Yamaha

KBRI Riyadh: Kami Tak Pernah Terima Nota Pencekalan Habib Rizieq

  Jumat, 28 September 2018   Rizma Riyandi
Habib Rizieq Syihab (Antara)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyatakan belum pernah menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Wazarah Kharijiyyah) Kerajaan Arab Saudi (KAS) terkait pencekalan Habib Rizieq Syihab (HRS).

"Kami sama juga sekali tidak pernah menerima nota ataupun brafaks dari Menlu RI, Kapolri, Kepala BIN, dan Pejabat Tinggi yang lain terkait keberadaan HRS di Arab Saudi," ujar Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Agus Maftuh Abegebriel, Jumat (28/09/2018).

Menurutnya, Indonesia selalu menghargai rambu-rambu politik luar negeri non-interference urusan dalam negeri Arab Saudi. Di samping itu, KBRI Riyadh selalu mengedepankan tugas kemanusiaan yang diamanatkan oleh Presiden RI untuk selalu memperhatikan perlindungan seluruh WNI yang berada di Arab Saudi.

Adapun segala tindakan yang dilakukan oleh pihak KAS terdahap ekspatriat dari negara mana pun yang berada di wilayah Arab Saudi merupakan tanggung jawab dan otoritas penuh pihak KAS untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah negaranya. Ekspatriat yang berada di wilayah KAS wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di wilayah KAS.

Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan warga Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi. Perlakuan terhadap semua ekspatriat di wilayah KAS pun sama dalam penanganannya, yang didasarkan pada hukum yang berlaku di KAS, sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi.

AYO BACA : Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Agus juga menjelaskan, seluruh kegiatan yang bersifat pengumpulan massa bagi ekspatriat harus seizin dari pihak KAS, melalui Kemenlu Arab Saudi. "Ceramah-ceramah provokatif dan ujaran-ujaran hasutan baik langsung maupun via medsos sangat dilarang di wilayah Kerajaan Arab Saudi," tuturnya.

Saat ini Arab Saudi dan Indonesia sudah memiliki MoU (Nota Kesepahaman) untuk bersama-sama melawan ujaran-ujaran kebencian, kekerasan dan sikap ekstrem antaragama, mazhab, dan aliran. MoU tersebut ditandatangani ketika Raja Salman berkunjung dalam sebuah historical visit ke Indonesia selama 12 hari awal 2017 yang lalu.

Ketika ada pelanggaran keimigrasian di Kerajaan Arab Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat dari negara manapun, maka hukum KAS sangat tegas dan bersifat mutlak. Agus menuturkan, KAS adalah negara paling sibuk di dunia yang melakukan operasi deportasi bagi WNA para pelanggar keimigrasian.

"Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk punishment. Seperti 5 sampai 10 tahun larangan masuk ke KAS, bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi," ujarnya.

Proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun.

Namun, kata Agus, pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di KAS. Misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, dan terorisme. Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di KAS.

AYO BACA : Sisi Lain Batalnya Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE