Yamaha Lexi

Menggeser Makna, Menggeser Realitas

  Senin, 12 November 2018   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi Bahasa Indonesia.(Grafis Attia)

Belakangan, masyarakat Indonesia tampak gemar menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Fenomena ini barangkali didorong oleh munculnya akun-akun pegiat bahasa seperti Ivan Lanin.

Masyarakat mulai menggunakan bahasa sesuai kaidah, mencari padanan kata untuk setiap istilah asing, dan mengoreksi kesalahan berbahasa orang lain. Segala istilah yang digunakan pun harus sesuai dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sayang, ada hal yang luput dari perhatian masyarakat terkait penggunaan bahasa ini. Masyarakat lebih fokus memperbaiki bahasa agar sesuai kaidah, namun tidak melihatnya sebagai aspek yang lebih besar, dengan dampak yang lebih luas pula.

Padahal, koreksi berbahasa seharusnya tidak dilihat sebatas apakah sebuah istilah sesuai dengan KBBI atau tidak, tapi juga bagaimana makna yang terkandung dalam suatu kata. Pasalnya, selain sebagai medium penyampai pesan, bahasa juga berperan dalam mengkonstruksi realitas.

Alhasil, bila makna yang terkandung dalam bahasa tidak tepat, pergeseran makna dalam bahasa dapat menimbulkan efek yang destruktif. Masyarakat pun tak bisa membaca realitas di sekelilingnya dengan tepat. Lebih parahnya lagi, pergeseran makna dalam bahasa adalah hal yang lumrah terjadi dan ini dilakukan oleh media.

Problematisnya Kata-Kata

November 2017 lalu, Pusat Studi dan Kajian Media Remotivi mengeluarkan tulisan berjudul “Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?” yang menyoroti problematisnya penggunaan istilah korupsi dan koruptor di Indonesia.

Istilah yang diimpor dari Inggris tersebut dianggap tak memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat Indonesia. Ia disebut punya makna yang “dingin, bersifat fantasi, dan jauh”. Alih-alih memantik amarah, istilah korupsi justru mengasingkan masyarakat dari tindakan pejabat yang mencuri uang rakyat.

Mirisnya, bukan hanya istilah korupsi yang penggunaannya di media menjadi problematis. Ada banyak kata-kata lain yang penggunaannya tidak tepat. Anarkis, radikal, atau relokasi adalah beberapa di antaranya.

Kata anarkis dalam bahasa Indonesia kerap digunakan media untuk menggunakan tindakan-tindakan destruktif. Kata ini acap dipakai dalam pemberitaan tentang demonstrasi atau vandalisme.

Padahal, anarkis berasal dari bahasa Yunani an- yang berarti tanpa dan arkhos yang berarti pemerintahan. Ini merujuk pada ideologi anarkisme yang menghendaki tidak adanya pemerintahan.

AYO BACA : Bahasa Indonesia Kian Meredup

Kata anarkis yang berarti penganut paham anarkisme pun mengalami pergeseran makna yang cukup jauh. Ini pula salah satu hal yang menyebabkan anarkisme menjadi ideologi yang sering disalahpahami.

Istilah relokasi yang kerap muncul dalam pemberitaan seputar penggusuran juga tak kalah problematis. Istilah relokasi yang berarti pemindahan tempat sering digunakan sebagai ganti istilah penggusuran. Padahal, keduanya berbeda.

Relokasi berarti pemerintah menyediakan tempat baru, sedangkan penggusuran dicirikan dengan minimnya dialog dan kentalnya kesewenangan pemerintah. Dari sini, penggantian istilah penggusuran menjadi relokasi dapat membuat suatu kasus tampak lebih baik dan tidak merugikan masyarakat.

Pergeseran makna bahasa dalam media barangkali acap terabaikan dan dianggap tidak signifikan. Namun, pandangan tersebut keliru. Sebagaimana yang dikatakan Norman Fairclough dalam bukunya Language and Power, dampak media bersifat kumulatif, bekerja melalui repetisi, dan cara mereka memosisikan audiens.

Dengan cara itulah, wacana yang dibawa dapat tertanamkan di benak audiens. Wacana tersebut juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap audiens karena paparan informasi yang terus-menerus. Lantas, apakah dengan begitu kita tidak bisa melawan nilai-nilai yang ditanamkan media?

Kritis Membaca Media

Remotivi di akhir tulisannya mengajak wartawan untuk melawan lewat bahasa. Mereka menyampaikan perlunya membangkitkan kemuakan dan kemarahan masyarakat atas tindakan korupsi. Untuk itu, mereka mengajak wartawan memanggil koruptor dengan sebutan maling.

Cara serupa dapat dilakukan untuk kasus ini. Apapun istilah yang problematis, wartawan dapat bersama-sama meluruskan kembali penggunaan bahasa lewat tulisan-tulisan mereka. Ini dilakukan demi membantu masyarakat membaca realitas dengan lebih tepat.

Namun, kita tak bisa menggantungkan perbaikan ini semata pada wartawan. Masyarakat perlu membekali diri dengan sikap kritis. Dengan modal menelaah lebih dalam dan melihat lebih jeli bahasa Indonesia yang digunakan oleh media, masyarakat bisa lebih selektif dalam menerima paparan informasi. Pada sikap kritis masing-masing inilah masyarakat bisa bersandar ketika dihadapkan dengan media.

 

Ananda Putri Upi Mawardi

Mahasiswi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

AYO BACA : Mampukah Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Internasional?

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar