Yamaha

Yusril : UU Ormas Banyak Masalahnya

  Senin, 30 Oktober 2017   Asri Wuni Wulandari
Ilustrasi -- Sejumlah anggota DPR RI keluar ruangan dalam rapat pembahasan UU Ormas. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru disahkan dinilai masih menyimpan sejumlah problematika. Setidaknya hal itu yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

“Kemarin sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi sayang didahului oleh DPR. Jadi, kalau sudah didahului DPR, sudah jadi UU,” ujar Yusril usai menghadiri upacara peringatan Hari Dharma Karya Dhika di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Setelah disahkan oleh DPR, permohonan gugatan uji materi Perppu Ormas itu hanya bisa diuji dari sisi materinya saja. “Jadi, ini hanya menguji materilnya, tetapi tidak menguji formilnya. Formilnya, kan, pada kementerian, memaksa atau tidak,” ujar Yusril.

Yusril mengatakan jika kemungkinan, dalam waktu dekat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan penetapan bahwa sidang uji materi Perppu Ormas dihentikan lantaran telah kehilangan objeknya.

"Jadi, mantan pengurus HTI mengatakan kepada saya akan kembali menguji UU-nya. Ya tetapi masih menunggu kapan ini disahkan, kapan diundangkan oleh Presiden dan nanti kalau sudah siap baru diuji lagi ke MK," kata mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan periode 2001-2004 itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa catatan revisi Undang-Undang Ormas yang paling utama terdapat pada Pasal 59 ayat 4.

Adapun isi Pasal 59 ayat 5 menyebut bahwa ormas dilarang:

a. Menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.

b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau

c. Menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Yusril juga mempermasalahkan soal peniadaan dari kewenangan pengadilan untuk menilah apakah ormas itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak. "Itu yang paling penting," tegasnya.

Sebelumnya, DPR RI, melalui rapat paripurna akhirnya memutuskan menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme voting terbuka fraksi. Dari hasil voting yang diikuti oleh 445 anggota, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju. Sementara sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar