Yamaha Aerox

Komisi I Khawatirkan Kendala Teknis Pengaruhi Pileg dan Pilpres 2019

  Jumat, 09 November 2018   Dadi Haryadi
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur. (Dok Humas DPRD Jabar)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendapati potensi kendala teknis yang akan terjadi pada proses pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019. Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengungkapkan, pihaknya mendapati potensi kendala teknis yang akan terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dikhawatirkan akan mempengaruhi sah atau tidaknya hasil penghitungan suara secara formal.

AYO BACA : Komisi IV DPRD Jabar Dorong Akses Jalan BIJB

“Tadi kita berbicara tentang simulasi pemilihan, kita akan mendapatkan kendala teknis dengan 5 surat suara dengan 300 per TPS. Tadi hasil simulasinya adalah sekitar 5 menit per pemilih belum penghitungan suara jadi ada kemungkinan lewat hari,” katanya seperti dalam keterangan resmi yang diterima Ayobandung.com, Sabtu (10/11/2018).

Lebih lanjut Sadar menjelaskan, ketika lewat hari ini secara formal dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Selain itu permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai, terkait adanya 31 Juta tambahan DPT yang masih harus dipencocokan dan penelitian (coklit) di tingkat Kabupaten.

AYO BACA : Komisi IV DPRD Jabar Dorong Akses Jalan BIJB

“Keliatannya dari teman-teman KPU mengatakan, KPU dan KPU RI sendiri belum ada solusi yang pasti. Kita berharap ini akan segera dapat kepastian atau teknis seperti apa, dan juga akan ada sekian jumlah saksi yang akan disiapkan nanti bukti sertifikat atau bukti berita acara dan itu tidak boleh di tulis sendiri harus oleh KPPS dengan persiapan yang benar-benar,” ujarnya.

Sadar berharap, KPU sebagai pelaksana dapat bertindak netral dan memastikan seluruh lapisan jajaran KPU terhindar dari kecurangan, ataupun manipulasi serta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang seadil-adilnya.

“Artinya baik KPU dan Bawaslu menjaga jarak yang sama untuk semua peserta pemilu, dan mendidik lebih profesional kepada petugas lapangan mengingat tadi kendala kesulitan yang sudah terbayangkan,” pungkasnya.

AYO BACA : Komisi IV DPRD Jabar Pertanyakan TPPAS Legok Nangka

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar