Yamaha Lexi

Ribuan Tenaga Konstruksi Jabar Belum Bersertikat

  Sabtu, 09 Februari 2019   Nur Khansa Ranawati
Ilustrasi tenaga kerja konstruksi.(unplash)

COBLONG, AYOBANDUNG--Ribuan tenaga di bidang jasa konstruksi di Jawa Barat belum mengantongi sertifikat keterampilan dan tenaga ahli. Padahal, serrifikat tersebut diperlukan sebagai standardisasi kualifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi nasional.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat, Eman Sulaeman mengatakan hingga akhir tahun 2018 terdapat setidaknya 28.040 orang tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi.

Jumlah itu diperkirakan mencapai 10% dari total tenaga konstruksi yang ada di Jabar. 

"Sebanyak 28.000 itu yang sudah tersertifikasi semua. Kalau ditotalkan dengan yang ada seluruhnya baru sekitar 10%. Sama dengan persentase secara nasional," kata Eman kepada ayobandung.com selepas menghandiri rapimnas Perkopindo dan Pertapin di bilangan Cihampelas, Sabtu (9/2/2019).

Untuk mengurangi jumlah tenaga yang belum tersertifikasi, Eman menuturkan LPJK Jabar melakukan percepatan sertifikasi di mana mereka menargetkan sebanyak 10.000 tenaga konstruksi baru mendapatkan sertifikat pada April 2019.

Kalau diperhitungkan jumlah di jabar masih jauh ketinggalan. Kita rencana mengejar target sebelum April percepatan sertifikasi target kami di akhir bulan ini 10.000. 

"Insyaallah Jabar ingin mendapatkan target 10.000 tenaga terampil dan ahli. Sesuai anjuran presiden yang memberikan target percepatan sertifikasi 10.000 orang untuk Jabar, DKI, dan Banten," imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, Eman menyebut pihakmya telah menjalin komunikasi dengan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang ada di Jabar agar calon lulusan mereka di bidang kosntruks melakukan sertifikasi.

Sertifikasi ini, kata Eman, wajib dilakukan sesuai amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat.

"Itu wajib hukumnya bagi setiap tenaga di bidang jasa konstruksi. Harus sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak memiliki sertifikat itu ada sanksi, baik itu sanksi penalti maupun sanksi berupa diberhentikan," pungkasnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar