Yamaha Lexi

2018, Realisasi Penerimaan Pajak DJP Jabar Tumbuh Positif

  Rabu, 16 Januari 2019   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nuning SR. Wulandari memaparkan capaian kinerja penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat, saat konfrensi pers di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/1/2019). Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Jabar I,II dan III merilis capaian realisasi penerimaan pajak provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp. 85,516 Triliun atau 92,82 % dari total target Rp. 92,127 Triliun dengan pertumbuhan positif

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Pencapaian realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di 2018 tumbuh positif. Pasalnya, realisasi pajak yang meliputi wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I, II, III mencapai sebesar Rp85,516 triliun dari total target setahun sebesar Rp92,127 triliun. Alhasil dalam capaian tahun 2018 terdapat pertumbuhan positif sebesar 19,19% dibandingkan 2017.

Kepala Kanwil DJP Jabar 1, Yoyok Satiotomo mengatakan rincian realisasi realisasi berdasarkan penerimaan per jenis pajak di antaranya tumbuh dari berbagai sisi. Pertama, PPh dengan capaian 83,01% dari target sebesar Rp51,27 triliun dengan pertumbuhan positif 13,43%.

Selanjutnya, dari segi PPN dan PPnBM capaiannya 105,59% dari target sebesar Rp39,51 triliun dengan pertumbuhan positif 26,31%. Kemudian, PBB dengan capaian 118,61% dari target sebesar Rp383,66 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 3,08%. Adapun pajak lainnya capaian 81,32% dari target sebesar Rp955,21 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 3,35%.

Sementara itu, kata Yoyok, di Jawa Barat pertumbuhan pajak ditunjang pula dari penerimaan per sektor di antaranya dari beberapa sektor.  Di antaranya sektor industri pengolahan yang tumbuh 25,11% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 43,78%. 

Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran, tumbuh 15,76% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 18,27%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 15,76% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 18,27%. Sektor kontruksi tumbuh 8,35% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 6,69%.

Bukan hanya itu, sektor Jasa Keuangan dan asuransi pun tumbuh 4,87% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 4,93%. Bahkan sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial tumbuh 5,58% dan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 4,67%.

"Realisasi ini masih bisa ditingkatkan lagi di 2019. Apalagi ada peraturan baru soal pajak atas e-commerce. Mudah-mudahan di sektor itu dapat menyumbang penerimaan yang cukup lumayan di tiga kanwil pajak ini," ungkap Yoyok, saat Konferensi Pers gabungan lintas eselon 2 Kemenkeu Jabar, Di Gedung Keuangan Negara Bandung, Rabu (16/1/2019).

Selain itu, potensi penerimaan pun dapat diperoleh dari penerimaan pajak pajak Orang Pribadi yang mengikuti Tax Amnesty namun pembayaran belum sesuai dapat mengikuti program Pas Final. Bukan hanya itu, khusus di wilayah Kanwil DJP Jawa barat I telah dilaksanakan pemeriksaan Bukti permulaan (Buper) terhadap wajib pajak yang ada indikasi pidana. 

Pasalnya, realisasi penerimaan dari pemeriksaan Buper ini mencapai Rp230 miliar atau melebihi target dari kantor pusat sebesar Rp80 miliar dan dapat peringkat keempat nasional.

"Dari kategori WP atau wajib pajak yang ada unsur pidana, terdapat empat wajib pajak yang status kasusnya sudah kami P-21 dan telah dilimpahkan ke kejaksaan. Adapun WP lainnya sudah melunasi kekurangan pembayaran pajak sesuai pasal 8 ayat 3 dan pasal 44 (b)," katanya.

Selain itu, DJP Jabar pun bekerja sama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat untuk melakukan penindakan pada wajib pajak yang diduga melakukan pidana, sosialisasi sektor tembakau di Prangan Timur seperti  Sumedang, Garut, Ciamis dan penerimaan pajak dari minuman beralkohol. 

"Mudah-mudahan di 2019 kami bisa mencapai target penerimaan untuk direalisasikan di ketiga kanwil. Karena potensi penerimaan ini masih besar. Satu lagi potensi yang masih dipotimalkan itu penerimaan dari bendahara terkait APBN, APBD, dana desa," ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar