Yamaha Aerox

Campur Kode, Salahkah?

  Senin, 05 November 2018   
Ilustrasi. (youtube)

“Kepada jemaah Masjid yang membawa handphone harap dimatikan atau di silent.” Begitulah kurang lebih sebuah kalimat peringatan yang saya temui di depan pintu masuk Masjid Badan Pusat Arsip dan Perpustakaan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat. Sekilas tidak ada yang aneh, tapi ada yang menarik perhatian saya, yaitu kata “di silent.”

Fenomena ini sudah banyak kita jumpai, banyak orang yang menyebutnya sebagai bahasa gado-gado, karena adanya pencampuran bahasa. Dalam ruang komunikasi verbal hingga ruang pendidikan, pencampuran bahasa memang bukan sesuatu yang baru atau aneh. Belakangan muncul bahasa anak Jaksel (Jakarta Selatan) dengan imbuhan which is atau atlist­-nya. Hingga mencul berbagai komentar termasuk dari seorang yang cukup memiliki kapabilitas dalam Bahasa Indonesia.

Campur Kode
Jika banyak dari kita menyebut sebagai bahasa gado-gado, ada sebetulnya sebuah istilah tentang fenomena ini, yaitu campur kode. Campur kode adalah pencampuran bahasa asing ke dalam struktur bahasa utama, melalui idiom, klausa, atau kata yang bertujuan memperluas makna dari sebuah struktur bahasa yang digunakan.

Indonesia sebagai negara multilingual yang juga tidak menutup diri dari bahasa asing menjadi sangat mudah untuk diterpa fenomena campur kode. Karena menurut Abdul Kholiq, dalam sebuah Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia edisi April 2013, dalam masyarakat multilingual yang memiliki mobilitas tinggi, maka anggota masyarakatnya akan cenderung menggunakan dua bahasa.

Banyaknya bahasa yang ada dalam struktur masyarakat Indonesia, ditambah masuknya bahasa asing membuat masyarakat Indonesia terbiasa mencampur kode atau menggunakan lebih dari satu bahasa. Lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, arus urbanisasi dan transmigrasi menciptakan mobilisasi tinggi yang sangat memungkinkan transformasi budaya dan bahasa terjalin.

Kedudukan Bahasa Indonesia
Secara tujuan dan pengertian, campur kode bukanlah sesuatu yang baru, bukan juga sesuatu yang salah. Pendidikan dalam transformasinya bisa saja memerlukan penggunaan bahasa daerah, atau bahasa asing agar penyampaian ilmu lebih mudah dipahami. Begitupun penuturan secara verbal yang terkadang bahasa daerah atau bahasa asing lebih mewakili, seperti kata amuk misalnya yang diserap oleh Kamus Oxford padahal kata ini berasal dari Bahasa Jawa, hanya saja tidak ada padanan atau arti yang dapat mewakili makna dari kata tersebut.

Namun yang terpenting, kedudukan Bahasa Indonesia tetap nomor satu. Dalam Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dituliskan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Dalam Pasal 25 Undang-undang yang sama juga dikatakan, Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan media massa.

Hal yang terkadang disayangkan adalah saat padanan kata ditemukan, atau perluasan makna tidak diperlukan, tapi fenomena campur kode masih berlangsung. Ada ketidaksempurnaan Bahasa Indonesia nantinya. Seperti contoh pertama, sebuah kalimat yang ada di instansi pemerintahan. Akan lebih baik jika menggunakan padanan katanya dalam Bahasa Indonesia.

Media massa juga menjadi medium yang tidak jarang memberikan contoh komunikasi campur kode melalui berbagai produknya. Contoh yang paling mudah ditemui adalah dalam media elektronik, baik radio maupun televisi. Iklan dan program siaran tidak jarang menggunakan campur kode. Misal kalimat “taro gadgetmu” dalam sebuah iklan produk makanan ringan, yang semestinya bisa diganti dengan kata gawai.

Jika hal yang ditakutkan adalah ketidakpahaman masyarakat akan bahasa tersebut, media elektronik televisi dengan kekuatan audio-visual mestinya mampu memberikan gambar yang dapat mendukung pemaknaan dan penyampaian simbol tersebut. Ada juga media massa cetak di Indonesia yang suka memasukkan istilah bahasa Arab dalam tulisannya, hal ini dikatakan sesuai dengan khalayak dan nafas yang melatarbelakangi media itu sendiri.

Lagi-lagi fenomena ini sebetulnya bukan sesuatu yang salah. Namun mestinya ruang publik, instansi pemerintahan, media massa tetap menjalankan apa yang sudah tertulis dalam Undang-undang tentang Bahasa dan Bendera. Instansi pemerintahan, media massa, lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam menyampaikan dan mengamalkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga dapat menjadi medium yang dapat mensosialisasikan istilah baru dalam Bahasa Indonesia.

Satu hal yang menjadi penting untuk diingat oleh saya, campur kode bukanlah sesuatu yang baru, salah atau aneh, ini hanya dampak multilingual dan kehidupan masyarakat yang tinggi. Hanya perlu untuk dapat membiasakan diri menjunjung bahasa ibu pertiwi, sebagai pengamalan amanat undang-undang, pengukuhan identitas dan penghargaan terhadap nilai sumpah pemuda.

Tamimah Ashilah
Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar