Yamaha

Membaca Dimensi Internasional dalam Pilpres 2019

  Senin, 11 Februari 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen
Ilustrasi pilpres. (Attia/ayobandung)

Bila Joko Widodo terpilih lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, kemungkinan besar kebijaksanaan luar negeri Indonesia tetap berpegang kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di samping meneruskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Artinya meningkatkan pencapaian yang telah diraih selama ini, serta memaksimalkan peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Bagaimana bila Prabowo Subianto yang terpilih?

Dalam berbagai kesempatan Paslon 02 telah menegaskan akan mendahulukan kepentingan nasional dalam hubungan diplomasi dengan negara mana pun. Artinya bakal memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia dibandingkan kepentingan negara lain.

Penekanan aspek nasionalisme pada kebijaksanaan luar negeri itu mendorong Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian menemui Prabowo di rumahnya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (26/9/2018). Kunjungan yang disebut untuk memastikan bila Prabowo terpilih, kebijaksanaan Indonesia terhadap investasi Tiongkok tak akan berubah.

Penonjolan aspek nasionalisme dalam hubungan antarnegara telah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Venezuela Hugo Rafael Chaves Frias (2002-2013) dan penggantinya Nicolas Maduro Moros (2013-sekarang) melakukan hal tersebut. Demikian juga dengan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, bahkan Presiden Donald Trump yang mencanangkan America First dan Make America Great Again.

Arti Penting Indonesia

AYO BACA : Jawara Sebut Debat Pilpres Tak Lebih Baik dari Debat RT

Mayoritas rakyat Indonesia karena didera kemiskinan dan pengetahuan, terutama sejarah nasional, yang minim sepertinya lupa negara asing sangat mengakui arti penting Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi lebih pesimistis terhadap negaranya sendiri, dibandingkan dengan sikap optimistis orang asing terhadap Indonesia.

Pengakuan tentang arti penting Indonesia itu dapat dilihat dari kegigihan orang-orang Spanyol dan Portugis serta yang jauh-jauh datang untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Belanda bahkan menjajah Indonesia selama 350 tahun berkat politik mengadu domba elite-elite kerajaan.

Setelah merdeka arti penting tersebut menguat. Sejak tahun 1945, pemerintah telah menandatangani 5.920 kerja sama dalam berbagai bidang dengan pemerintah dan entitas asing. Ini mencerminkan kesediaan mereka bekerja sama demi kemaslahatan bersama.

Indonesia dinilai punya pengaruh besar dalam Organisasi Konferensi Negara-negara Islam (OKI) serta Asean. Di samping memiliki kapasitas sebagai negara yang mampu menjadi perantara dalam mengatasi konflik, antara lain di Filipina selatan, Thailand selatan, dan Mianmar.

Arti penting Indonesia terus bertambah setelah pada 18 Juni 2018 terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 bersama Jerman, Afrik​a Selatan, Belgia, dan Republik Dominika. Indonesia diproyeksikan akan menjadi Presiden DK PBB dua kali, yaitu bulan Mei 2019 dan bulan Agustus/September 2020.

Pada masa tersebut, Indonesia juga memegang penholdership (tanggung jawab untuk penyusunan dokumen sidang DK PBB, seperti rancangan resolusi, press statement, dan sebagainya) untuk sejumlah isu, yaitu mengenai Afghanistan dengan Jerman, dan mengenai Palestina dengan AS dan Kuwait. Di samping itu, Indonesia menjadi ketua pada sejumlah Badan Subsider atau Komite di bawah DK PBB, terkait penanggulangan terorisme dan non-proliferasi.​​

AYO BACA : Jelang Pilpres, DKM Diminta Dinginkan Suasana

​Sejalan dengan status keanggotaan itu, pemerintah memprioritaskan peran aktif dalam perdamaian global/regional, pembangunan berkelanjutan, memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme, serta masalah Palestina.

Keanggotaan itu juga meningkatkan peran Indonesia dalam pengambilan keputusan internasional, meletakkan investasi politik baik kepada negara maju maupun berkembang dan membuka peluang memberi bantuan kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang.

Dalam perkembangan yang sama, secara ekonomis Indonesia dengan jumlah penduduk 263.991.379 dan luas wilayah 1.904.569 kilometer persegi dan Produk Domestik Bruto A$1 triliun merupakan tempat yang ideal untuk berinvestasi dan memasarkan atau menjual produk. Apalagi ditunjang penerapan rezim devisa bebas, serta keleluasaan bagi asing menanam modal. Jumlah kelas menengahnya pun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Malaysia.

Memanfaatkan Secara Maksimal  

Bagi Indonesia, tahun ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menonjolkan diri. Sudah bukan waktunya melancarkan diplomasi senyap yang rakyat pun tak sadar ada hasilnya.

Dewasa ini, negara-negara anggota Asean lain sangat mengharapkan Indonesia mengambil inisiatif dan peran lebih besar karena hanya Indonesia yang memiliki kapasitas untuk itu. Setidaknya sebagaimana diuraikan di atas dan ditunjukkan ketika PM Singapura Lee Hsien Loong bertemu Prabowo Subianto di Singapura 26 November 2018.

Australia karena kedekatan geografis dan Jepang lantaran kepentingan ekonomi serta perdagangan, mendorong Indonesia supaya turut mengendalikan pengaruh Tiongkok. Kedua negara sangat khawatir pengaruhnya tergerus dengan kebijaksanaan Beijing yang ekspansif.

Farid Khalidi

AYO BACA : Membaca Pemenang Pilpres 2019

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar