Yamaha

Partai Politik dan Indeks Demokrasi Indonesia

  Selasa, 27 November 2018   Netizen
Ilustrasi Pemilu (ayobandung.com/Attia Dwi Pinasti)

Kontestasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 sudah dimulai. Masing-masing mesin politik pun sudah dipanaskan. Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan bulan September 2018 adalah waktu dimulainya masa kampanye.

Sebentar lagi masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai “rayuan” politik, sejumlah program kerja pun akan “didagangkan” guna meraup suara pemilih. Belajar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018, pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019 diharapkan mampu membawa iklim demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik, karena ini merupakan puncak demokrasi Indonesia.

Iklim demokrasi Indonesia yang sangat dinamis terutama dalam kontestasi Pemilu menuntut masyarakat harus cerdas menyikapi segala bentuk peristiwa yang bisa mengikis demokrasi kita, terutama hal-hal yang bisa meretakkan keutuhan bangsa, seperti narasi-narasi politis yang provokatif baik di media massa maupun media sosialyang merebak di era generasi milenial saat ini. Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kondisi demokrasi Indonesia dari waktu ke waktu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai gambaran perkembangan demokrasi dari tahun ke tahun.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), Hak-hak politik (Political Rights), dan Lembaga–lembaga demokrasi (Institution of Democracy). 

Perhitungan IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi.  Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi provinsi di seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja Pemerintah/birokrasi saja, tetapi melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama.

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai
tahapan yang saling melengkapi melalui tahapan review surat kabar, review dokumen (Perda, Pergub, dsb), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI.

Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, kemudian diolah di BPS RI selanjutnya diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Capaian IDI tentunya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara nasional, BPS mencatat IDI tahun 2017 mencapai angka 72,11dalam skala 0–100. Angka ini mengalami kenaikan 2,02 poin dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Capaian IDI tahun 2017 ini termasuk pada kategori “sedang” dengan klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks 60>).

Peningkatan IDI Nasional ini dipengaruhi oleh perubahan nilai indeks dari tiga aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) naik 2,30 poin dari 76,45 menjadi 78,75. Kedua, hak–hak politik (Political Rights) turun 3,48 poin dari 70,11 menjadi 66,63, dan  ketiga aspek lembaga–lembaga demokrasi (Intitution of Democracy) naik 10,44 poin dari 62,05 menjadi 72,49.

Dari seluruh variabel yang dihitung dalam IDI, pada tahun 2017 terdapat enam variabel mengalami peningkatan indeks. Dari enam variabel tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada variabel Peran Partai Politik yakni sebesar 19,35 poin, kemudian diikuti oleh variabel Peran DPRD (13,02 poin), dan yang ketiga adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (8,75 poin).

Selain itu, empat variabel yang mengalami penurunan, yaitu indeks Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, dan Peran Peradilan yang Independen. Penurunan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat, yaitu sebesar 6,20 poin. Sementara itu, penurunan terendah terjadi pada varabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yaitu sebesar 3,63 poin. Dari seluruh variabel, satu variabel yang tidak mengalami perubahan adalah variabel Pemilu yang Bebas dan Adil.

Secara nasional, IDI pada tahun 2017di seluruh Provinsi nilainya berada diatas 60. Artinya, tidak ada provinsi dengan nilai IDI pada kategori buruk. Hal ini menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak empat provinsi berada pada kategori baik dan sisanya kategori sedang. Nilai IDI tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai sebesar 84,73, diikuti DI Yogyakarta (83,61), Kalimantan Utara (81,06), dan Kepulauan Bangka Belitung (80,11).

Pada tahun 2017 lalu banyak peristiwa yang telah menyedot perhatian publik terkait dengan proses pendewasaan demokrasi Indonesia. Seperti penyelenggaraan Pilkada serentak di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan, seperti politik uang, kampanye hitam, dan hoaks, intimidasi, bahkan isu SARA yang menimbulkan gesekan di masyarakat, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta yang menyedot perhatian hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

Selain itu, penetapan tersangka kasus korupsi ketua DPR RI dan Mahkamah Konstitusi oleh KPK turut mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia pada lembaga tinggi negara. Bahkan pembubaran organisasi masyarakat Hisbut Tahrir Indonesia oleh Pemerintah juga tidak kalah panas dengan peristiwa lainnya yang terjadi di sepanjang tahun 2017.

Partai Politik memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi modern karena merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Dari seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2017, banyak peran yang sudah dimainkan oleh partai politik dalam mengelola negara guna menjaga iklim demokrasi Indonesia tetap stabil. Hal ini terlihat dari variabel yang mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu Peran Partai Politik (19,35 poin).

Tentu kita sangat berharap partisipasi dan peran partai politik pada proses demokrasi tahun ini lebih baik lagi, terutama pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2019 nanti. Pemilu hendaklah menjadi ajang edukasi bagi masyarakat dalam berdemokrasi dengan membawa suhu politik yang lebih damai serta membawa iklim demokrasi Indonesia lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, angka IDI patutlah kita jadikan tolok ukur untuk mewujudkan situasi demokrasi yang kondusif, karena IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. Perlu perhatian dan peran dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. Semoga ke depan iklim demokrasi kita lebih kondusif dan lebih baik.

Kosih Kosasih
Statistisi Pertama pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya

Netizen :

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar