Yamaha Aerox

Anomali Pemilihan Langsung

  Jumat, 21 Desember 2018   Dadi Haryadi
(Attia/Ayobandung.com)

Hantaman krisis ekonomi yang dimulai awal reformasi sampai sekarang tidak pernah kunjung usai. Sempat roda perekonomian meningkat, namun tidak lama kemudian merosot. Seperti ombak yang naik turun tidak pernah menempati posisi stabil atau bahkan mapan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang terdampak atas fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok China, sehingga dolar terus menguat sementara nilai mata uang rupiah melemah.

Dampak lainnya juga beberapa perusahaan colaps dan berencana mem-PHK besar-besaran karyawan karena tidak sanggup lagi beroperasi. Hal ini dikarenakan ongkos produksi yang sangat mahal. Sementara di sisi lain harga-harga dan biaya kehidupan terus merangkak naik, seolah tidak bisa diajak kompromi sehingga menambah beban yang semakin berat.

Berbagai upaya untuk mengatasi krisis ini sudah dilakukan, bahkan sampai pergantian Menteri. Namun hasilnya masih nihil, bahkan rupiah terus melorot. Beruntung demo buruh bisa dikendalikan sehingga berjalan damai dan aman. Kalau saja tidak terkendali bisa menjadi pintu gerbang menuju kehancuran kedaulatan bangsa. Padahal dari sektor buruh inilah yang merasakan langsung dampak dari krisis ekonomi.

Indonesia kalau tidak ingin nasibnya sama seperti negara lain seperti Uni Soviet, sebuah negara Adi kuasa yang besar pengaruh dan kekuasaannya, tetapi menjadi hancur berkeping-keping karena badai yang datang seketika dan tidak siap menghadapinya. Solusinya kedepan bangsa ini harus bisa mengubah kultur politik yang kental menjadi kultur politik cair.

AYO BACA : Masyarakat dan Korupsi

Kenapa kultur politik? Karena sejak reformasi bergulir dan kebebasan di dapat, rasanya tidak ada kata sepakat mendukung pemenang dan bersama-sama memajukan bangsa. Seperti yang menjadi keharusan bahwa yang harus didukung adalah timnya, golongannya, partainya dan orang yang bisa memberikan feedback untuk dirinya.

Rupanya bidang politik ini yang menjadi faktor utama di Indonesia. Padahal pembangunan tidaklah politik saja, tetapi banyak faktor dan varian lain. Kalau melihat kondisi dan situasi, masyarakat sudah lelah dengan banyaknya dagelan dan tontonan politik yang seringkali lucu, menjengkelkan, dan terkesan kekanak-kanakan.

Memang tidak bisa dipungkiri adanya perubahan politik, atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penguatan politiknya, maka akan mengubah peta ekonomi dengan waktu seketika. Seperti sekarang telah dihadapi pesta politik lokal yaitu pilkada.

Sejak diberlakukannya undang-undang kepemiluan, riuh politik berada di mana-mana. Adanya pemilihan langsung berarti akan ada hajat politik di pusat bahkan daerah.

AYO BACA : Basa-basi Bahasa di Tahun Politik

Namun ironinya, masyarakat luar politik memperlihatkan hal yang kontradiktif. Khususnya pasar seperti yang sentimen dengan budaya politik saat ini. Mereka merespon negatif dengan memperlihatkan ketidakstabilan rupiah.

Politik dan partai politik inilah yang paling banyak mewarnai negeri demokratis ini. Dimana dalam pemilihan langsung seharusnya memberikan angin segar dengan harapan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pesta demokrasi dalam pileg dan pilpres gemingnya kini sudah dirasakan, secara tidak langsung ikut serta mempengaruhi suasana iklim ekonomi.

Pemilihan langsung yang membutuhkan dana yang sangat banyak, baik untuk pihak panitia selaku menjalankan kegiatan, juga para kontestan yang menjadi peserta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana-dana yang tadinya susah didapatkan, mendadak ada untuk kepentingan pemilihan langsung. Adapun untuk kepentingan lain, seperti bagaimana caranya membuat pembangunan agar masyarakat tidak lagi kekeringan ketika musim kemarau, rasanya masih jauh dari harapan.

Pemilihan langsung seperti tidak mendapatkan respon dan apresiasi positif dari pasar dan masyarakat. Seolah-olah milik calon, tim sukses, dan panitia penyelenggara yang langsung bersentuhan.

Sementara rakyat dipaksa untuk ikut serta terlibat dan menentukan pilihannya terhadap calon. Namun, sisa waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, diharapkan adanya kebijakan dan program pemerintah yang bisa menaikkan nilai rupiah terhadap dolar, di tengah-tengah proses pencarian pemimpin baru pada hajat Pileg dan Pilpres.

Jangan sampai pemilihan langsung menjadi faktor yang melemahkan apalagi memicu perpecahan di daerah. Tidak hanya itu, dirindukan juga tindakan dan aksi-aksi heroik para pejabat yang sedang berkuasa untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak mengedepankan politik dan partai politik. Sehingga elit ini pun mampu mengembalikan kepercayaan rakyat, di negeri yang subur makmur dan menyimpan potensi serta kekayaan alam nusantara.

Vera Hermawan S.I.Kom., M.I.Kom
Ketua Forum Dosen Muda FISIP Universitas Pasundan

AYO BACA : Pilpres dan Tugas Penjaga Penyedia Informasi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar