Yamaha Aerox

Gaji Tidak Dibayar, Serikat Pekerja Pos Indonesia Ancam Unjuk Rasa Besar-besaran

  Jumat, 01 Februari 2019   Mildan Abdalloh
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1). Aksi tersebut digelar karena banyaknya pelanggaran peningkatan kesejahteraan pegawai Pos Indonesia yang tidak dilaksanakan. Seperti adanya maladministarasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM-- Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) mengultimatum Direksi PT Pos Indonesia untuk segera melaksanakan kewajibannya, menggaji karyawan.

Ultimatum tersebut menyusul adanya penundaan gaji karyawan PT Pos Indonesia bulan ini sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Jajaran Direksi PT Pos Indonesia diwajibkan mengembalikan uang gajinya bulan Februari 2019 dan tantiem 2017, serta mengembalikan uang kenaikan tunjangan representasi para pejabat SPV/VP yang telah dinaikan selama periode 2017-2018. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terpuruknya kinerja perusahaan," tutur Ketua SPPI Rhajaya Santosa melalui siaran pers yang diterima Ayobandung.com, Jumat (1/2/2019).

Selain itu, SPPI memberi tenggat wakatu sampai 6 Februari kepada Direksi PT Pos untuk membayar gaji karyawan. Jika sampai batas waktu tersebut gaji belum dibayar, maka sebagian karyawan akan melakukan mogok kerja.

AYO BACA : Buntut Aksi, Puluhan Ribu Pegawai PT POS Tidak Digaji

"Seluruh anggota SPPI tetap akan masuk kantor, tapi sebagian anggota SPPI tidak akan melakukan pekerjaannya," ujarnya.

Jika sampai 6 Februari gaji belum dibayarkan, maka mogok kerja akan dilakukan oleh seluruh anggota SPPI. Mogok kerja akan dilakukan sampai tenggat waktu 16 Februari.

"Seluruh pekerjaan dihentikan secara total jika sampai 16 Februari gaji belum dibayarkan dan jajaran direksi tidak mengundurkan diri dari jabatannya," tegasnya.

Dia menjelaskan, bila sampai batas waktu tersebut belum ada pembenahan SPPI akan berunjuk rasa ke Jakarta pada 18 Februari. Bahkan, melaporkan jajaran Direksi PT Pos Indonesia kepada Presiden RI, Ombudsman RI, Komnas HAM, KPK, dan DPR RI.

"Seluruh anggota SPPI akan kembali bekerja meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam menjaga dan memajukan PT Pos Indonesia jika pembayaran gaji dilaksanakan," ujarnya.

AYO BACA : SPPI Tuntut Direksi PT Pos Indonesia Segera Mundur

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar