Yamaha Lexi

Hak Tak Diberikan, SPPI Harus Laporkan Pos Indonesia ke Kementerian

  Sabtu, 02 Februari 2019   Faqih Rohman
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).(Irfan/ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Pengamat Ketenagakerjaan Ari Hendarmin menyarankan Serikat Pekerja Pos Indonesia atau SPPI menindaklanjuti persoalan dengan PT Pos Indonesia dengan melaporkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Sebaiknya lapor ke Kemnaker dan Kementerian BUMN, nanti akan turun pengawas," ujarnya kepada Ayobandung.com, Sabtu (2/2/2019).

Dia menilai, beberapa BUMN--tidak hanya Pos Indonesia--berulang kali atau sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak karyawannya. Sehingga dengan turunnya pengawas dari Kementerian BUMN dan Kemnaker diharapkan bisa lebih baik.

AYO BACA : Buntut Aksi, Puluhan Ribu Pegawai PT Pos Tidak Digaji

"Turunnya pengawas, akan diteliti apakah ada pelanggaran. Sedangkan pelanggaran sendiri terbagi dua yakni menyangkut ketenagakerjaan dan pidana nanti dia periksa," katanya.

Menurutnya, bila memang setelah dilakukan pengawasan terdapat pelanggaran terhadap hak-hakĀ  karyawan. Maka, Pos Indonesia wajib memberikannya.

"Harus dilihat perjanjian kerja perorangan atau bersama, ada tidak hal-hal tersebut," terangnya yang juga menjabat Wakil Ketua Apindo Jabar Bidang Ketenagakerjaan.

AYO BACA : SPPI Tuntut Direksi PT Pos Indonesia Segera Mundur

Menurutnya, terdapat tiga macam perselisihan yakni menyangkut pemenuhan hak-hak pegawai, yang telah ditetapkan sebelumnya, permintaan kenaikan upah atau gaji yang tidak dilayani, dan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan jelas.

Diketahui, ribuan karyawan PT Pos Indonesia melakukan aksi demo pada Senin (28/1/2019). Dalam aksinya mereka menuntut sejumlah hak-haknya agar segera diberikan oleh perusahaan.

Di samping itu, Puluhan ribu pegawai PT Pos Indonesia tidak menerima gaji untuk Februari 2019 yang ditengarai akibat aksi unjuk rasa Serikat Pekerja Pos Indonesia mengenai kesejahteraan, Senin (28/1/2019).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang diduga dikeluarkan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 115/Dirut/0219 dan ditandatangani Direktur Utama Gilarsi W Setijono tertanggal 1 Februari 2019.

Surat edaran tersebut berisi pemberitahuan penundaan gaji yang biasa dilakukan setiap tanggal 1, menyusul PT Pos Indonesia yang harus menghitung ulang cashflow. Penundaan gaji tersebut pun disebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

AYO BACA : Gaji Tidak Dibayar, Serikat Pekerja Pos Indonesia Ancam Unjuk Rasa Besar-besaran

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar