Yamaha Mio S

Komisi IV DPRD Jabar Dorong Akses Jalan BIJB

  Jumat, 09 November 2018   Dadi Haryadi
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady. (Dok Humas DPRD Jabar)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady berharap, proses pengerjaan akses jalan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dapat secepatnya diselesaikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses BIJB.

“Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan ada pembebasan jalan di tiga desa, tiga desa yang dibebaskan itu dua sudah beres tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga sudah selesai tinggal proses pembayaran,” kata Daddy usai melakukan Monitoring Kinerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, seperti dalam rilis, Jumat (9/11/2018).

AYO BACA : Komisi IV DPRD Jabar Pertanyakan TPPAS Legok Nangka

Daddy menuturkan, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses bandara dapat lebih mudah.

“Sehingga jalan toll menuju bandara selain (menggunakan) akses non toll yang ada kita berharap itu bisa direalisasikan jadi orang ke bandara tidak perlu jalan non tol kalau jalan tolnya berjalan denngan bagus kan akses kita makin mudah itu yang pertama, yang kedua soal jalan jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km,” ujarnya.

AYO BACA : Komisi IV Monitoring UPTD ESDM Wilayah III Purwakarta

Lebih lanjut Daddy menjelaskan, untuk catatan di tahun 2019, beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.

“Misal jembatan yang tadinya di revisi 2018 gagal ternyata izin-izinya, amdal lain maupun amdal lingkungan belum selesai jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan, dan karena ada pergeseran desain sedikit angkanyapun pasti bergeser juga awalnya Rp4 miliar yang tidak bisa direalisir di 2019, kita mungkin bergeser di Rp7 miliar di 2019 perubahan,” paparnya.

Pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga kedepan proses fisik dapat segera dilakukan. “Jika bisa tidak terlalu jauh juga kita geser perubahannya, perubahan biasanya terdorong sampe bulan Oktober, kalo bisa September kan kawan-kawan bisa mengejarkan itu masih dalam rentang waktu yang cukup, ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV Kabupaten Cirebon mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan program-program peningkatan pelebaran dan terutama rutin jalan yang dipertahankan untuk kondisi jalan yang mantap.

AYO BACA : Komisi IV DPR Akan Keluarkan Hak Angket

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar