Yamaha NMax

Ketum SPPI Larang Anggota Ikut Aksi Besok di Jakarta

  Selasa, 05 Februari 2019   Faqih Rohman Syafei
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). Aksi tersebut digelar karena banyaknya pelanggaran peningkatan kesejahteraan pegawai Pos Indonesia yang tidak dilaksanakan. Seperti adanya maladministarasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Rhajaya Santosa meminta kepada karyawan yang tergabung dalam SPPI untuk tidak hadir dalam aksi demo yang akan dilakukan pada Rabu 6 Februari 2019 di Jakarta.

"Kami menginstruksikan seluruh anggota SPPI agar tidak hadir dalam aksi demo besok di Jakarta. Karena aksi tersebut bukan kegiatan yang dilakukan oleh SPPi," ujarnya kepada ayobandung.com, Selasa (5/2/2019) malam.

AYO BACA : Buntut Aksi, Puluhan Ribu Pegawai PT Pos Tidak Digaji

Rhajaya mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan lantaran setelah adanya aksi damai yang dilakukan pada 28 Januari 2019 di Bandung. Muncul berbagai spekulasi, opini, propaganda dan provokasi serta pemutarbalikan fakta.

Sehingga dapat mengaburkan kebebasan berserikat dalam menyampaikan pendapat terkait terjadinya mal-administrasi dan KKN dalam perusahaan.

AYO BACA : PT Pos Cairkan Rp134 Miliar untuk Gaji 24 Ribu Karyawan

Dia mengimbau kepada seluruh karyawan agar tetap bekerja seperti biasanya, serta tidak terpancing hasutan segelintir pihak diluar SPPI yang ingin memperkeruh suasana. Selain itu, kepada seluruh elemen SPPI untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan dibawah koordinasi dan komando DPP SPPI.

"Seluruh anggota dan pengurus yang tergabung dalam DPC-SPPI dan DPW-SPPI di seluruh Indonesia agar tetap bersatu dan kompak," katanya.

Rhajaya menambahkan SPPI akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan pencatutan dan pemanfaatan secara tidak sah yang mengatasnamakan organisasi serta pengurus. Kemudian bagi anggota SPPI yang tidak mengikuti anjuran ini, maka diluar tanggung jawab organisasi.

"Bagi anggota yang tidak mengindahkan instruksi ini, maka SPPI tidak bertanggung jawab atas adanya akibat hukum yang terjadi," pungkasnya.

AYO BACA : Terindikasi Maladministrasi, SPPI Bersikeras Tuntut Direksi PT Pos Indonesia Mundur

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar