Yamaha Mio S

Perpres Cekungan Bandung, Tolok Ukur Kepedulian Pejabat-Masyarakat

  Jumat, 07 September 2018   
Ilustrasi Cekungan Bandung

Beberapa saat setelah sertijab di Gedung Sate, Kamis, 6 September 2018, Gubernur  Jawa Barat periode 2018-2023 Mochamad Ridwan Kamil mengemukakan kabar yang lama ditunggu. Katanya, Peraturan Presiden tentang Cekungan Bandung akan terbit pada Oktober mendatang.

Perpres tersebut  menjadi payung hukum pembentukan unit kerja dan pembenahan Kawasan Bandung Utara (KBU).

Dalam pelaksanaan pembenahan, Perpres menjadi payung yang memungkinkan pemerintah provinsi Jawa Barat mengkoordinir kegiatan kabupaten Bandung Raya dan Kota Bandung khususnya untuk KBU.

Menyalahgunakan Otonomi Daerah  

Kawasan Bandung Utara yang mencakup sebagian kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.

Sebagian besar kondisinya rusak. Kawasan lindung seluas 3.700 hektar yang seharusnya merupakan  areal konservasi, sejumlah 80% di antaranya disalahgunakan, telah diubah fungsi menjadi kawasan perhotelan, perumahan, apartemen, dan beragam jenis properti lainnya.

Perubahan fungsi pada area konservasi dan ketidak aturan pada total wilayah KBU seluas 38.548 hektare tersebut  menyebabkan lahan  tidak mampu menyerap air hujan. Air larian itu langsung mengalir ke Sungai Cikapundung, Cibeureum, Cidurian, Citepus, Cipamokolan, dan Cileuweung yang juga sudah mendangkal.

Air sungai kemudian menggenangi berbagai kecamatan di kawasan Bandung Selatan yang lebih rendah 

Banjir rutin dari tahun ke tahun menyebabkan infrastruktur rusak, aset milik rakyat dan pemerintah rusak, pendidikan, kesehatan dan kehidupan masyarakat terganggu, pertumbuhan ekonomi melambat. Tenaga, jam kerja dan dana miliaran rupiah   tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memperlancar pembangunan.

Sebenarnya, KBU sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi oleh Keppres No 32/1990, Kepmen LH No 35/1998, dan SK Gubernur Jabar No 191.1/1982. Di samping Peraturan Daerah  (Perda) Nomor 2/2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara.

Berdasarkan Perda 2/2016 tersebut, pembangunan kawasan di sebelah utara Bandung yang berada pada ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut (mdpl) harus dikendalikan dan dalam memperoleh dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas rekomendasi gubernur Jabar.  Sanksinya antara lain pelanggar, dikenai hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp5 miliar.

Sekalian produk hukum di atas tidak sepenuhnya dipatuhi sejalan dengan kemerosotan mental pejabat dan semangat otonomi daerah. Akibatnya pelanggaran terus terjadi dengan banjir  yang berulang kali melanda  Bandung selatan. Terakhir berlangsung Maret lalu, dalam mana berbagai jalan terendam air sungai dan material yang dihanyutkannya. Keindahan  Paris di Jawa ini tercoreng.

Kerusakan Sudah Jelas

Banjir dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya seharusnya sudah merupakan bukti ada yang salah dalam pengelolaan KBU. Teguran ini sudah selayaknya menyentuh hati nurani para pemangku kepentingan, keputusan dan tindakan yang menyalahi produk hukum telah merugikan orang lain, atau mungkin dulur yang tinggal di kawasan terdampak banjir.

Perpres tentang Cekungan Bandung (KBU) menjadi produk tidak berarti selama tak ada keinginan dari para pihak terkait untuk bersama-sama memulihkan lingkungan, demi kepentingan perorangan atau kelompok. Perjalanan waktu dan regenerasi pejabat menunjukkan pelanggaran telah membudaya.

Atas dasar itu unit kerja KBU harus jelas posisinya, apakah sebagai penasihat, pembuat kebijaksanaan atau memiliki fungsi operasional.Pengalaman memperlihatkan hanya lembaga yang memiliki wewenang dan operasional yang terbukti efektif. 

Dalam kaitan ini, rapat-rapat unit kerja dengan para pihak terkait harus diketahui luas oleh masyarakat. Opini pihak ketiga sangat penting untuk membangun kesadaran  mendukung Gubernur Jabar. Kiranya, pembenahan kawasan Puncak Bogor bisa menjadi contoh.

Pernyataan Kang Emil tentang Perpres Cekungan Bandung di awal masa jabatan, menunjukkan betapa strategisnya makna KBU bagi kehidupan lima juta penduduk. Baik sebagai sumber air tanah,lingkungan yang sehat dan produktif maupun lainnya.

Penerbitan Perpres Cekungan Bandung juga merupakan hadiah ulang tahun bagi gubernur, sementara buat masyarakat Jabar merupakan tolok ukur apakah peduli dengan lingkungan hidupnya?

Farid Khalidi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar