Yamaha Mio S

SKTM Palsu PPDB 2018 Hadir Karena Pola Pikir Berburu Sekolah Favorit

  Kamis, 12 Juli 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi -- Sejumlah poster yang dibawa para pengunjuk rasa saat memprotes pelaksanaan PPDB Kota Bandung 2018. (Irfan Alfaritsi/ayobandung)

JALAN SUKABUMI, AYOBANDUNG.COM—Surat Keterangan Tidak Mampu alias SKTM palsu yang digunakan orang tua untuk mendaftarkan sekolah anak dinilai muncul akibat adanya glorifikasi sekolah favorit dalam pola pikir masyarakat. Padahal, seyogianya zaman kiwari seharusnya sudah membuang pola pikir semacam itu.

“Ini berasal dari tingkat kesadaran masyarakat. Kalau yang mampu, mah, mengaku mampu saja, jangan diada-adain. Jangan karena pengin anaknya ke sekolah negeri favorit, lantas menghalalkan segala cara. Hilangkan mindset berburu sekolah dengan cara seperti itu,” ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Gagan Hermawan kepada ayobandung.com, Kamis (11/7/2018).

Kejadian SKTM palsu ini juga sempat terjadi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 lalu. Bahkan, kata Gagan, temuan oknum pengguna SKTM palsu itu melibatkan aparat kepolisian yang memanggil pihak di kecamatan dan kelurahan untuk dilakukan pendalaman.

Gagan berpendapat, seharusnya temuan SKTM palsu di masa lalu itu jadi pembelajaran untuk pelaksanaan PPDB selanjutnya. “Sampai saat ini saya belum menemukan hal-hal seperti itu di Bandung. SKTM palsu sedang ramai di Jateng,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, belakangan SKTM palsu jadi polemik dalam proses PPDB tingkat SMA sederajat di Jawa Tengah. Baru-baru ini terungkap adanya temuan 78.065 pendaftar yang menggunakan SKTM, meski sesungguhnya tergolong keluarga mampu. Hal itu diketahui ketika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Verifikasi RMP

Untuk menyukseskan PPDB 2018 semua pihak harus bersinergi melakukan pengawasan yang ketat dan optimal guna mengantisipasi berbagai kecurangan. Gagan menyebut, salah satu upaya yang semestinya dilakukan adalah dengan melakukan seleksi dan verifikasi siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

"Kita seharusnya bisa turun dan melakukan kroscek ke bawah. Melakukan seleksi RMP secara tepat sasaran dan berdasarkan validasi yang jelas," ujar Gagan. Dengan adanya verifikasi dan validasi yang jelas untuk RMP, Gagan berharap tindak kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab bisa diminimalisir. 

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Tim PPDB Kota Bandung, Edy Suparjoto menyampaikan bahwa PPDB 2018 Kota Bandung menganggarkan minimal 20% dari sistem zonasi adalah hak calon siswa kategori RMP. Namun, persentase ini merupakan angka minimal dan tetap dapat disesuaikan dengan ajuan dari pihak peserta didik.

"Jadi kalau dari 90% itu minimal 20% untuk RMP. Tapi kalau ada yang 40% RMP atau bahkan 90% RMP, sekolah harus memfasilitasi," terang Edi, Kamis (11/7/2018).

Soal klarifikasi dan validasi RMP, Edy menyebut bahwa aparat kewilayahan bertugas melakukan verifikasi penerbitan surat keteragan miskin atau SKTM. “Makanya kalau sudah masuk ke sini, kami, pihak Disdik tidak akan buruk sangka. Kami menganggap survei itu sudah dilakukan di tingkat kelurahan, jadi kami tidak melakukan survei lagi,” kata dia.

Kendati demikian, Disdik Kota Bandung tetap mempersilakan pihak sekolah yang ingin melakukan verifikasi lanjutan. “Tapi kalau SOP dari Disdik, sekolah tidak melakukan survei pun tak apa,” pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar