Yamaha Lexi

Puskas Baznas Usulkan Zakat Sebagai Pengurang Pajak

  Kamis, 20 Desember 2018   Fathia Uqimul Haq
Public Expose Puskas 2018 yang diselenggarakan oleh Puskas Baznas dan FPEB UPI Bandung, Kamis (20/12/2018). (Fathia Uqimul Haq/Ayobandung.com)

SUKASARI, AYOBANDUNG.COM--Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) akan mengusulkan kepada Pemerintah RI bahwa zakat bisa menjadi pengurang pajak secara langsung.

Anggota Baznas RI, Nana Mintarti mengungkapkan peran zakat bisa lebih besar supaya jadi bagian dari arus utama ekonomi Indonesia.

Beberapa hal yang disuarakan adalah manejemen risiko dan mendorong instruksi presiden (Inpres) menjadi peraturan presiden (Perpres) terkait penghimpunan zakat supaya terus meningkat.

"Karena inpres tidak mengikat. Supaya instruksi mengikat maka kita dorong jadi Perpres," katanya, dalam jumpa pers kegiatan Public Expose Puskas 2018, Kamis (20/10/2018).

Nana menerangkan upaya Baznas supaya zakat menjadi pengurang pajak adalah menyusun naskah akademik dalam draft Undang-Undang zakat.

AYO BACA : Indeks Zakat Nasional Indonesia 2018 Meningkat

Undang-Undang zakat nomor 23 tahun 2011 berbunyi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di dalam UU tersebut, zakat belum bersifat wajib. Orang-orang membayar zakat masih secara sukarela bukan kewajiban.

"Kami menyiapkan naskah akademik dan menyiapkan rancangan dalam inisiasi UU lewat DPR supaya menjadi inisiatif DPR selaku legisltif untuk merevisi UU," jelasnya. 

Selain itu, Baznas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak  supaya isu ini menjadi gayung bersambut.

"Karena usulan ini terkait di wilayah pajak dan Kementerian keuangan sehingga koordinasi terus dilakukan," tuturnya.

Komisioner Baznas RI, Irsyadul Halim menilai usulan ini bukan hanya soal aspek ekonomi melainkan keterlibatan agama. Menurutnya, sebuah negara yang baik adalah yang menciptakan hidup rakyat menjadi berkah.

AYO BACA : Baznas Kota Bandung Kumpulkan Zakat Fitrah Hingga Rp37,83 Miliar

"Zakat itu mensucikan jiwa. Konsep tersebut menjadi suatu keberkahan bagi negara untuk mendapatkan satu sentuhan atau daya tarik bagi pengelola negara," ucap Irsyad. 

Di samping itu, usulan ini akan menjadi kajian yang mana pemerintah belum memiliki dasar terkait zakat. Dengan demikian, naskah akademik perlu disusun oleh pemerintah. 

"Zakat bukan cuma kewajiban tapi opsi untuk mengurangi kemiskinan dan meyakinkan pemerintah bahwa pengelolaan zakat bisa dibuktikan untuk pengentasan kemiskinan," ungkapnya.  

Kendalanya, masyarakat masih kurang percaya dan belum sadar zakat. Padahal zakat pada dasarnya dapat merealisasikan cita-cita pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, biaya pendidikan, sekaligus keberkahan.

Sebagai pusat kajian strategis, salah satu bukti kajian yang dilakukan pada 2018 oleh Puskas Baznas ialah pengurangan kemiskinan.

"Dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik juga masuk dalam kategori baik dilihat dari nilai nasional lndeks Kesejahteraan Baznas yaitu 0,76," katanya.

Setiap tahun, Puskas Baznas memberikan laporan hasil kajian dampak pengelolaan zakat nasional ke Presiden. Bukti empirik yang bisa dipertanggungjawabkan itu dapat menjadi dorongan terhadap usulan ke depan.

"Salah satu perencanaan kami membuat usulan strategis ke pemerintah yang kaitannya zakat sama pajak. Lewat bukti tersebut, kami berharap bisa menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menaruh kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana," kata dia.

AYO BACA : bank bjb Bantu Pembangunan Gedung Baznas Center Kabupaten Bandung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar