Yamaha Mio S

Masyarakat dan Korupsi

  Senin, 17 Desember 2018   Rizma Riyandi
Adisty Septiani

Sudah sejak lama Indonesia mencanangkan gerakan antikorupsi, salah satunya dengan cara memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada 9 Desember.

Di Indonesia sendiri telah berdiri suatu badan yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, belum ada perubahan yang besar. Bahkan menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparancy International, pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 180 negara, dengan memperoleh nilai 37.

Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Nilai yang sama diperoleh pada tahun 2016, namun dengan peringkat 90, sedangkan negara tetangga kita seperti Malaysia menduduki peringkat 62, dengan nilai 47 dan Singapura berada di peringkat 6, dengan nilai 84.

Pada tahun 2017, untuk wilayah Asia-Pasifik, Indonesia turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya, menempati peringkat 17, tepat di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 16, yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat 20.

Sementara itu, untuk wilayah Asia-Tenggara, Indonesia menempati peringkat 3, setelah Brunei Darussalam dan Malaysia, baik pada tahun 2016 maupun 2017. Meskipun negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, bagaimana perilaku antikorupsi masyarakat pada umumnya?

AYO BACA : Suami Inneke Koesherawati Sidang Perdana Suap Mantan Kalapas Sukamiskin

Menurut hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilai skor indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2018 mencapai 3,66 dari skala 0-5, yang masuk dalam kategori antikorupsi. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Nilai skor indeks persepsi antikorupsi masyarakat tahun 2017 mencapai 3,86. Sementara itu, indeks pengalaman antikorupsi masyarakat mencapai skor 3,57. Skor pengalaman antikorupsi masyarakat lebih rendah dari skor pengetahuan atau persepsi anti korupsi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau perbaikan dalam pengetahuan atau persepsi antikorupsi masyarakat tidak dipraktikkan dalam kehidupan keseharian masyarakat untuk menghindari atau terhindar dari pengalaman yang beresiko korupsi.

Letak geografis masyarakat juga memengaruhi perilaku antikorupsi masyarakat. Masyarakat perkotaan cenderung lebih banyak mengakses pelayanan publik dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di kota lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan aparatur sipil negara di tingkat terendah sebagai penyedia pelayanan publik dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Skor IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47). Baik skor IPAK, indeks presepsi antikorupsi, maupun indeks pengalaman antikorupsi masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di perdesaan. Dengan kata lain, persepsi dan pengalaman antikorupsi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan.

Jika dilihat dari kategori usia, masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Tahun 2018, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,65; usia 40-59 tahun sebesar 3,70; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,56.

AYO BACA : Kena OTT KPK, Ini Sepak Terjang Bupati Cianjur Irvan Rivano

Pada tahun 2018, masih ada sedikit orang yang berpendapat wajar dan sangat wajar tentang perilaku seseorang yang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta, memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta, memberi uang lebih kepada petugas untuik mempercepat urusan administrasi (KTP/KK), memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK, memberi uang damai kepada polisi, mentolerir perilaku petugas KUA yang meminta uang transport ke tempat akad nikah, juga perilaku guru yang mendapatkan jaminan (jatah) agar anaknya diterima di sekolah tempatnya mengajar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) 2017, yang dilakukan oleh Direktorat Litbang KPK yang dibantu oleh BPS, yaitu bahwa permasalahan integritas di internal yang masih sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai (20,11%) dan keberadaan calo (17,61%). Sementara itu, permasalahan integritas di eksternal yang masih sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan (6,77%) serta pemberian sesuatu kepada petugas untuk mempermudah mendapatkan layanan (5,6%).

Meskipun menurut hasil IPK 2017 negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, namun menurut hasil SPAK 2018, masyarakat Indonesia memiliki perilaku dan persepsi antikorupsi. Dengan begitu, sangat mungkin di masa yang akan datang, korupsi bisa dihilangkan dan Indonesia bisa keluar dari predikat negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, bahkan berada di predikat negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah.

Menghadapi pemilihan umum presiden dan anggota legislatif pada tahun 2019 mendatang, dengan masih adanya masyarakat yang berpendapat wajar tentang membagikan uang/barang kepada calon pemilih atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan pemilu, tentu saja akan memberikan celah untuk para calon pemimpin kita untuk melakukan hal tersebut.

Masyarakat seharusnya berhati-hati dalam memilih sehingga menghasilkan wakil rakyat yang jujur dan antikorupsi. Selain itu, seharusnya para calon wakil rakyat mulai berpikir untuk melakukan kampanye jujur, tidak lagi melakukan “pembagian uang/barang” untuk mengambil suara. Karena bisa jadi, tindakan tersebut justru mencoreng “nilai” si calon itu sendiri, mengingat indeks perilaku dan persepsi anti korupsi masyarakat Indonesia ada dalam kategori anti korupsi dan sangat anti korupsi.

Adisty Septiyani, S,Si.

Statistisi Pertama di BPS Kabupaten Bandung

AYO BACA : Euforia OTT Bupati Cianjur, Ridwan Kamil: Ekspresi Masyarakat Tidak Bisa Ditahan

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar