Yamaha NMax

Ijazahku 'Disandera' Sekolah

  Sabtu, 02 Februari 2019   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi ijazah

Usai prosesi kelulusan, siswa-siswi, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas/kejuruan dan sederajat lazim meluapkan kegembiraan. Lantaran perjalanan menempuh pendidikan selama tiga tahun rampung dilalui. Raport, ijazah, dan beragam atribut kelulusan pun sudah ada di genggaman. Terbungkus rapi dalam satu map plastik yang rada tebal.  

Bagi lulusan SMA/K dan sederajat tinggal menentukan langkah berikutnya: mencari kerja atau melanjutkan pendidikan ke peruruan tinggi. Namun tidak semua lulusan meluapkan kegembiraan secara utuh. Ada sebagian siswa yang kegembiraannya terganjal seiring dengan masih “tersanderanya” ijazah dan raport mereka oleh pihak sekolah. Beban psikis menggelayuti jiwa mereka di tengah-tengah eforia kelulusan teman-teman seangkatan.

Musababnya, dipastikan terkait dengan masalah tunggakan uang sekolah. Bisa uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Bisa juga uang dana sumbangan pendidikan (DSP). Atau uang apa saja yang berhubungan dengan utang siswa ke sekolah karena belum terlunasinya sejumlah biaya pendidikan.

Apa yang dialami M Sani Hidayat bisa dijadikan contoh. Karena belum melunasi DSP, setidaknya hingga 2018, ijazah anak tukang jahit tersebut “disandera” pihak sekolah. Padahal Sani sudah lulus di SMKN 3 Cimahi sejak 2014.

M Sani tidak sendirian. Ada Fahriza yang mengalami nasib serupa. Karena belum melunasi DSP sebesar Rp 3,4 juta, ijazah siswa SMAN 20 Garut tersebut juga “disandera” sekolah. Namun pihak sekolah menyangkal. Apa yang menimpa Fahriza, menurut sekolah hanya kesalahpahaman saja.

Di Kota Bogor, ratusan siswa yang ijazahnya “disandera” pihak sekolah mengadu ke DPRD setempat baru-baru ini. Berutung pihak DPRD Kota Bogor cukup trengginas menyikapi persoalan. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor pun dilakukan. Alhasil, untuk lulusan sekolah menengah pertama, persoalannya dapat ditanggulangi. Sementara untuk lulusan SMA/K sederajat akan dikoordinasikan dengan Dinas Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya.

Penahanan ijazah yang notabene dokumen berharga karena tunggakan (utang) siswa ke sekolah, mirip dengan penahanan dokumen berharga oleh pihak bank, leasing kendaraan bermotor, atau pegadaian. Biasanya jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Bedanya, pihak sekolah tidak membebankan bunga atas jasa utang.

Dalam hal ini, ijazah dapat diidentikkan sebagai jaminan akan sejumlah utang siswa kepada sekolah. Ijazah akan diserahkan kepada siswa manakala kewajiban membayar sejumlah tunggakan sudah tertunaikan.

Semangat menjadikan barang berharga sebagai jaminan memang sudah tumbuh sejak masa Hindia Belanda. Hal itu seiring dengan keluarnya Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang melegalkan lembaga gadai pemerintah oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pegadaian pertama pun berdiri pada 1 April 1901 di Sukabumi Jawa Barat. Saat itu barang yang dijaminkan berupa kain batik, benda pusaka, perhiasan, benda dari kuningan dan perak, barang pecah belah, sepeda, hingga hewan ternak.

Persoalannya, sekolah bukanlah lembaga leasing kendaraan. Bukan juga lembaga gadai. Jadi terlalu naif apabila ijazah dijadikan barang jaminan. Idealnya, pemerintahlah yang harus menjadi penjamin untuk memberikan layanan pendidikan kepada rakyatnya.

Walaupun Gubernur Jawa Barat sudah meluncurkan Jabar Quick Response (JQR) yang barangkali salah satu fungsinya menangani persoalan penahanan ijazah oleh pihak sekolah, namun alangkah lebih baiknya ada kebijakan yang sifatnya lebih antisipatif.

Dadan Supardan: Penulis lepas tinggal di Cileunyi Kabupaten Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar