Urgensi Vaksinasi bagi Narapidana

- Rabu, 4 Agustus 2021 | 22:15 WIB
Ilustrasi vaksinasi Covid-19.
Ilustrasi vaksinasi Covid-19.

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) pada tanggal 9 Maret 2020 telah merubah kondisi kehidupan dan kesehatan masyarakat dunia. Bahkan pada awal bulan Juli 2021 lalu Indonesia mengalami peningkatan kasus aktif Covid-19 yang signifikan sehingga Pemerintah memutuskan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian Covid-19 sehingga terus menggenjot program vaksinasi bagi masyarakat luas tak terkecuali bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Seperti yang kita tahu, bahwa keadaan over kapasitas di Lapas menjadikan narapidana tidak dapat menerapkan protokol kesehatan yaitu physical distancing secara optimal sebagaimana populasi umum di luar Lapas. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan per Juni 2021 over kapasitas Lapas secara nasional telah mencapai angka 101 persen. Bahkan di beberapa lapas terutama di kota-kota besar, over kapasitas bisa mencapai 300 persen hingga 600 persen.

Hal ini berpotensi besar membuat masalah baru yaitu Lapas menjadi klaster penyebaran covid-19. Bayang-bayang klaster covid tersebut sebenarnya telah direspon Kemenkumham dengan mengeluarkan beberapa langkah strategis, yaitu memperbarui pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas dan sosialiasi yang masif tentang protokol kesehatan, membuat kebijakan penghentian sementara penerimaan tahanan baru dari Kepolisian dan Kejaksaan, membatasi kunjungan keluarga dan menyediakan fasilitas kunjungan virtual, dan melaksanakan isolasi selama 14 hari bagi narapidana baru.

Terakhir, kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang  tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan selanjutnya pada Juni 2021 Kemenkumham mengevaluasi dan kembali memperpanjang pemberian asimilasi Covid-19 melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Meskipun banyak pro dan kontra dalam pelaksanaannya, program asimilasi ini menjadi langkah strategis Kemenkumham dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan.     

Namun, langkah-langkah tersebut nampaknya belum cukup. Hal ini ditandai dengan banyaknya klaster Covid-19 di beberapa Lapas di Indonesia, sebut saja Lapas Narkotika Yogyakarta, Lapas Kendal, dan Lapas di Nusakambangan. Lebih lanjut Menkumham Yasonna Laoly juga pernah menyampaikan bahwa Pada Februari 2021, sebanyak 4.343 narapidana termasuk anak-anak telah terinfeksi, 374 masih menjalani perawatan isolasi dan 3.948 telah pulih. Kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal dunia. Oleh karena itu, narapidana sebagai salah satu kelompok rentan harus diprioritaskan dalam program vaksinasi pemerintah.

Melihat urgensi vaksinasi bagi narapidana tersebut pada pertengahan bulan Juli lalu, beberapa Lapas/Rutan di Indonesia sudah mulai melaksanakan program vaksinasi ini secara bertahap, seperti di Jawa Tengah yang direncanakan sebanyak 13.800 narapidana yang akan disuntik vaksin di area Lapas bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Di Rutan Makassar sebanyak 500 narapidana juga telah menjalani vaksinasi tahap satu. Bahkan secara nasional berdasarkan data Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan bahwa sebanyak 50.567 narapidana telah di divaksin. Vaksinasi ini juga diberikan kepada narapidana berkewarganegaraan asing (WNA) yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas.

Kebijakan ini tentu mengundang pro dan kontra dari masyarakat, karena kebanyakan masyarakat masih memberikan label dan stigma negatif kepada narapidana, bahwa narapidana adalah orang jahat yang harus dihukum seberat-beratnya sehingga tidak tepat diprioritaskan untuk vaksin . Celotehan seperti “masyarakat yang di luar saja belum divaksinasi, ini napi kok mau didahulukan” sering kita mendengar dan membacanya di ranah media sosial.

Padahal, mengutip dari Kelompok Penasihat Strategis Ahli tentang Imunisasi (Advisory Group of Experts on Immunization-SAGE) WHO menyebutkan bahwa penjara merupakan salah satu tempat yang beresiko tinggi terjadi infeksi sehingga menjadi prioritas penerima vaksin. Selain itu, sejatinya yang dihukum dari narapidana adalah kemerdekaannya, dan kehilangan kemerdekaan tersebut merupakan satu-satunya penderitaan, sehingga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus tetap diberikan dengan baik dan layak oleh negara. [*]

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

Optimistis Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka

Rabu, 22 September 2021 | 23:36 WIB

Oase Perdamaian

Rabu, 22 September 2021 | 22:00 WIB

OSVIA, Klub Sepak Bola Pribumi Pertama di Bandung

Rabu, 22 September 2021 | 16:51 WIB

Emas Hijau yang Perlu Kita Rawat dan Lestarikan

Selasa, 21 September 2021 | 23:30 WIB

JANGAN CABULI KAMI!

Selasa, 21 September 2021 | 22:30 WIB

Mesin Waktu dan Media Sosial

Selasa, 21 September 2021 | 21:52 WIB

‘Nyanyian’ Krisdayanti dan Gejala Alienasi

Kamis, 16 September 2021 | 22:42 WIB

Dermaga Cikaobandung di Tempuran Ci Kao dengan Ci Tarum

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB

Musim Hujan Segera Tiba, Jabar Rawan Longsor

Kamis, 16 September 2021 | 16:28 WIB

Berantas Aksi Jahat Pembajakan Buku!

Rabu, 15 September 2021 | 22:39 WIB

Lebih Baik Diam Daripada Body Shaming

Selasa, 14 September 2021 | 23:14 WIB

Desain Besar Pembangunan Nasional itu Bernama Fair Play

Selasa, 14 September 2021 | 22:56 WIB

Jangan Meremehkan Profesi Pembantu!

Senin, 13 September 2021 | 22:30 WIB

Mewujudkan Pemuda Penerus Peradaban Mulia

Senin, 13 September 2021 | 19:22 WIB

Muadzin Menangis akibat Covid-19

Minggu, 12 September 2021 | 08:30 WIB
X