Yamaha Lexi

BPJS Kesehatan, Bagaimana Nasibmu Kini?

  Sabtu, 03 November 2018   Adi Ginanjar Maulana
Logo BPJS Kesehatan

Pengelolaan keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sering identik dengan defisit. Ya, kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Dalam laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun di 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Diperkirakan, defisit keuangan ini bakal terus naik sampai lebih dari Rp10 Triliun di tahun 2017. Kondisi ini jelas tidak bisa dianggap remeh.

Badan hukum yang sudah lama dibentuk ini, berdasarkan UU No. 24/ 2011, mempunyai tujuan untuk melaksanakan program jaminan kesehatan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No. 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

BPJS Kesehatan mulai dibentuk pada 1 Januari 2014 dan hal itu secara langsung menjadikan satu Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes yang sudah sejak lama menjadi penyelenggara jaminan kesehatan menjadi satu badan hukum. Seluruh peserta yang sudah mengikuti empat lembaga itu melebur menjadi satu.

Dalam UU No. 24/ 2011 bahkan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia agar ikut menjadi peserta program jaminan sosial. Dalam hal ini pemerintah berhak untuk mendaftarkan peserta Jamkesda/Jamkesmas menjadi peserta BPJS. Hal ini karena BPJS Kesehatan dibuat untuk dapat mencapai Universal Health Coverage bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam data BPJS hingga Mei 2018 yang sudah dihimpun, anggota jaminan kesehatan telah mencapai hampir 200 juta jiwa atau sekitar 75% penduduk Indonesia.

Di antara 200 juta jiwa itu ada sekitar 93 juta jiwa adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS yang premi bulanannya dibayarkan pemerintah. Selebihnya adalah non-PBI, yaitu yang membayar iuran premi dengan uang mereka sendiri. 

Dalam menyikapi persoalan ini, ada dua kondisi untuk menjelaskan defisit BPJS kesehatan. Pertama, mudahnya penggunaan pelayanan jaminan kesehatan. Peserta BPJS yang baru daftar sebagai peserta sudah bisa menggunakan pelayanan kesehatan.

Dampaknya, nilai klaim yang diajukan peserta BPJS lebih tinggi dibandingkan dengan premi yang ada. Akan tetapi, per 1 Juni 2015, peserta BPJS Kesehatan baru dapat melakukan klaim setelah hari ke-14 dan telah melakukan pembayaran satu bulan pertama. Kedua, ada banyak anggota BPJS Non-PBI yang nunggak dalam membayar iuran premi.

Ketika melihat kondisi BPJS seperti ini muncul kesan BPJS tidak dikelola dengan baik dan menuju kebangkrutan. 

Pertama, BPJS memang dibentuk untuk tidak berorientasi profit. Hal ini karena salah satu prinsip yang menjadi dasar BPJS dalam melaksanakan fungsinya adalah nirlaba. Jadi BPJS mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 

Nantinya hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial juga dipergunakan seluruhnya untuk mengembangkan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan sejak pertama berdiri selalu defisit.

Kedua, BPJS merupakan manifestasi kewajiban negara dalam menyediakan hak warganya dalam upaya kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, negara menyalurkan anggaran penyertaan pemerintah pada BPJS Kesehatan untuk menutup defisit. Pada 2014 tercatat sebesar Rp500 miliar dan meningkat sepuluh kali lipat pada 2015 menjadi Rp5 triliun. Pada 2016, dana tersebut dialokasikan Rp6,8 triliun atau bertambah Rp1,8 triliun dari tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas pelayanan kesehatan warganya dan tidak abai atas kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Ketiga, bukan hanya BPJS Kesehatan di Indonesia saja yang mengalami defisit. National Health System (NHS), badan penyelenggaran jaminan kesehatan universal di Inggris, pernah mengalami defisit dan dikabarkan akan bangkrut. 

Warga setempat menggalang aksi menuntut agar pemerintah tetap menjaga kelangsungan jaminan kesehatan universal. Namun hingga kini, NHS masih tetap berjalan karena pemerintah Inggris tetap memberikan bantuan untuk memenuhi tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sama seperti yang dialami BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, persoalan defisit BPJS pada dasarnya bukan sebuah masalah utama. Menuntut BPJS mendapatkan laba juga bukan sesuatu yang tepat karena BPJS mengalami defisit untuk melayani kesehatan masyarakat.

Hal terpenting adalah kita sebagai warga negara tetap mendorong pemerintah hadir dalam memenuhi hak konstitusional warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Sejauh ini, komitmen pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan mengalami perbaikan.

Aunur Rohman
Kader HMI Cabang Kabupaten Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar