Yamaha

Dewan Ancam Hak Hak Anget untuk Walkot Cimahi

  Kamis, 20 Oktober 2016   Yatti Chahyati
Wali kota Cimahi, Atty

BANDUNG,AYOBANDUNG.COM - Pro-kontra antar partai pengusung terjadi dalam pandangan partai pengusung calon terkait kebijakan Wali Kota yang akan membangun Technopark.

Tiga partai yakni Hanura, Gerindra dan PDIP mengajukan hak angket terhadap Wali kota Cimahi, Atty yang berencana pembangunan Technopark.

Mereka beranggapan, pembangunan Technopark di Lapangan Krida Jalan Baros tersebut, telah menggusur sarana prasarana olahraga di sana serta melanggar UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Kami sepakat mengajukan hak angket untuk menolak pembangunan Technopark. Jumlah anggota yang mengajukan hak angket ada 18 orang, " kata salah seorang anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Cimahi, Kanda Kurniawan, Minggu (9/10/2016).

Dia menuturkan, dalam Belasan anggota dewan dari tiga fraksi di DPRD Kota Cimahi mengajukan hak angket terhadap Wali Kota Cimahi dalam hal penolakan pembangunan Technopark.

Mereka beranggapan, pembangunan Technopark di Lapangan Krida Jalan Baros, telah menggusur sarana prasarana olahraga di sana serta melanggar UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Kami dari Fraksi Hanura, Gerindra dan PDIP sepakat mengajukan hak angket untuk menolak pembangunan Technopark. Jumlah anggota yang mengajukan hak angket ada 18 orang, "tutur salah seorang anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Cimahi, Kanda Kurniawan, Kamis (20/10/2016) kemarin.

Dia memandang jika rencana pembangunan technopark tersebut terindikasi ada pelanggaran undang undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selain itu, dalam sertifikat yang diterima anggota DpRD,  Lapangan Krida berstatus sarana olahraga masyarakat dan bukan ruang kreatif publik. Sehingga dalam prosesnya harus ada rekomendasi dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Kita tindaklanjuti pelanggaran ini dengan mengajukan hak angket yang dimiliki setiap anggota dewan. Saat ini usulannya sudah sampai di meja pimpinan, kami inginkan segera diproses agar bisa segera dilakukan tindakan," tuturnya.

Namun, hak angket yang diajukan tiga partai tersebut dinilai politis oleh Fraksi PKS yang merupakan partai pengusung Petahana dalam Pilwalkot cimahi.

Ketua Fraksi PKS, Ayis Lavilianto memandang jika pengajuan hak angket oleh Hanura, PDIP dan Gerindra cacat prosedural.

"Itu melanggar PP No 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD," ujarnya.

Sesuai PP tersebut, ada tiga tahapan yang bisa dilakukan anggota dewan dalam menyikapi kebijakan eksekutif yakni hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Apa yang terjadi di Cimahi ada tahapan yang dilewati yakni hak bertanya atau interpelasi.

Seharusnya, hak interpelasi dilaksanakan terlebih dahulu. Apabila, interpelasi dianggap tidak memuaskan, maka naik ke hak angket.Faktanya, hingga saat ini, eksekutif tidak pernah ditanya, tapi  sudah langsung diselidiki.

"Jadi, karena mau Pilkada maka unsur politis yang lebih kencang. Sejumlah dewan ingin memberikan kesan bahwa petahana itu telah melanggar Undang-undang. Padahal itu sangat jauh dari pelanggaran," ujarnya.

Bahkan kasarnya, dia menilai, karena lahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif, sudah sewajarnya eksekutif punya kewenangan penuh dalam hal pengelolaannya. Kalau pun ada pelanggaran, hanya bersifat administratif atau perdata bukan pidana. (Daneza)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar