Yamaha Lexi

Transaksi Bisnis Fasilitas Napi Lapas Sukamiskin

  Sabtu, 21 Juli 2018   Ananda Muhammad Firdaus
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung. (Irfan Alfaritsi/ayobandung)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Komisi Pemberatasan Korupsi membeberkan sejumlah temuan terkait penyidikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung. Hal ini diduga berkaitan erat dengan penetapan sang mantan kepala lapas, WH yang ditangkap tangan pada Jumat (20/7/2018) malam sebagai tersangka. 

"Di Lapas Sukamiskin terjadi jual beli kamar, jual beli izin sehingga narapidana dapat keluar masuk lapas dengan mudah, serta terkait hak-hak warga binaan lapas yang digunakan dan menjadi bisnis oknum di lapas," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). 

Belum lagi, tambah Laode, ditemukan sejumlah penyimpangan di mana narapidana memiliki alat komunikasi, fasilitas tambahan sel berupa AC, pemanas air elektronik, televisi, kulkas, barang-barang lainnya, hingga jam besuk yang lebih lama daripada ketentuannya.

"Jadi betul-betul seperti ada bisnis di dalam penjara," ujar Laode.

Laode berharap apa yang ditemukan pihaknya dari OTT Lapas Sukamiskin bisa menjadi titik terang bagi pembenahan lembaga pemasyarakatan lainnya. Dia mengatakan, Lapas Sukamiskin bisa menjadi gambaran umum kondisi lapas-lapas.

"Lapas Sukamiskin ini mewakili atau jadi gambaran umum lapas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami imbau kepada Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen PAS untuk betul-betul fokus, karena Lapas Sukamiskin yang high profile tapi masih terjadi hal seperti itu," kata Laode.

Dalam OTT KPK, empat nama ditetapkan jadi tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Selain WH, turut diamankan staf WH yakni HND, narapidana kasus korupsi FD dan AR narapidana kasus pidana umum, sekaligus tahanan pendamping FD.

Dalam perkara ini, WN dan HND ditetapkan sebagai penerima suap. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan FD dan AR ditetapkan sebagai pemberi suap. Mereka disangkakan melanggar pasal S ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun yang turut dibawa bersamaan dengan OTT para pelaku yakni dua unit mobil, uang sebesar Rp279,9 juta dan US$1.410, catatan penerimaan uang, dokumen pembelian, dan pengiriman mobil serta sebuah kuncinya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar