Yamaha Aerox

Perda KTR Bukan Melarang Masyarakat untuk Merokok

  Selasa, 06 November 2018   Rizma Riyandi
Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Kawasan Tanpa Rokok. (Dok.DPRD Jabar)

AYO BACA : Preman Tobat: Kemod, Penguasa Jalanan Bandung yang Sering Masuk Bui

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Kawasan Tanpa Rokok.

Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Iemas Masithoh M Noor, menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Pansus VI mendapatkan banyak masukan dan informasi terkait perumusan Raperda KTR. Salah satunya mengenai larangan pemasangan iklan.

"Tentang pelarangan iklan berbau rokok yang masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Cirebon dalam menegakkan Perda KTR ini. Kabupaten Cirebon telah merumuskan perda ini sejak dua tahun terkahir ini dan selalu gagal oleh persoalan iklan rokok yang memang menjadi pendapatan daerah yang menguntungkan," ucap Iemas, Senin (5/11/2018).

Ia pun menegaskan, sesungguhnya saat ini yang perlu disosialisasikan atau dipahami dalam Perda ini adalah pengaturan zona larangan merokok bukan larangan merokok. Iemas juga menegaskan, Perda ini mengatur zona larangan merokok atau smoking area jadi bukan melarang untuk merokok.

"Harapan ke depan, dengan adanya Perda ini, orang semakin sadar bahwa kesehatan itu sangat penting, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak merokok untuk menjadi sehat dan kesehatan yang berkualitas dan anggaran untuk membeli rokok akan dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi," ujar Iemas menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten CirebonĀ Edi Susanto menjelaskan, Kabupaten Cirebon masih menemui banyak hambatan terkait proses pembentukan Perda KTR.

Menurutnya, hambatan tersebut disebabkan oleh masih minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang timbul dari rokok. Oleh karena itu, penegakan sanksi pun sulit untuk dilakukan.

"Masih banyak masyarakat yang belum peka terhadap program KTR ini serta sanksi yang masih belum ditegakkan dengan tegas mengikat kepada masyarakat, sehingga implementasi terhadap Perda KTR ini tidak berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, pihaknya berharap sebagai salah satu upaya penegakkan sanksi dan implementasi dari Perda tersebut diperlukan Satgas khusus.

"Diperlukan satgas untuk mendukung jalannya Perda ini," pungkasnya.

AYO BACA : Prakiraan Cuaca: Hujan Akan Turun pada Siang dan Malam

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar