Yamaha Mio S

OJK Cabut Izin BPR Multi Artha

  Rabu, 21 Desember 2016   Adi Ginanjar Maulana

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mukti Artha Mas Sejahtera yang beralamat di Bekasi Square Nomor 78 Pekayon Jaya Kota Bekasi.

Kepala Kantor Regional II OJK Jawa Barat Sarwono mengungkapkan pencabutan izin tersebut melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 pada 21 Desember tentang pencabutan izin usaha BPR MAMS.

"Aset BPR MAMS pada Agustus 2016 ada kerugian yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi modal. Begitu pun sisa aset ada kesalahan pencatatan dan berakibat terhadap modal menjadi sangat turun," ungkap Sarwono di Kantor OJK Jabar, Rabu (21/12/2016).

Sebelumnya, pada Agustus 2016 BPR tersebut sudah pada posisi ketentuan pemenuhan modal penjamin (KPMP) negatif di bawah 4%, saat itu OJK melakukan upaya khusus untuk penyehatan usaha.

"OJK terhitung Agustus 2016 memberikan 180 hari untuk upaya penyehatan kepada BPR tersebut kepada pemegang saham," katanya.

Pihaknya menentukan aturan berupa setoran modal baru dan investor lain yang ingin mengambil alih atau membeli kepemilikan bank. Namun upaya penyehatan tidak berhasil yang memicu BPR tersebut mengajukan surat ketidaksanggupan secara tertulis pada November 2016.

"Usaha internal bank tidak berhasil, begitu pun usaha mencari investor mengalami kegagalan. Sehingga OJK menyatakan BPR MAMS tidak dapat disehatkan," ujarnya.

Pada 6 Desember 2016, OJK mengajukan surat kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menindaklanjuti permasalahan BPR MAMS agar diberikan upaya penyelamatan atau tidak.

Akan tetapi, pada 9 Desember tidak memberikan upaya penyelamatan dan menetapkan BPR MAMS sebagai bank gagal dikarenakan KPMP negatif.  "Akhirnya pada 14 Desember OJK dan dewan komisioner mencabut izin usaha BPR MAMS untuk beroperasi," katanya.

Di sisi lain, LPS dalam upaya tindak lanjut terhadap likuidasi (pembekuan) BPR MAMS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai aturan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagai Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009.

"LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan untuk menetapkan simpanan yang layak bayar atau tidak," ungkap Direktur Grup Likuidasi Bank LPS Tedi Heriyanto.

Pihaknya akan menyelesaikan rekonsiliasi dan verifikasi tersebut paling lambat 90 hari sejak tanggal pencabutan usaha.

Adapun likuidasi BPR MAMS tersebut, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk mengambil beberapa tindakan di antaranya membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai 'bank dalam likuidasi', serta menonaktifkan seluruh direksi dan dewan komisaris.

Oleh karenanya, LPS mengimbau untuk semua nasabah BPR MAMS tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang memperkeruh keadaan.

"Berikan LPS waktu dalam melaksanakan tugasnya dan untuk semua pengurus BPR tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut," ujarnya.(Reni)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar