Yamaha NMax

Bawaslu Akui Pelanggaran APK Masih Marak Terjadi

  Kamis, 11 Oktober 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Rapat sosialisasi dan koordinasi Perbawaslu di The Papandayan hotel, Kamis (11/10/2018). (ayobandung.com/Eneng Reni)

AYO BACA : Ini Langkah KPU Jabar Antisipasi Konflik Pilpres dan Pileg 2019

AYO BACA : Baru 3 Partai di Kabupaten Bandung yang Menyerahkan Susunan Tim Kampanye

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, mengaku dominasi pelanggaran pemilu masih terjadi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan. Sedangkan kampanye Pileg dan Pilpres 2019 telah dilakukan mulai 23 September 2018.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menuturkan hingga saat ini berbagai jenis pelanggaran kampanye masih bervariasi, semisal dugaan pelanggaran administratif. Antara lain izin kampanye, daftar pemilih, pelibatan anak-anak, penggunaan fasilitas negara, iklan kampanye, kampanye di tempat ibadah, kampanye di luar jadwal, keterlibatan ASN, kode etik, dan pelanggaran APK di luar jadwal.

"Tapi dominan pelanggaran ini di APK. Berangkat di Pilkada dulu juga pelanggaran terbanyak masih soal APK. Misal pelanggaran APK ini dipasang di tempat yang bukan tempat ditetapkan, pelanggaran ukuran atribut yang tidak sesuai, dan sebagainya," ungkap Abdullah saat ditemui awak media usai rapat sosialisasi dan koordinasi Perbawaslu di The Papandayan hotel, Kamis (11/10/2018).

Diakui mantan Peneliti atau aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, dalam Pemilu 2018 maupun jelang 2019 ini banyak pelanggaran terjadi khususnya di wilayah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Abdullah mengaku mementum sosialisasi partai politik (parpol) amatlah penting.

"Kita perlu mengampanyekan dan menyosialisasikan hal-hal yang substansial di larang. Agar partai tidak melakukan berbagai upaya untuk membangun keterpilihan dengan cara-cara yang tidak fair. Termasuk soal kampanye atau soal membangun keterpilihannya," lanjut Abdullah.

Abdullah pun cukup menyoroti berbagai unsur pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian tim pemenangan kampanye. Termasuk soal netralitas para penyelenggara, maupun pihak yang potensial menjadi tim pemenangan lainnya seperti TNI, polri, hingga birokrasi.

Oleh karena itu, Abdullah menegaskan, pihaknya bakal terus mengimbau para perserta pemilu baik parpol maupun paslon agar tidak menggunakan struktur tersebut sebagai bagian dari kampanye dari tim pemenangan.

"Karena ini penting. Seluruh tim kampanye harus didaftarkan, sehingga yang di luar aturan tidak boleh menjadi bagian dari tim. Nah, kalau pelanggaran itu terjadi maka kami perlu tindak," tandasnya.

AYO BACA : Perbawaslu Ditetapkan, Bawaslu Jabar Ingin Pemilu Jurdil di 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar