Yamaha

Kearifan Lokal Sunda Bisa Cegah Paham Terorisme

  Rabu, 06 Februari 2019   Nur Khansa Ranawati
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Barat, Asep Salahudin. (Nur Khansa Ranawati/ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Nilai kearifan lokal tanah Sunda dalam menjalani hidup keseharian dinilai bisa menjadi senjata ampuh untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme yang mengarah kepada aksi terorisme. Salah satunya direpresentasikan melalui filosofi silih asih, silih asah dan silih asuh.

Pemaknaan yang lebih mendalam akan pandangan filosofis masyarakat Sunda tersebut dinilai relevan untuk disebarkan di tengah kondisi ketegangan suhu sosial politik di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Belakangan ini, kondisi tersebut dinilai tengah mengarah pada polarisasi.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Barat, Asep Salahudin, mengatakan sejak dulu masyarakat Sunda telah dikenal dengan keluwesan, keterbukaan, dan kelenterannya dalam menghadapi maupun merespons sesuatu yang datang dari luar.

Menurut Asep, sikap masyarakat Sunda yang serba terbuka, yang juga diinterpretasikan sebagai sikap angin-anginan, dapat terbentuk oleh kondisi historis masyarakatnya terdahulu yang sering berpindah-pindah tempat tinggal.

Masyarakat Sunda itu selalu bermigrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada sebuah ikatan yang mengharuskan tinggal di sebuah tempat. Makna simboliknya tidak ada keharusan untuk memegang satu aliran ideologi. Selalu bergeser kekuatan yang ada di Jabar ini. Tidak ada yang dominan, ujar Asep ketika ditemui ayobandung.com di Bandung belum lama ini.

Keterbukaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda ini, Asep menilai, bagai pisau bermata dua yang mengandung sisi positif sekaligus negatif. Sisi negatifnya, masyarakat Sunda dinilai rentan disusupi pemahaman-pemahaman beragama yang keliru yang menuntun pada aksi terorisme.

Seperti diketahui, Provinsi Jabar selalu mendapatkan predikat sebagai provinsi paling intoleran dalam beberapa tahun terakhir. Hasil riset Setara institute pada 2015-2017, Jabar selalu mendapat predikat sebagai daerah dengan kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak.

Jauh sebelum rentang waktu tersebut, sejumlah riset yang dilakukan berbagai lembaga juga sering menjadikan Jabar sebagai salah satu provinsi dengan pelanggaran HAM tinggi. Hasil monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung misalnya, menyatakan sejak 2005 hingga 2011 terdapat 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Jadi masyarakat Jawa Barat ini seolah dijadikan sebagai laboratorium percobaan dalam menyebarkan berbagai ideologi oleh berbagai kelompok. Termasuk kelompok keagamaan yang cenderung radikal. Karena masyarakatnya terbuka, angin-anginan, dan terbukti, jelas Asep.

 

Berkembangnya Puritanisme

Menyusupnya idealisme dalam beragama dari sejumlah kelompok tertentu yang cenderung radikal tersebut, menurut Asep, menjadi salah satu alasan berkembangnya prinsip puritanisme dalam beragama di kalangan masyarakat Jawa Barat. Puritanisme cenderung menutup aspek kultural kearifan lokal untuk diaplikasikan bersamaan dengan paham-paham keagamaan.

Puritanisme bukan tidak mungkin berujung pada terorisme. Di Jawa Barat ini sangat subur. Dan itu biasanya sebelum orang bertindak menjadi teroris, kan berangkat dulu dari pola pikir. Memahami agama dengan keliru, memaknai budaya dengan tidak benar. Kemudian menjadi radikal, dan setelah itu menjadi teroris, jelasnya.

Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, sikap terbuka dan filosofi silih asih, silih asah dan silih asuh masyarakat Sunda sangat bertentangan dengan paham puritanisme yang serba tertutup tersebut.

Kalau kita kembali kepada ajaran leluhur, tentang kearifan lokal masyarakat Sunda, sebenarnya kekerasan itu tidak mendapatkan tempat. Harusnya itu menjadi modal kultural untuk semakin meneguhkan bahwa identitas Sunda itu merupakan antitesa dari radikalisme, kata Asep.

Meski demikian, Asep mengatakan, hal itu tak serta-merta bisa terjadi tanpa adanya upaya dari berbagai pihak. Di satu sisi, harus ada penafsiran keagamaan yang moderat. Sedangkan di sisi lain, masyarakat juga harus bisa memandang nilai filosofi budaya sebagai hal yang positif.

Asep menilai, pendekatan vertikal dan horisontal dalam menangkal radikalisme juga harus dilakukan sebagai langkah strategis. Secara vertikal adalah peran negara dalam melakukan intervensi ekonomi, sosial dan politik diperlukan. Sementara dalam kerangka horizontal, peran sipil, termasuk ormas-ormas dalam menyamakan visi demokratisnya harus diupayakan.

Jadi strateginya dari atas dan dari bawah. Tidak bisa kita terus terusan mengharap intervensi negara sementara masyarakat bawahnya mereka tidak terlibat. Itu tidak efektif. Atau sebaliknya, masyarakat bergerak tapi tidak didukung oleh negara padahal dia punya kewajiban untuk itu. Ini juga biasanya dia akan mengalami kemacetan, kata dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar