Yamaha

Yuk, Setop Penyebaran Hoaks di Masyarakat

  Senin, 10 Desember 2018   Netizen
Ilustrasi hoaks.(Pixabay)

Akhir-akhir ini hoaks menjadi perbincangan yang sangat hangat dan selalu dikaitkan dengan berbagai hal yang bersentuhan dengan dunia politik. Berbagai konten hoaks disebar dengan tujuan untuk saling serang satu dengan yang lain.

Puncaknya tentu saja saat seorang seniman wanita menyampaikan bahwa lebam di wajahnya bukan karena penganiayaan melainkan karena operasi plastik yang dilakukan. Hal ini tentu saja membuat gempar hampir seluruh negeri.

Kampanye-kampanye antihoaks yang selama ini didengungkan di berbagai media untuk menjaga keutuhan bangsa seakan tidak ada artinya. Hal itu terlihat saat seseorang dengan gamblang mengakui bahwa dia baru saja membuat hoaks alias berita bohong. Lalu apa sebenarnya hoaks itu?

Menurut KBBI, hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015), hoaks merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran.

Hoaks juga bisa berarti berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu (Werme, 2016).

Sebelum ramai seperti sekarang ini, sebenarnya berita bohong yang hanya sebagai candaan sehari-hari sudah sangat melekat dalam kehidupan kita.

Namun belakangan, hoaks seakan bukan hal sepele lagi, melainkan seperti bom waktu yang bisa meledak di mana saja dan kapan saja, apalagi di tengah-tengah situasi politik yang semakin memanas.

Terungkapnya jaringan penyebar hoaks yaitu Saracen dan Muslim Cyber Army oleh pihak kepolisian sebagai organisasi-organisasi penyebar hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, dan SARA melalui media sosial tentunya membuat semua mata terbelalak.

Ternyata, hoaks yang terjadi selama ini bukan dengan tidak sengaja tersebar melainkan memang sengaja disebar secara terencana dan terorganisasi.

Berdasarkan temuan polisi, anggota sindikat ini telah memiliki beragam konten ujaran kebencian sesuai isu yang tengah berkembang yang  kemudian mereka tawarkan dalam sebuah proposal bernilai puluhan juta rupiah.

Apakah organisasi penyebar hoaks ini melemparkan isu-isu begitu saja? Tentu saja tidak. Mereka memiliki data yang mereka analisis sehingga isu-isu tersebut tepat sasaran dan memiliki efek yang diinginkan.

Karakteristik penduduk, budaya penduduk, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi mereka amati terus-menerus untuk menentukan jenis, waktu, subjek, dan tempat penyebaran hoaks sehingga menghasilkan dampak yang luas. Data seperti halnya pisau yang tajam, tergantung siapa yang menggunakannya.

Kalau biasanya kita mendengar data digunakan sebagai dasar pembangunan oleh pemerintah, Maka apabila berada di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab hal itu bisa digunakan sebagai informasi untuk berbuat kejahatan.

Ada enam topik yang paling sering menjadi sasaran hoaks seperti dilansir oleh situs IDN TIMES yaitu topik SARA, kesehatan, teknologi, sosial, politik, dan kejahatan perang.

Di antara enam topik tersebut yang memberi efek paling luas dan sangat dirasakan di masyarakat adalah SARA. Hal ini menjadi ladang empuk karena penduduk Indonesia sangat beragam, baik budaya, suku, agama, dan golongan.

Di satu sisi keberagaman ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan menjadi identitas bangsa. Namun, di sisi lain bisa menjadi kelemahan bangsa karena segala hal yang menyangkut isu SARA sangatlah sensitif.

AYO BACA : Kominfo Ajak Masyarakat Bandung Tangkal Hoax

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  

Pada tingkat nasional suku Jawa merupakan penduduk paling banyak di Indonesia yaitu sebesar 40,22%, diikuti Suku Sunda sebesar 15,5% dan Suku Batak 3,58% (BPS, SP 2010). Selain suku, agama di Indonesia juga beragam.

Masih dari hasil SP 2010, terdapat enam agama yang dianut oleh penduduk Indonesia dengan 87,18% penduduk memeluk agama Islam dan 6,95% penduduk memeluk agama Kristen sedangkan sisanya memeluk agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Chu.  

Keberagaman suku dan agama harus disadari sebagai potensi besar adanya persinggungan antarsuku maupun antaragama, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Persinggungan secara langsung dapat terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal yang berbeda suku/agama.

Sedangkan persinggungan secara tidak langsung bisa terjadi karena ujaran/pernyataan kita melalui media yang bisa menyinggung suku/agama lain di berbagai wilayah.

Dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Indonesia, sebanyak 53,55% desa dihuni oleh penduduk multiagama dan sebanyak 71,78% desa dihuni oleh penduduk multietnis (BPS, SP2010).

Dengan begitu, hal ini harus menjadi perhatian kita bersama akan rentannya potensi persinggungan baik karena masalah agama maupun karena masalah suku.

Hal ini juga tentunya disadari oleh para oknum pembuat hoaks sebagai potensi mereka dalam keberhasilan penyebaran berita bohong. 

Saling menghormati antarsuku dan antaragama dilingkungan terdekat kita dipandang dapat meredam keberhasilan penyebaran hoaks.

Selain itu, tidak mudah terhasut dan tidak mudah percaya begitu saja dengan gosip-gosip yang berbau SARA juga sangat penting dilakukan di tengah kemajemukan bangsa.

Isu yang sensitif ditambah media penyebaran yang sangat cepat menjadikan hoaks sangat sulit dibendung. Internet seakan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Saat ini, hampir semua lapisan masyarakat mulai dari orang tua, anak muda, hingga anak SD sudah tidak asing lagi dengan keberadaan internet.

Masyarakat seakan-akan dimanjakan dengan perkembangan teknologi informasi yang melesat jauh dibanding bidang lain dan membuka akses globalisasi informasi yaitu penyebaran akses dan produksi informasi ke seluruh dunia.

Penyebaran informasi yang sangat bebas melalui media internet menjadi salah satu gerbang tersebarnya hoaks dengan sangat mudah, cepat, dan luas.

Data dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terlihat bahwa penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet terus mengalami peningkatan.

AYO BACA : Diskominfo Jabar akan Lakukan Sosialisasi Guna Tangkal Hoax

Pada tahun 2013, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet sekitar 19,49% dan meningkat menjadi 32,34% pada tahun 2017.

Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia melek internet dan tentunya merasakan dimanja oleh teknologi ini. Ini juga berarti lebih dari sepertiga penduduk Indonesia berpotensi menerima hoaks melalui internet dan bahkan turut menyebarkannya.

Apalagi  sebesar 91,45% penduduk mengakses internet melalui perangkat telepon genggam. Dengan begitu, istilah dunia dalam genggaman benar-benar menjadi realita saat ini.

Masyarakat dengan mudah dapat menerima informasi melalui telepon genggamnya dan menyebarkan informasi tersebut dalam sekejap mata.

Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh organisasi pembuat hoaks dalam melancarkan aksinya sehingga berita bohong yang mereka buat dengan cepat tersebar.

Apalagi melihat pola perilaku masyarakat dalam menggunakan media internet didominasi untuk tujuan mengakses sosial media.  

Sosial media merupakan media terbesar dalam penyebaran hoaks. Menurut Sulistyo Pudjo Hartono, Analis Kebijakan Madya Div Humas Polri, sosial media tidak bisa disaring sehingga siapa pun bisa membuat berita atau informasi yang menyesatkan dan bahkan menggunakan foto atau video yang tidak sesuai dengan faktanya, atau dimanipulasi sedemikian rupa (tribunjateng.com, 24 Mei 2018).

Sebesar 75,13% penduduk menggunakan intenet dengan tujuan untuk mengakses media sosial dan sebesar 65,97% penduduk menggunakan internet bertujuan untuk mendapatkan informasi/berita (BPS, Susenas 2017).

Ini berarti berita bohong yang tersebar melalui media sosial sangat mudah untuk tersebar. Apalagi jika hoaks tersebut menyangkut hal-hal sensitif seperti SARA dan diberi judul yang provokatif, maka dengan mudah masyarakat akan membagikan berita tersebut melalui media sosialnya tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran berita tersebut.

Budaya masyarakat yang membaca informasi secara tidak menyeluruh dan langsung menyimpulkan hanya melalui judul ataupun paragraf pertama dari berita yang dibaca juga dimanfaatkan oleh pelaku penyebar hoaks dalam memudahkan aksinya.

Keberadaan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menjadi salah satu cara pemerintah dalam memberantas hoaks baik untuk pembuat dan penyebaranya.

Walaupun UU ini dinilai memiliki ancaman pidana yang kurang efisien karena penyebaran berita hoaks sudah sangat masif dan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat pengguna internet.  

Dalam Pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan jelas sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta penyebar kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain itu, pemblokiran situs-situs yang memuat konten hoaks juga terus dilakukan oleh pemerintah. Portal-portal berita dan media sosial seharusnya menyadari peran besar mereka dalam penyebaran hoaks, sehingga jangan sampai memberikan judul-judul yang provokatif yang hanya bertujuan untuk memperbanyak kunjungan ke portalnya.

Kita harus mulai bijak dalam menggunakan internet khususnya media sosial. Jangan sampai kita terus-menerus dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita bohong.

Apalagi di tahun politik seperti saat ini, isu-isu SARA menjadi senjata dalam menjatuhkan satu dengan lainnya.

Ni Nengah Eva Sri Wahyuni

BPS Kota Bandung

AYO BACA : Tangkal Hoax, Masyarakat Harus Kritis dan Rasional

Netizen :

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar