Yamaha Aerox

Dewan Tak Mau Bicara ke Media, Langgar Aturan

  Senin, 01 Februari 2016   Yatti Chahyati
ilustrasi (http://i89.photobucket.com)

BANDUNG,AYOBANDUNG.com -  DPRD Kabupaten Bandung mengeluarkan larangan bagi anggotanya untuk berbicara kepada media massa.

Larangan tersbeut, terkuak setelah wartawan yang biasa bekerja di Wilayah Kabupaten Bandung menerima SMS dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung pada 28 Januari lalu.

Menurut Muradi, Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan Unpad, larangan bagi anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk berbicara di media massa merupakan kebijakan keliru, bahkan bisa dikatakan melanggar aturan.

Dikatakannya, setiap anggota DPRD, mempunyai hak yang sama dalam menjelaskan berbagai persoalan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.

"Pimpinan DPRD juga tidak mempunyai hak mengeluarkan larangan seperti itu kepada anggotanya," tutur mUradi, Minggu (31/1/2016).

Anggota DPRD juga tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan. Pasalnya, keberadaan Anggota DPRD di parlemen merupakan hasil pilihan rakyat, sehinga mereka mempunyai kewajiban untuk menjelaskan permasalahannya kepada rakyat.

"Setiap anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk menjelaskan permasalahan kepada rakyat, salah satunya bisa dilakukan melalui media massa. Pimpinan maupun Komisi, tidak mempunyai hak untuk melarang anggotanya berbicara kepada siapapun. Adapun yang boleh mengatur atau melarang anggota dewan adalah fraksinya masing-masing, itu juga untuk urusan atau informasi yang bersifat rahasia, seperti pada hasil sidang MKD di DPRRI. Jadi kebijakan itu keliru dan tidak lazim serta melanggar aturan,"paparnya.

Terlebih, jika larangan berbicara tersebut untuk menutupi berbagai informasi yang memang harus diketahui oleh masyarakat.

"Karena mereka itu punya kewajiban untuk menyuarakan kegundahan dari rakyat yang diwakilinya. Seperti misalnya setelah mereka melakukan rapat-rapat, lalu ada hal-hal yang dirasa tidak mencerminkan pada keberpihakan pada rakyat, mereka boleh atau wajib menyuarakannya. Dan Pimpinan DPRD serta Komisi-komisinya tidak punya hak melarangnya,"katanya.

Hal senada diungkapkan Pakar Komunikasi Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandun, Asep Saeful Muhtadi, dikatakannya, larangan berbicara kepada media massa bagi anggota DPRD Kabupaten Bandung justru akan merugikan anggota DPRD Kabupaten Bandung sendiri.

"Berbciara di media massa itu, salah satu bentuk komunikasi politik anggota DPRD dengan rakyat yang memilihnya. Jika dilarang bicara di media, secara tidak langsung, mereka dirugikan, karena komunikasinya menjadi tersumbat,"ujarnya.

Terlebih, jika anggota DPRD ingin mencalonkan kembali dalam pemilu selanjutnya, maka berbagai pandangannya bisa dilakukan melalui media massa supaya masyarakat bisa percaya kembali.

Mengenai berbagai pemberitaan miring di berbagai media massa terkait DPRD Kabupaten Bandung, kata Asep, dengan alasan apapun, anggota dewan harus berani menghadapi publik. Dengan alasan apapun, mereka tetap harus berdialog dengan rakyatnya.

"Mereka harus berani menghadapi publik, dengan alasan apapun juga. Jangan malah bersembunyi," katanya.(daneza)

(Baca juga : Aneh, DPRD Kab Bandung Keluarkan Larangan Tidak Boleh Bicara ke Media)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar