Yamaha Mio S

Waspada, PPP Rawan Gugatan

  Sabtu, 23 Januari 2016   Yatti Chahyati
ilustrasi (http://www.cahayapapua.com/)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM - Meskipun program dengan metode Public Privat Partnership (PPP) dianggap pilihan baik oleh Pemkot Bandung, dewan menilai jika program ini rawan gugatan.

Oleh karenannya, DPRD Kota Bandung ingatkan Pemkot Bandung perihal sistem Public Privat Partnership (PPP).

"Kalau mau menggunakan sistem PPP, harus pembangunan yang tidak bisa didanai dengan sistem multy years," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu, saat dihubungi, Sabtu (23/1/2016).

Haru mengatakan, selama ini Pemkot Bandung terbiasa menggunakan sistem kerjasama dengan pihak ketiga menggunakan sistem BOT (build operate and transfer)‎, BTO (Build trnsfer operate). 

"Sistem PPP ini memang merupakan sistem yang baru. Bahkan di Indonesia juga belum ada yang menggunakan sistem ini," tegasnya.

Untuk  menerapkan  sistem PPP ini,  kata  Haru,  Pemkot  Bandung  harus  menyiapkan sejumlah regulasi.

Dalam penerapannya  Pemkot Bandung harus bijaksana  dan mempertimbangkan antara percepatan pembangunan dan kemampuan bayar.

"Kalau  PPP  ini untuk jangka waktu 20 tahun, berarti itu  ada  4 ‎periode  wali kota  dan 4 periode DPRD Kota Bandung. Karena  itu, wali  kota  dan DPRD harus membicarakan  ini  betul-betul  karena lintas periode, " ujar Haru.

Untuk penentuan pembangunan dengan pola PPP ini pun, ungkap Haru,  harus dipikirkan secara matang dan tidak bakal digugat.  Misalnya  untuk  pembangunan  sekolah,  rumah sakit, jembatan,  transportasi  atau infrastruktur lainnya.

"Pembangunannya jangan menimbulkan kontroversi. Kita harus  bijak  menentukan,  karena pas jaman wali kota atau DPRD periode  mendatang yang melakukan pembayaran utangnya," tandasnya. (*)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar