Yamaha Lexi

Rayap Negara di Sektor Pendidikan

  Selasa, 08 Januari 2019   Dadi Haryadi
(Pixabay.com)

“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country,” -Karl Kraus.

Selain bakal menghambat terciptanya peningkatan kualitas pendidikan nasional, korupsi di sektor pendidikan juga menjadi batu perintang bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar berserta beberapa pejabat lainnya. Irvan Rivano diduga telah meminta imbalan kepada para kepala sekolah yang sekolahnya menerima dana alokasi khusus (DAK). Persisnya, DAK untuk 140 SMP di Cianjur baru bisa dicairkan jika para kepala sekolah bersedia dana itu disunat sebesar 14,5%.

Banyak kalangan yakin bahwa praktik korupsi semodel yang terjadi di Cianjur juga terjadi di sejumlah daerah lain di negeri ini. Betapa tidak, dengan anggaran yang cukup besar, yaitu 20 persen dari APBN, sektor pendidikan menjadi lahan sangat subur untuk korupsi. Seperti kita ketahui bersama, di mana ada uang besar mengalir deras, di situ selalu ada celah untuk korupsi.

AYO BACA : Basmi Koruptor dengan Pendidikan Politik

Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi melalui cara-cara penyuapan, pemerasan, kolusi, nepotisme, penipuan dan penggelapan. Seperti halnya penyakit infeksi, korupsi juga menular. Artinya, virus korupsi bisa menyebar dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Menurut Jaderick Pabico (2018), yang menulis makalah bertajuk Modeling Corruption as a Contagious Disease, penularan korupsi dimungkinkan dari adanya interaksi antara para koruptor dengan mereka yang -- karena sejumlah kondisi -- rawan berperilaku korup.

Boleh jadi akar penyebab korupsi adalah egoisme diri. Dengan demikian, setiap individu sesungguhnya memunyai kecenderungan untuk berlaku korup. Secara naluriah, kita memang cenderung untuk lebih mendahulukan  kepentingan diri kita sendiri dan keluarga kita. Jika kecenderungan ini tidak bisa dikendalikan, maka akan dengan mudah kita terjebak pada berbagai perilaku korup. Kajian yang dilakukan Elvadas Bakonis dkk (2006), godaan untuk melakukan praktik korupsi semakin meningkat seiring dengan menguatnya konsumerisme dan menguatnya pandangan bahwa kesejahteraan pribadi jauh lebih penting daripada kesejahteraan umum.

Ada yang bilang para koruptor itu tak ubahnya seperti rayap. Mereka sama-sama merusak. Rayap merusak rumah kita, sementara para koruptor merusak negara kita.  Loruptor merusak bukan hanya tatanan ekonomi, namun juga tatanan politik, tatanan sosial, tatanan budaya dan tatanan hukum sebuah negara. Kita tidak pernah rela negeri ini dirusak oleh para rayap negara. Kita ingin Republik yang kita cintai ini dari terbebas dari belenggu dan rongrongan rayap-rayap negara.

Dominan

AYO BACA : KPK: Bupati Cianjur Diduga Sunat Dana Pendidikan 14,5%

Sektor pendidikan memang sudah lama disinyalir menjadi salah satu lahan basah bagi praktik korupsi di Republik ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dinas pendidikan menjadi salah satu institusi paling korup di Indonesia. ICW mencatat, dalam sektor pendidikan, modus korupsi yang paling dominan adalah penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa -- di samping penggerogotan ataupun penyunatan berbagai anggaran pendidikan mulai dari anggaran untuk bantuan operasinal sekolah (BOS), dana alokasi khusus, dana beasiswa, anggarann pembangunan dan rehabilitasi sekolah, anggaran pengadaan buku serta pengadaan sarana prasarana.

Bentuk lain korupsi pendidikan terjadi di level pelaksana proses pendidikan itu sendiri yaitu pihak sekolah. Bentuk korupsinya bisa macam-macam. Umpamanya saja adalah pungutan atau sumbangan ilegal untuk masuk sekolah; suap atau gratifikasi dari para orangtua yang diterima kepala sekolah atau guru untuk mengatrol nilai siswa; suap atau gratifikasi yang diberikan guru kepada pejabat terkait untuk memuluskan kenaikan pangkat mereka; monopoli penjualan buku ajar, lembar kerja siswa (LKS) dan seragam oleh pihak sekolah kepada murid.

Selain itu, yang termasuk juga korupsi pendidikan adalah penyelenggaraan berbagai les tambahan berbayar yang dilakukan oleh pihak sekolah serta penggelontoran dana oleh para politisi ke sejumlah sekolah demi memperoleh dukungan menjelang pemilihan umum, baik di kancah pemilihan umum nasional ataupun pemilihan umum regional.

Apapun bentuknya, korupsi di sektor pendidikan, jelas, bakal menghambat terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas baik dan terpercaya. Selain itu, korupsi pendidikan juga menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan, selain komitmen antikorupsi dari para pemegang kekuasaan di sektor pendidikan, pengawasan dan transparansi merupakan dua hal yang penting untuk senantiasa dikedepankan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya birokrasi pendidikan turut menjadi kunci dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi di sektor ini.

Meskipun demikian, faktor kepemimpinan -- dari level terendah sampai level paling tinggi -- tetap menjadi faktor paling dominan dari semuanya. Keberadaan para pemimpin yang bersih, jujur dan amanah bakal menjadi kekuatan tersendiri bagi pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor apa pun.

Djoko Subinarto

AYO BACA : Eks Pejabat Dinas Pendidikan Kab Bandung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar