Yamaha Aerox

Isu SARA dalam Pilkada, Jabar Bukan Jakarta

  Sabtu, 03 Februari 2018   Arfian Jamul Jawaami
(ki-ka) Bakal calon Wakil Gubernur Jabar dari PPP Uu Ruzhanul Ulum, bakal calon Gubernur Jabar dari Partai Gerindra Sudrajat, dan bakal calon Wagub Jabar dari PKS Ahmad Syaikhu dalam Sawala Pilgub Jabar 2018 di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Sabtu (3/2). (ayobandung/Arfian Jamul)

PADASUKA, AYOBANDUNG.COM -- "Ulah percaya teuing ka orang Jakarta. Kata siapa Jawa Barat paling intoleran? Sigana orang Jakarta kudu sarakola deui. Maksud dari Jakarta itu penguasa negara," ujar tokoh masyarakat Jabar, Tjetje Hidayat Padmadinata saat menghadiri Sawala Pilgub Jabar 2018: Akur Jaga Lembur di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung pada Sabtu (2/2/2018).

Ucapan itu jelas melawan anggapan dan prediksi banyak orang yang mengatakan jika atmosfer Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun ini bakal serupa dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Pesta demokrasi yang sarat isu SARA.

Namun, penelitian Setara Institute menemukan jika sepanjang tahun 2017, sebanyak 29 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di Jabar. Catatan tersebut menempatkan Jabar sebagai provinsi dengan tingkat pelanggaran KBB tertinggi di Indonesia. Sementara DKI Jakarta duduk di peringkat kedua dengan 26 pelanggaran yang tercatat.  

Jelas, catatan tersebut menimbulkan rasa khawatir pada keberlangsungan toleransi beragama di Jabar. Terlebih di tahun 2018, Jabar akan dihadapkan pada serangkaian pilkada serentak. 

"Cerita pada Pilgub Jakarta menjelaskan betapa basis sosial sangat rapuh. Lalu elit dengan agenda politiknya justru hadir memperburuk situasi (untuk kepentingan pemilu)," ujar Peneliti Setara Institute, Halili pada ayobandung.

Lemahnya basis sosial tersebut membuat beberapa kalangan menilai bahwa fenomena di Pilgub Jakarta akan menular ke Pilgub Jabar. Apalagi penggunaan media sosial nyatanya berdampak pada penguatan politik simbol di masyarakat.

"Contohnya adalah isu tentang Ridwan Kamil yang Syiah. Padahal belum tentu, tapi yang penting sebar dulu. Untuk apa? Agar menutup peluang Ridwan Kamil jadi gubernur," ujar Pengamat Media Sosial, Nukman Luthfie.

Dinamika tersebut terlihat jelas dalam Pilgub Jakarta yang menjadikan agama sebagai simbol. Padahal, Jakarta dinilai memiliki masyarakat modern dengan pola pikir paling rasional. 

Sementara daerah selain Jakarta, salah satunya Jabar, memiliki masyarakat yang dinilai cenderung emosional dalam memilih. Artinya, kedekatan secara emosi menjadi faktor utama keputusan.

Namun, dalam rekam jejak satu dekade terakhir, isu SARA justru tidak hadir mempengaruhi kehidupan politik di Jabar. Sebagai contoh adalah Pilgub Jabar tahun 2008 dan 2013 yang jauh dari pemanfaatan agama sebagai simbol politik.

"Lihat fakta di pilkada tahun 2008 dan 2013. Jabar jadi daerah penyelenggara paling aman. Lalu kenapa di tahun 2018 dikatakan tidak aman?" ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

Pria yang akrab disapa Aher ini berpendapat bahwa demokrasi hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan justru menjadi tujuan utama yang harus dicapai dengan segala cara. Artinya, kontestasi politik adalah tentang adu gagasan, bukan justru saling menghina.

Apalagi jika mengingat perbedaan antara isu politik di DKI Jakarta dan Jabar. Keempat bapaslon Pilgub Jabar tak memiliki rekam jejak serupa kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta.

“Saya minta penelitian yang benar mengenai laporan bahwa Pilgub Jabar akan tidak aman. Ini namanya intelijen abal-abal,” kata bakal calon Gubernur Jabar dari Partai Gerindra, Sudrajat. Jika pun gejala itu ada, lanjutnya, seharusnya itu tak perlu dipublikasikan, tapi diredam.

Komitmen untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilgub Jabar terkait isu SARA ditegaskan oleh bakal calon Wakil Gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan, Uu Ruzhanul Ulum melalui rencana realisasi kampanye santun.

"Saya dengan Kang Emil akan berkampanye santun. Agama tidak akan dijadikan alat perpecahan. Sebaliknya, agama menjadi alat bersatu dan bersama. Di dunia kami harus siap berbeda," ujar Uu di waktu dan tempat yang sama.

“Akur Jaga Lembur”

Gelaran Sawala Pilgub Jabar 2018 dengan tema "Akur Jaga Lembur" ini merupakan inisiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. 

Gelaran tersebut merupakan bukti komitmen dari seluruh pihak, baik politisi terkait, media dan masyarakat untuk dapat senantiasa menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Pilgub Jabar. Pasalnya, media memegang peranan penting dalam menjaga penyelenggaraan Pilgub Jabar melalui produksi berita yang berimbang dan tidak hoaks.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Ketua PWI Jabar Mirza Zulhadi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Dedeh Fardiah, bakal calon Wakil Gubernur Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera Akhmad Syaikhu serta Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar