Yamaha NMax

Basmi Koruptor dengan Pendidikan Politik

  Sabtu, 27 Oktober 2018   Adi Ginanjar Maulana
Bupati Cirebon mengenakan rompi tahanan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pada periode Oktober ini tercatat sudah dua pemimpin daerah yang tertangkap KPK dan diduga melakukan tindak korupsi.

Belum usai penanganan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam transaksi terkait perizinan properti di Bekasi. Kini pemberitaan kasus korupsi oleh Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra mencuat ke permukaan publik.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dikabarkan tertangkap oleh tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Senin (15/10/2018). Neneng ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan korupsi atas transaksi terkait perizinan properti di Bekasi.

Selanjutnya kabar terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah kembali muncul. Pada OTT, Rabu (24/10/2018) di rumah dinas bupati, Jalan RA Kartini, Kota Cirebon, KPK mengamankan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra bersama sejumlah pejabat lainnya.

Hingga kini belum diketahui secara pasti mengenai kasus yang menjerat Sunjaya Purwadisastra ini, sebab KPK masih perlu melakukan pemeriksaan mendalam terkait penangkapan ini guna menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan.  

Dalam OTT pada Rabu (24/10/2018) malam itu, tim KPK selain mengamankan Sunjaya dan sejumlah pihak terkait juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai miliaran rupiah yang diduga digunakan untuk menyuap Bupati Cirebon.

Kasus penangkapan kepala daerah sepanjang bulan Oktober ini tentunya menjadi momok yang meresahkan masyarakat daerah, khususnya Cirebon.

Rendahnya Kompetensi Etika dan Kepemimpinan

Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad, Asep Sumaryana dalam tulisannya di surat kabar harian Pikiran Rakyat Bandung, Kamis (25/10) dengan merujuk pada pendapat Bowman bahwa pejabat tidak cukup hanya memiliki kompetensi teknis saja tetapi juga harus memiliki kompetensi etika dan kepemimpinan.

 Bagi saya penangkapan Neneng dan Sunjaya menjadi bukti bahwa para elite kita tidak memiliki kompetensi etika dan kepemimpinan yang cukup baik. Mereka yang tertangkap atas kasus korupsi hanya memiliki kompetensi teknis yang secara teknis administratif dipahami sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan membimbing bawahannya.

Padahal kompetensi etika sangatlah penting dimiliki oleh para elite, yang mana dengan memiliki kompetensi tersebut seseorang dapat memperhatikan sejumlah hal yang boleh ataupun tidak dilakukan sesuai dengan budaya ataupun nilai yang berlaku.

Selanjutnya kepemilikan kompetensi kepemimpinan juga diperlukan untuk dapat memengaruhi pihak lain yang akan memberikan dampak buruk pada wilayah politiknya.

Di sisi lain rendahnya objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan atas pemimpin khususnya kepala daerah juga secara tidak langsung mendorong lahirnya pemimpin yang kurang kompeten. Masyarakat kurang aktif dalam mencari tahu riwaya hidup para calon pemimpin dari berbagai aspek.

Keterbatasan pengetahuan politik masyarakat inilah yang menyebabkan penilaian terhadap calon pemimpin menjadi subjektif. Di mana keterbatasan pengetahuan politik masyarakat ini juga tak lepas dari rendahnya peran media dalam menyampaikan pendidikan politik kepada khalayak.

Media-media baik cetak, elektronik maupun dalam jaringan (daring) lokal, seringkali kurang berimbang dalam menyampaikan berita-berita terkait kegiatan kampanye para calon pemimpin.

Ditambah pula pengaruh media sosial yang memanfaatkan big data dalam menentukan konten yang akan ditampilkan sesuai minat masing-masing khalayaknya turut menjadi pendorong subjektivitas masyarakat dalam menilai calon pemimpinnya.

Pendidikan Politik

Untuk membasmi kasus korupsi di kalangan pemimpin khususnya kepala daerah bukan saja menjadi tanggung jawab KPK, melainkan dibutuhkan pula peran dari sejumlah pihak seperti para akademisi, pers, hingga masyarakat.

Pertama, para akademisi dalam hal ini bertanggung jawab untuk melahirkan dan membangun calon-calon pemimpin yang memiliki kompetensi baik melalui kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan formal maupun informal.

Kedua, pers juga harus betul-betul mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999.

Dalam konteks ini pers harus bisa memaksimalkan fungsinya dalam memberikan pendidikan khususnya pendidikan politik yang cukup terhadap masyarakat. Agar sedikitnya mendorong kemajuan pendidikan politik masyarakat dalam menentukan calon pemimpin mereka.

Ketiga, masyarakat harus memiliki minat yang tinggi terhadap pendidikan politik. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menerima begitu saja pesan-pesan politik para calon pemimpin melalui kampanyenya, melainkan harus aktif mencari informasi mendalam terkait riwayat hidup calon tersebut secara berimbang melalui berbagai medium yang tersedia. Hal ini dilakukan agar masyarakat betul-betul objektif dalam memilih pemimpin.

Dengan demikian diharapkan pemimpin ataupun kepala daerah yang terpilih bukan lagi mereka yang memenangkan suara atas subjektifitas masyarakat melainkan orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi yang unggul dalam memimpin daerahnya.

Afiaty Fajriyah Ningrum

Mahasiswa Jurnalistik Fikom Unpad

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar