Yamaha Lexi

Pembangunan Infrastruktur di Jabar Siap Pakai Obligasi Daerah

  Senin, 21 Januari 2019   Nur Khansa Ranawati
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso selepas menghadiri acara Pertemuan Tahunan OJK di Aula Barat Gedung Sate, Senin (21/1/2019). (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Mulai tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mulai menggunakan skema pendanaan obligasi daerah untuk melangsungkan pembangunan terutama di wilayah desa. Hal ini dilakukan karena APBD dinilai tidak akan mampu mengakomodasi keperluan akselerasi pembangunan yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso selepas menghadiri acara Pertemuan Tahunan OJK di Aula Barat Gedung Sate, Senin (21/1/2019). Menurutnya, obligasi daerah akan mampu menggenjot terobosan pembangunan di daerah.

"Pembiayaan dari pemerintah daerah dan pusat kan sangat terbatas, sehingga kita harus menggunakan uang publik atau investor privat. Tanpa skenario obligasi daerah, terobosan akan lama untuk dilakukan sementara masyarakat membutuhkan itu," jelasnya.

AYO BACA : OJK Minta Perusahaan Fintech Taati 4 Aturan Ini

Dia menambahkan, apabila diterapkan, skema pembiayaan ini juga akan memancing pihak swasta untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.

"Ini bisa memberi efek multiplayer terhadap perkembangan ekonomi di pedesaan dan daerah. Dengan adanya multiplayer otomatis pajak akan bertambah. Obligasi daerah bisa memancing perluasan lapangan kerja dan kemajuan potensi daerah," ungkapnya.

Dia mengatakan, hal tersebut juga bisa mendisiplinkan pengeluaran daerah tiap tahunnya sehingga dapat teralokasi secara lebih efisien.

AYO BACA : Triana Gunawan Gantikan Sarwono Jabat Kepala OJK Regional 2 Jabar

"Misalnya tiap tahun daerah harus menyisihkan 10% untuk bayar cicilan obligasi, nantinya kan ada disiplin dari spending-nya sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan yang akan dialokasikan lewat obligasi daerah adalah pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dinilai lebih harus mendahulukan kebutuhan primer masyarakatnya.

"Hal yang mau dibangun adalah yang sifatnya infrastruktur jangka panjang, karena tugas pemerintah daerah adalah wajib melayani kebutuhan dasar rakyatnya. Untuk infrastruktur idealnya memang harus bekerja sama dengan pihak ketiga atau financial backup yang tidak mengandalkan APBD," ungkapnya.

Dia mengatakan, proyek yang akan diutamakan untuk dibangun lewat skema ini adalah infrastuktur jalan.

"Paling mengejar jalan-jalan baru yang harus ditebus dari arah selatan di mana ketimpangan wilayah terjadi, kemudian jalan-jalan tembus baru dan jalan tol yang tidak menggunakan APBN," pungkasnya.

AYO BACA : OJK: Industri Asuransi Tumbuh Pesat

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar