Yamaha

Dana Desa dan Sektor Wisata Jabar, Tangkal Dampak Pelemahan Rupiah

  Senin, 03 September 2018   Netizen
Ilustrasi rupiah.

Rupiah pada pembukaan perdagangan spot hari Senin, 3 September 2018 diperdagangkan pada posisi Rp14.777 untuk setiap US$1. Jauh melemah dibandingkan dengan kurs pada Januari 2018 yakni Rp13.300 per satu dolar AS. Artinya rupiah sudah turun Rp1.400-an dan mungkin di hari-hari mendatang makin menurun sebab perbankan sudah menjual US$1 setara Rp14.900-an.

Berdasarkan pengalaman, bila rupiah sudah melemah terhadap dolar AS maka ia juga akan melemah terhadap mata uang asing lainnya, tentu pelemahannya tidak sebanyak terhadap US$.

Nilai rupiah yang melemah berdampak luas. Harga barang/jasa yang diimpor menjadi lebih mahal. Tingkat suku bunga juga ikut terkerek ke atas hingga konsumen malas membeli properti atau kendaraan bermotor. Pengusaha juga enggan meminjam untuk berinvestasi sebab bunga pinjaman ikut naik.

Risiko Banyak Impor
Pelemahan rupiah disebut sebagai dampak kenaikan suku bunga Amerika Serikat, krisis keuangan di Turki dan Argentina, di samping defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia, kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menambahkan defisit itu disebabkan kegiatan impor lebih besar dibanding ekspor Perry mengatakan, Defisit tahun 2017 mencapai USD 17,5 miliar, sedangkan tahun ini kemungkinan dapat melebihi US$25 miliar.

Indonesia merupakan negara yang banyak mengimpor. Mulai dari pesawat terbang serta suku cadangnya, barang-barang keperluan infrastruktur jalan tol atau PLN. Sampai buat kebutuhan sehari-hari seperti kedelai untuk membuat tempe-tahu, bawang putih, cabe bahkan vanili dan masih banyak lagi. Gandum untuk mi atau roti, daging, susu, dan buah-buahan.

Yang dirugikan bila harga barang/jasa terus meningkat adalah yang berpendapatan tetap seperti Aparatur Sipil Negara. Para pedagang pun, seperti penjual pakaian atau ala kaki, sebetulnya juga terkena dampak sebab pembeli tak lagi sebanyak dulu. Mereka lebih banyak disapa angin.

Dalam hubungan ini patut dipuji para pedagang yang berakrobatik,  membeli bahan baku dengan harga mahal tetapi harga jual tak berubah. Mereka misalnya pedagang gorengan, harga sepotong tahu tidak naik tetapi ukuran diperkecil.

Memanfaatkan Dana Desa
Tidak semua provinsi akan menderita terlalu dalam atau penduduknya miskin atau makin miskin akibat pelemahan rupiah. Caranya adalah memenuhi kebutuhan sendiri. 

Untuk itu, salah satu instrumen pembiayaan yang bisa dimanfaatkan adalah menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN serta diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang ditransfer melalui APBD  kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

Kabupaten/Kota mengalokasikan dana ke setiap desa berdasarkan  jumlah desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk (30%),  luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Berdasarkan perhitungan itu suatu desa akan mendapat minimal Rp 700 juta hingga Rp1,2 miliar.

Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan akhir tahun lalu  menyatakan, untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke provinsi/kabupaten/kota Jawa barat direncanakan sebesar Rp110,274 triliun lebih. Terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa Rp66.52 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp43.748 triliun.

Adapun rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp34.413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp6,086 triliun, DAK Rp20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp582 miliar dan Dana Desa Rp4,823 triliun. Sementara untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri dari Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp12,152 triliun, Kantor Daerah Rp30,434 triliun, Dekonsentrasi Rp411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp746,190 miliar, dan Urusan Bersama sebesar Rp4,337 miliar.

Idealnya Dana Desa dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan seperti dikatakan Ketua Forum Bumdes Jawa Barat Eman Suherman, desa-desa di Jawa Barat sangat potensial dikembangkan melalui Bumdes. Contohnya Bumdes  di Kabupaten Pangandaran dan Majalengka yang menampung semua produk unggulan dari tiap-tiap desa yang kini beromzet Rp250 juta.

Penduduk di Jabar punya potensi mengembangkan antara lain, perkebunan, perikanan darat, peternakan, budi daya jamur dan desa wisata. Sebagaimana yang diutarakan Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil mengungkapkan, konsep satu desa satu produk itu sangat rasional, urgen, dan efektif untuk melawan kemiskinan.

Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi untuk lebih maju dari sekarang untuk kebal terhadap depresiasi rupiah. Dengan pelemahan rupiah, turis-turis akan datang karena bisa berbelanja lebih banyak. Tambahan lagi mereka diuntungkan dengan tersedianya transportasi udara ke Bandung.

Sektor pariwisata yang berkembang sangat memberi manfaat luas dan alam. Bukan hanya hotel yang senang, pemasok dan petani sayur juga untung. Pedagang jagung dan uli bakar akan terus berkipas.

Namun salah satu bahaya yang akan melemahkan kemakmuran Jabar adalah bila jual-beli tanah tidak dikendalikan. Bukankah salah satu keberhasilan pembangunan ialah menata pemilikan tanah? Contoh yang paling ekstrem adalah China.

Farid Khalidi  

Netizen :

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar