Yamaha Lexi

Pilpres dan Tugas Penjaga Penyedia Informasi

  Minggu, 16 Desember 2018   Dadi Haryadi
Ilustrasi: Beberapa warga sedang melihat informasi di majalah dinding.(Djoko)

Pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) 2019 diharapkan dapat berlangsung bersih, mulus, damai serta sehat, jauh dari praktik-praktik kampanye hitam yang penuh dengan fitnah, sentimen rasisme dan kebencian. Pada saat yang sama, media massa kita diharapkan pula mampu senantiasa menjaga kemandiriannya.

Saat ini, masa kampanye untuk pilpres dan pileg sedang berlangsung. Masa kampanya ini berakhir tanggal 13 April 2019. Masa tenang mulai dari tanggal 14 April 2019 hingga 16 April 2019. Adapun hari pencoblosan berlangsung tanggal 17 April 2019.

Sejatinya, kampanye merupakan salah satu elemen penting dalam upaya memenangi pertarungan untuk meraih dan atau mempertahankan kekuasaan politik lewat mekanisme pemilihan umum di negara yang menganut sistem demokrasi.

Kita semua pasti berharap semua kontestan yang ambil bagian dalam pilpres dan pileg tahun 2019 mampu melakukan kampanye secara damai, bersih serta sehat, dan tidak melakukan apa yang disebut sebagai kampanye hitam. Pasalnya, kampanye hitam bukan hanya menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam berpolitik, tetapi juga menunjukkan adanya pragmatisme sempit dan iklim tidak sehat dalam praktik berdemokrasi.

Tujuan utama kampanye hitam adalah untuk menjatuhkan reputasi dan citra seseorang, hingga ke titik paling rendah. Lewat kampanye hitam, -- yang umumnya berupa fitnah dan pemutar-balikkan fakta-fakta -- lawan politik berusaha digambarkan sedemikian buruknya sehingga bakal melahirkan kesan dan sentimen negatif di mata publik.

Munculnya kampanye hitam bisa jadi selain karena kekurang dewasaan dalam berpolitik, juga karena dorongan sangat besar untuk meraih/mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Hal seperti itu sangat boleh jadi terbentuk lantaran politik hanya dipandang sebagai ajang kompetisi kepentingan-kepentingan sempit pribadi dan kelompok. Karena politik hanya menjadi ajang kompetisi-kompetisi kepentingan sempit pribadi dan kelompok, maka persoalan benar dan salah, persoalan baik dan buruk, menjadi hal yang kerap diabaikan. Tujuan-tujuan politik akhirnya dipandang jauh lebih penting ketimbang prinsip-prinsip moralitas serta etika.

Selain kampanye hitam yang menyerang kandidat lain dengan tujuan utama yaitu untuk menjatuhkan reputasi dan citra seseorang hingga ke titik paling rendah, hal lain yang patut diwaspadai selama kampanye pilpres dan pileg 2019 ini adalah hoaks, terutama lewat jejaring media sosial.

Faktanya, kalau kita buka media sosial saat ini, selalu saja bisa kita temukan kabar-kabar bohong, khususnya yang terkait dengan pilpres -- di samping unggahan-unggahan yang bernada kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, baik yang ditujukan kepada perseorangan, kelompok maupun lembaga.

Repotnya, sebagian masyarakat kita saat ini justru cenderung lebih gampang mempercayai informasi-informasi yang disebarkan lewat media sosial ketimbang informasi-informasi yang disiarkan oleh media-media arus utama kita. Padahal, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 92,60 persen kabar bohong alias hoaks justru bersumber dari media sosial.

Sejumlah kalangan berpendapat kecenderungan sebagian besar masyarakat kita yang lebih senang mengonsumsi informasi yang disebar lewat media sosial lantaran mereka menganggap media-media arus utama kita sudah mulai kehilangan kemadiriannya, khususnya semenjak pemilihan presiden 2014 lalu.

Seperti kita ketahui bersama, menjelang dan selama pemilihan presiden 2014 yang lalu, sebagian besar media arus utama kita terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Beberapa media bahkan secara terang-terangan memihak salah satu kubu. Buntutnya, kepercayaan publik kepada media arus utama melorot, menjadikan kredibilitas media arus utama kita pun dipertanyakan. Publik kemudian berpaling kepada media sosial sebagai alternatif dalam memperoleh informasi.

Maka, salah satu cara untuk menangkal kabar-kabar bohong serta konten-konten kebencian yang disebar lewat media sosial adalah dengan cara segera mengembalikan lagi marwah media arus utama kita agar menjadi penyedia informasi yang akurat, berimbang, objektif, serta tetap setia menjadi anjing penjaga kekuasaan di negeri ini, sehingga kekuasaan, sekecil apa pun, tidak sampai disalahgunakan.

Untuk dapat menjalankan tugas mulia tersebut, media arus utama mesti benar-benar merdeka, bebas dari kepentingan politik apa pun. Jangan sampai media-media arus utama kita justru malah ikut asyik larut bermain dalam hiruk-pikuk kontestasi pemilu dan sekaligus menjadi corong yang partisan, sehingga tugas sebagai penyedia informasi yang dapat diandalkan oleh publik dan tugas sebagai anjing penjaga mustahil dapat mereka lakukan dengan baik.

DJOKO SUBINARTO, blogger paruh waktu

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar