Yamaha NMax

Persen Kredit Kendaraan, Berkah atau Bencana?

  Minggu, 03 Februari 2019   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi kendaraan roda empat.(Irfan/ayobandung.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan kian mudahnya warga masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, entah itu sepeda motor atau pun mobil.

Kebijakan itu berupa down payment (DP) nol persen atau dikenal sebagai kredit tanpa uang muka dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan OJK  Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut,  ketentuan penerapan uang muka kredit kepemilikan kendaraan bermotor diatur berdasarkan tingkat rasio kredit bermasalah alias nonperforming financing (NPF) dari perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah  sebesar nol persen dari harga jual kendaraan.

Sementara itu, untuk perusahaan dengan NPF 1 persen hingga 3 persen dapat mematok uang muka paling rendah sebesar 10 persen. Adapun perusahaan dengan NPF 3 persen hingga 5 persen, uang muka paling rendah yaitu 15 persen. Sedangkan untuk perusahaan dengan NPF 5 persen, uang muka paling rendah adalah 15 persen hingga 20 persen, dan untuk perusahaan dengan NPF di atas 5 persen, uang muka paling rendah adalah 20 persen.

Bagi mereka yang selama ini mendambakan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, sudah barang tentu kebijakan OJK tersebut sangat menggembirakan dan menguntungkan. Dengan tanpa harus mengeluarkan uang muka sepeser pun, kini mereka dapat segera mewujudkan impian mereka untuk memiliki kendaraan yang mereka idam-idamkan.

Namun, di sisi lain, kebijakan OJK itu dikhawatirkan bakal semakin menambah tingkat kemacetan dikota-kota kita, akibat semakin banyaknya orang memilih menggunakan kendaraan pribadi,daripada misalnya naik transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki.

Tanpa ada DP nol persen saja, kota-kota kita sudah semakin macet lantaran terus disesaki kendaraan pribadi. Kemacetan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kota-kota kita. Kemacetan bukan saja membuat stres dan senewen, tetapi juga melahirkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Sebagai ilustrasi, kerugian ekonomi akibat kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebut-sebut mencapai antara Rp65-Rp100 triliun per tahun.

Hal buruk lainnya yang kemungkinan besar terjadi akibat kebijakan DP nol persen untuk kredit kepemilikan kendaraan ini adalah makin melonjaknya konsumsi BBM masyarakat kita. Semakin banyak kendaraan yang wara-wiri di jalanan pada gilirannya menuntut semakin besar pasokan BBM.

Padahal, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia sekarang ini bukan lagi sebagai negara produsen minyak. Untuk kebutuhan BBM di dalam negeri, kita perlu mengimpornya dari negara lain. Semakin besar tingkat impor BBM kita, maka itu berarti akan semakin menekan neraca perdagangan kita.

Sebagai ilustrasi, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2018 lalu mengalami defisit senilai 8,57 miliar dolar AS. Biang keroknya yaitu defisit dari transaksi sektor migas senilai 12,4 miliar dolar AS. Padahal, transaksi sektor nonmigas mengalami surplus sebesar 3,83 miliar dolar AS.

Dari aspek lingkungan, DP nol persen bagi kredit kepemilikan kendaraan ini juga tidak menguntungkan. Bertambahnya jumlah kendaraan dan meningkatnya kemacetan bakal dibarengi dengan meningkatnya pencemaran udara dan juga pencemaran suara.

Pasalnya, kendaraan-kendaraan yang berseliweran di negeri ini masih bergantung pada BBM fosil yang sangat polutif. Belum lagi soal kemungkinan meningkatnya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan lalu-lintas. Soal lainnya yang juga tidak remeh adalah penyediaan lahan-lahan parkir.

Tidak heran apabila sejumlah pihak menganggap kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK ini sangat  kontraproduktif, utamanya dikaitkan dengan upaya-upaya para pengelola kota di negeri ini dalam menyelesaikan problem kemacetan di wilayahnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kabarnya akan segera melayangkan gugatan terkait Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018  ini. Apabila OJK masih tetap tidak membatalkan peraturan tersebut, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional berencana melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Kita sama-sama tunggu saja bagaimana akhir kisah dari DP nol persen ini.

Rejeki Wulandari

Alumni Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia (AKPI), Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar