Yamaha Aerox

Basa-basi Bahasa di Tahun Politik

  Minggu, 16 Desember 2018   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi

Kontestasi lima tahunan perpolitikan Indonesia sudah di depan mata. Pesta demokrasi terbesar dan paling berpengaruh untuk masa depan negara tinggal menghitung hari. Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) akan diselenggarakan serentak pada 17 April 2019.

Setiap unsur tengah mempersiapkan diri demi suksesnya perhelatan besar ini. Mulai dari calon yang mencatatkan nama di bursa pemilihan, para partai politik pengusung, aparat penegak hukum, hingga para partisipan dari kalangan masyarakat umum. Tentu kita berharap Pemilu kali ini berjalan sesuai rencana dan menjadi awal terciptanya Indonesia yang lebih baik.

Persiapan tersebut semakin tampak dan nyata setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dimulainya masa kampanye pada 23 September 2018 lalu. Partai politik pengusung calon semakin merapatkan barisan untuk memantapkan strategi demi memengaruhi masyarakat. Segala bentuk kampanye dimainkan, media kampanye mulai konvensional hingga media sosial dimanfaatkan, berbagai bentuk narasi yang mengangkat “jagoan”-nya diperdengarkan.

Tak heran melihat masifnya kampanye yang beredar di berbagai media. Hal ini tak lepas dari antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi ini. Antusiasme masyarakat terlihat mulai dari Pilkada serentak 2018 yang lalu. Pemilihan umum pada saat itu digadang-gadang sebagai tolak ukur atau gambaran dari Pemilu 2019.

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Data KPU menunjukkan, sebanyak 72,66 persen daftar pemilih tetap yang ikut serta mencoblos. Meski tidak memenuhi target yakni 77,5 persen pemilih, namun angka ini naik dengan rata-rata 8 persen di setiap daerah dibanding pilkada sebelumnya.

Bahasa dalam Kampanye

Erat kaitannya selama proses kampanye ini dengan permainan kata-kata dan narasi yang dilontarkan para elite politik. Mereka merangkai bahasa yang persuasif demi mengangkat calon yang diusungnya. Tak jarang pula kita disodorkan permainan “kotor” dari para politisi dengan merangkai narasi untuk menjatuhkan calon yang lain.

Masa kampanye kali ini boleh saja dimanfaatkan para calon dan pengusung untuk menyodorkan program-program yang ditawarkan. Mereka juga tak dilarang dalam menyusun bahasa seindah mungkin demi mengesankan masyarakat. Mereka juga berhak memberikan argumen dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan Inggris agar terlihat “keren” di telinga pemilih.

Akan tetapi, para partisan partai tersebut selayaknya menyadari bahwa masyarakat zaman ini sudah banyak yang cerdas. Rakyat sudah mampu mengidentifikasi mana narasi yang menyesatkan, narasi hoax, dan narasi yang indah namun substansinya nol. Meski tak bisa dipungkiri, masih terdapat rakyat yang mudah “termakan” kicauan tersebut.

Para politisi yang ikut menyuarakan kampanye calon yang diusungnya selain sudah menjadi tontonan, juga harus menjadi tuntunan bagi masyarakat. Pemikiran, argumen, jajak pendapat yang dipertontonkan untuk publik harus didasari tanggung jawab sosial dari dalam hati. Publik yang dibohongi akan meminta pertanggungjawaban tak hanya di dunia, namun di akhirat kelak.

Bahasa selain sebagai media dalam menyuarakan pemikiran, ia juga menjadi senjata ampuh dalam mempersuasi orang lain bila mampu dirangkai sedemikian rupa. Dalam beberapa tahun terakhir banyak istilah baru yang tercipta menghiasi perpolitikan tanah air. Sebagai contoh, istilah antek asing dan aseng, jenderal kardus, pasukan nasi bungkus, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut merupakan hasil permainan kata dari para elite politik yang diyakini dan diamini oleh masyarakat.

Kenyataan tersebut memang menjadi keprihatinan untuk kita semua karena berawal dari istilah tersebut banyak kasus ujaran kebencian dan saling menjatuhkan di negara ini. Para politisi seharusnya dapat belajar dari kenyataan ini. Jangan karena hanya haus kekuasaan, publik dijadikan korban. Jangan karena tak ada yang dibanggakan dari calon yang diusungnya, publik diberikan asupan kotor dengan membuka aib lawan.

Baik politisi atau pun calon yang diusung tak bisa semena-mena berbahasa dalam kampanyenya. Jangan suguhi publik dengan permainan bahasa yang berbunga-bunga, menggunakan konteks tingkat tinggi, dan penuh dengan janji manis. Kata-kata semacam, “saya akan mengatasi permasalahan ekonomi, mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan” rasanya sudah kuno di telinga publik. Publik lebih butuh pemimpin yang menyuarakan hal-hal konkret dari program yang direncanakannya. Bila ingin mengurangi kemiskinan, dengan cara apa? Apa tindakan realistis untuk mendukung argumennya tersebut

Janji-janji manis apalagi dengan konteks bahasa yang tinggi tidak terlalu efektif bagi masyarakat Indonesia. Rakyat tidak membutuhkan gagasan yang disampaikan secara berbunga-bunga namun isinya tidak ada. Penyampaian bahasa yang terlalu tinggi juga akan berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat. Sebagaimana arti komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan harapan menimbulkan persepsi yang sama di antara keduanya. Dari kesalahn persepsi ini bukan tidak mungkin informasi bohong akan dengan cepat tersebar.

Pada intinya, rakyat sudah cerdas mengidentifikasi narasi-narasi kampanye yang ditontonkan para elite politik. Jangan ciptakan gagasan yang hanya basa-basi dalam berbahasa. Jangan rangkai narasi yang hanya indah di telinga namun kosong substansinya. Jadikan bulan Bahasa Nasional yang bertepatan dengan tahun politik ini sebagai momentum agar masyarakat semakin terliterasi. (Quadiliba Al-Farabi/Mahasiswa Jurnalistik Fikom Unpad)

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar