Yamaha Mio S

TKI Jabar Pilih Arab karena Bisa Umrah-Haji Gratis?

  Kamis, 04 Oktober 2018   
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia. (BNP2TKI)

Ternyata, masih banyak pekerja Indonesia yang secara ilegal pergi ke negara-negara Arab Saudi dengan melalui Kuala Lumpur atau Singapura. Cara ini sulit dideteksi sebab pada mulanya mereka diperkirakan benar-benar  hanya akan ke kedua negara.

Sebagaimana diketahui penghentian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 260/2015 tentang pengiriman  Tenaga Kerja Indonesia Pembantu Rumah Tangga (TKI PRT) ke Timur Tengah.

Migrant Care dalam surveinya dua tahun lalu, mengungkapkan sekitar 2.000 orang pekerja informal telah berangkat ke Timur Tengah selama 2015-2016, walau pemerintah Indonesia telah mengeluarkan moratorium ke negara-negara Teluk. Jumlah tersebut mungkin telah bertambah sebab tidak bisa diketahui jumlah TKI yang sebenarnya berangkat.

Maraknya keberangkatan TKI secara illegal dan permintaan  yang masih tinggi dari negara-negara Arab, membuat pemerintah berencana mengirim kembali tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Pengiriman kembali itu dalam bentuk uji coba dengan menempatkan 30.000 pekerja rumah tangga ke Arab Saudi.

Model Kerja Sama Baru

Para TKI itu akan ditampung perusahaan berbadan hukum yang mendapat izin dari kerajaan Arab Saudi. Perusahaan-perusahaan tersebut berstatus sebagai pengguna dan mereka yang  mempekerjakan TKI pada rumah tangga yang memerlukan.  

Para TKI tidak akan tinggal di rumah majikan, melainkan pada sebuah asrama bersama-sama dengan yang lain. Jika terjadi sesuatu terhadap TKI, maka perusahaan tersebut yang bertanggung jawab.

AYO BACA : Hingga Juni 2018, Remitansi TKI Asal Jabar Tembus Rp2,8 Miliar

Di masa lalu, agen penyalur di Arab Saudi akan menghubungkan TKI dengan pengguna atau majikan perorangan yang sedang membutuhkan pekerja rumah tangga.

TKI itu kemudian akan tinggal di rumah majikan dengan segala konsekuensinya, seperti memperoleh tindak kekerasan dari majikan, upah tak dibayar dan lain-lain. Tidak jarang terjadi tindak pidana yang berakhir dengan hukuman pancung.

Atas dasar berbagai pertimbangan, pemerintah pada 2015 menghentikan penempatan  TKI di 21 negara di Timur Tengah. Antara lain Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.

Menurut Menaker Hanif Dhakiri, penghentian disebabkan terjadi pelanggaran seperti perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 21 negara tersebut.

Perdagangan manusia terjadi di Arab Saudi karena ada budaya setempat seperti sistem 'kafalah' yang menyebabkan posisi tawar TKI lemah di hadapan majikan masih berlaku.

Akibatnya, banyak  TKI yang tak bisa pulang meskipun kontak kerjanya habis karena dilarang majikan, atau dipindahkan ke majikan lainnya, lanjutnya beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, standar gaji yang diberikan juga relatif rendah yaitu berkisar Rp2,7-Rp3 juta/bulan. Jumlah itu setara dengan UMP DKI yang Rp2,7 juta dan lebih rendah dari UMSK Bekasi yang Rp3,2 juta/bulan.

AYO BACA : Dana Pensiun TKI Korsel Rp100Miliar Segera Cair

Penghasilan tersebut tidak sebanding dengan risiko meninggalkan negara dan keluarga untuk bekerja di luar negeri.

TKI Asal Jawa Barat

Rencana pemerintah untuk membuka kesempatan kerja di Timur-Tengah dipastikan akan menarik banyak peminat, apalagi disertai peraturan-peraturan yang lebih ketat untuk melindungi TKI.  Disertai upah lebih besar, ada asuransi, keselamatan terjamin, dan fasilitas-fasilitas lain yang memadai.

Calon TKI asal Jawa Barat diperkirakan sangat berminat bila kesempatan bekerja di Timur Tengah dibuka kembali.

Pada masa lalu,  TKI asal Jabar terbukti lebih suka memilih negara-negara Arab, dibanding negara lain, alasannya bisa umrah atau berhaji dengan cuma-cuma.

Pemerintah terus menggodok rencana baru ini karena bisa mengurangi pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah, namun harus dipersiapkan dengan baik sebab kalau tidak bisa menimbulkan masalah baru, ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, beberapa waktu lalu.

Persiapan di dalam negeri antara lain mencakup konsultasi dengan semua pemangku kepentingan serta mekanisme rekrutmen, pembekalan, pelatihan, maupun pembiayaan.

Migrant Care pun keberatan sebab sampai saat ini belum ada perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi, pimpinan Migrant Care Anis Hidayah menambahkan,  pemerintah sudah mengesahkan UU Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah masih belum menuntaskan perumusan aturan di tingkat pelaksanaannya.

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Delta SH MM, yang dihubungi  Kamis pagi (4/10/2018) mengatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan BP3TKI masih membahas pengiriman kembali TKI PRT ke Arab Saudi.

Farid Khalidi

AYO BACA : BPJS Ketenagakerjaan Jamin Perlindungan TKI

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar