Yamaha

Membangun Jawa Barat Bebas Korupsi

  Rabu, 23 Januari 2019   Andres Fatubun   Netizen
Ilustrasi. (Sierra Leone Telegraph)

Korupsi merupakan kata yang tidak asing di telinga setiap lapisan masyarakat  Indonesia. Sepertinya sudah melekat kedalam system.Menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apa pun. Tindakan korupsi seolah-olah bukanlah lagi sebuah tindakan yang diharamkan oleh agama manapun, sebab kecenderungan korupsi telah merasuki hati sebagian bangsa ini.

Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan di Indonesia. Bahkan negara Indonesia memiliki rating yang tinggi di antara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi.

Fenomena korupsi juga telah menghilangkan nilai-nilai kerja keras, kebersamaan, tenggang rasa, dan rasa senasib sepenanggungan di antara sesama warga bangsa Indonesia. Korupsi menciptakan manusia Indonesia yang apatis terhadap nasib dan  penderitaan sesama khususnya rakyat kecil.

Benarkah sinyalemen bahwa korupsi itu telah menjadi budaya di Negara Indonesia? Mungkin sebagian orang menjawab “iya”. Jika korupsi telah menjadi suatu budaya maka alat untuk menyerangnya berupa tatanan hukum yang keras menjadi kurang berarti. Hukum akhirnya hanya memiliki kekuatan di atas kertas yang tidak memiliki daya apapun untuk mencegah dan menghukum perbuatan korupsi. Hal ini karena sepertinya bagi sebagian warga Indonesia terlanjur merasa enak dengan korupsi.

Hukum tidak mencerminkan niat dan kehendak bangsa ini, namun korupsi telah mendarah daging.Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan data BPS melalui Berita Resmi Statistik tanggal 17 September 2018, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. Artinya apabila Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ini mendekati angka 5 menunjukkan masyarakat berperilaku anti korupsi,  sebaliknya apabila IPAK tersebut mendekati angka 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

IPAK sendiri disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi diantaranya membentuk lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal mula pembentukan KPK, Tim Persiapan Pembentukan KPK padai awal tahun 2000-an mempelajari apa syarat berhasilnya upaya pemberantasan korupsi.

Saat itu (sampai sekarang) dunia meyakini bahwa upaya korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya represif saja, namun harus melalui pendekatan tiga arah : (1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan korupsi; (2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di masa depan; serta(3) program pendidikan publik dan pemberdayaan masyarakat.Undang-Undang 30/2002 tentang KPK merumuskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Daerah Dalam Jerat Korupsi

Selama tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menjerat 29 kepala daerah dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, dari jumlah itu sebanyak 5 Kepala Daerah berasal dari Jawa Barat.

Dengan data tersebut, provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-2 Provinsi terkorup se-Indonesia setelah provinsi Jawa Timur yang mencapai 8 Kepala Daerah. Di masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang baru hal tersebut sangat mengecewakan, apalagi penangkapan terakhir Kepala Daerah tersangka kasus korupsi terjadi dipenghujung tahun 2018.

Salah satu misi pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil adalah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.Gubernur menyatakan akan menggagas sebuah sistem birokrasi yang serba digital untuk mempersempit ruang gerak praktik korupsi bagi Aparatur Sipil Negara. Penerapan ragam aplikasi itu pernah di lakukannya semasa menjadi Walikota Bandung.

Jika kita cermati, berbagai survei yang berupaya mengukur tingkat korupsi, perlu dimanfaatkan untuk menggambarkan tingkat efektivitas tata kelola. Dengan kata lain jika tingkat efektivitas tata kelola tinggi maka tingkat korupsi relatif rendah.

Dari sisi strategi pemberantasan korupsi, secara logis dapat dikatakan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi. Tata Kelola menggambarkan upaya perbaikan sistem yang merupakan salah satu langkah wajib dalam pemberantasan korupsi di semua sektor, publik maupun swasta.

Sebagai upaya pencegahan, tata kelola pemerintahan harus tumbuh dinamis dan luwes mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini seirama dengan pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai tantangan jangka panjang.Harus disikapi dengan cerdas, penuh semangat dan berkelanjutan. Tata Kelola sebagai langkah mencegah, menghambat dan mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi memerlukan kreativitas. Kita gembira menyaksikan telah banyak jajaran pemerintah daerah yang melakukan berbagai inovasi dalam upaya perbaikan sistem di sektor publik terutama terkait pelayanan publik, perijinan, dan pengurusan kepentingan umum lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil.

Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi, tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini.

Salah satu pencegahan korupsi yang perlu diperhatikan pemerintah sejak dini yaitudengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah/perguruan tinggi. Melalui pendidikan karakter antikorupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku.

Hal kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan beradab.

Singgah Satrio Prayogo
Statistisi Pertama di BPS Provinsi Jawa Barat

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar