Yamaha Mio S

Pansus VI Godok Pembahasan Raperda KTR

  Rabu, 31 Oktober 2018   Dadi Haryadi
Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Pemkab Bandung untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). (Dok Humas DPRD Jabar)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat serius untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuannya sebagai bentuk ketidakpuasan dan kekhawatiran pemerintah terhadap warga yang tidak menyadari bahaya merokok. Sehingga perlu upaya meminimalisasi dampak dari korban perokok pasif.

Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Iemas Masithoh M. Noer mengatakan, hingga kini masih banyak perokok yang tidak tahu tempat dan intoleransi terhadap perokok pasif. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh asap rokok, terutama korban yang berasal dari kalangan anak-anak.

“Ini yang kami lihat, banyak yang belum mengetahui kawasan mana saja yang tidak diperbolehkan bagi perokok,” ujar Iemas di Pemkab Bandung, Selasa (30/10/2018).

AYO BACA : Merokok di Tempat Terlarang, Siap-siap Diciduk Satgas KTR

Perda KTR, lanjut Iemas, sudah disahkan dan berjalan di Kabupaten Bandung. Namun masih dalam tahap sosialisasi. Karena itu, Pansus VI mencari dan mempelajari fakta yang ada di Kabupaten Bandung agar akhir tahun ini raperda kawasan tanpa rokok yang di gagas bisa selesai atau sudah tersusun dengan baik.

“Kabupaten Bandung justru sudah selangkah lebih maju karena telah membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok yang membuat Perda ini menjadi implementatif,” katanya.

Sehingga, kata Politisi PKB itu, Kabupaten Bandung menjadi inspirasi bagi Pansus VI dalam membentuk Perda ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat kedepannya.

AYO BACA : Kawasan Tanpa Rokok

Tantangan kedepan, kata dia, dalam membentuk raperda ini adalah sebagian besar masyarakat Jawa Barat perokok sehingga akan berbenturan dengan masalah hak asasi. “Penerapan ini akan kami jadikan pertimbangan agar dapat segera selesai untuk disahkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu upaya mengurangi penyumbang terbesar pencemaran udara dari polutan asap rokok. Namun, Perda Nomor 13/2017 diragukan efektivitasnya bila tanpa ada sanksi tegas dan keteladanan dari pejabat, ulama, maupun tokoh masyarakat.

Kawasan tanpa rokok merupakan area atau ruangan bebas dari asap rokok, kegiatan memproduksi rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Diciptakannya kawasan tanpa asap rokok dilatar belakangi dari perilaku perokok aktif yang mulai mengkhawatirkan dan berisiko terhadap kesehatan baik dirinya maupun orang di sekitarnya. 

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas kesehatan diri dan lingkungan.

KTR yang dimuat dalam Perda tersebut adalah fasilitas publik terkait pendidikan dan kesehatan, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi publik dan gedung perkantoran serta tempat lainnya.

AYO BACA : Emil Keluarkan Perwal Kawasan Tanpa Rokok

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar