Memanfaatkan Ketimpangan Pendapatan Indonesia

- Senin, 19 Juli 2021 | 20:30 WIB
Ilustrasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.
Ilustrasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis angka kemiskinan Indonesia. Hasilnya bisa ditebak, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 1,12 juta penduduk selama terjadinya pandemi Covid-19.

Meskipun secara persentase penduduk miskin di Indonesia menurun 0,05 persen dibandingkan periode September 2020. Selain merilis jumlah penduduk miskin, BPS juga mengumumkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang diwakili oleh indikator Ggini rasio.

Mendengar indikator kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mungkin semua sepakat untuk menurunkan angka-angka tersebut. Ketimpangan pendapatan sering dianggap sebagai dampak dari ekonomi kapitalis. Sehingga anggapan menurunkan ketimpangan pendapatan bahkan menghilangkan ketimpangan merupakan salah satu tujuan/target dari pembangunan suatu wilayah.

Namun berdasarkan data yang disandingkan antara laju pertumbuhan ekonomi dan gini rasio menunjukan fenomena yang berbeda. Sejenak kita abaikan kondisi data tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkna tren 2011-2019 menunjukan bahwa pertumbuhan economi Indonesia selalu sejalan dengan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio). Pada saat gini rasio berada pada level 0,41 yaitu dalam kurun 2011-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh enam persen. Namun seiring dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan menurunnya angka gini rasio, pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti jalan ditempat bahkan cenderung melambat yaitu berkisar diangka lima persenan saja.

Hasil pergerakan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah diprediksi oleh The SMERU Research Institute. Penelitian ini dilakukan pada 2017 dengan menggunakan data tahun 2000-2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan ketimpangan pendapatan mengikuti pola huruf U terbalik, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznets. Pada fase tahun 2000an menunjukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendapatan. Namun, SMERU sudah memprediksi bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan di Indonesia akan berubah arah menjadi positif yaitu menurunnya ketimpangan pendapatan akan diikuti melambatnya pertumbuhan ekonomi.

-
 

Gambaran ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan dibutuhkan dalam sistem perekonomian saat ini. Sesuai dengan teori pareto yang dipaparkan oleh ekonom asal Italia yaitu Vilfredo Pareto. Teori pareto menyatakan bahwa 20 persen penduduk dunia menguasai 80 persen perekonomian dunia, sebaliknya 80 persen penduduk dunia hanya menikmati 20 persen perekonomian dunia. Secara alamiah, ketimpangan pendapatan akan terbentuk. Namun karena adanya intervensi dari pemerintah yaitu melalui mekanisme menaikkan pajak yang ditujukan kepada para konglomerat kemudian hasil dari pajak digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat berpenghasilan bawah berdampak pada menurunnya ketimpangan pendapatan.

Jika kebijakan tersebut terus dilaksananan maka secara instan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Pada akhirnya ketimpangan pendapatan di Indonesia bisa sangat rendah. Namun disisi lain pemerintah secara nyata telah mengurangi daya ekspansi para konglomerat untuk meningkatkan usahanya. Bahkan lebih parahnya lagi, para konglomerat bisa kabur keluar negeri meninggalkan Indonesia secara permanen. Jika diakumulasi berkurangnya daya ekspansi para konglomerat di tanah air ini secara langsung akan berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Jika digambarkan secara nyata, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada para konglomerat sebut saja Chairul Tanjung, Sinar Mas Grup, Bakrie Grup, Hary Tanoeseodibjo dan konglomerat lainnya. Para konglomerat ini memiliki usaha berbagai sektor mulai dari pertanian, pertambangan, industri sampai dengan jasa hiburan. Orang-orang inilah yang terlahir secara alamiah untuk menjadi 20 persen penduduk yang menguasai 80 persen perekonomian. Apakah mereka salah? Tentu jawabannya tidak, maka dari itu berharap setoran pajak yang lebih setiap tahunnya kepada konglomerat bisa berdampak dan beresiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap para konglomerat di Indonesia? Tentu saja pemerintah bisa mendorong para konglomerat untuk terus mengoptimalkan kekayaan mereka untuk berinvestasi di dalam negeri dan terus mengedukasi para konglomerat agar menginvestasikan kekayaan mereka di Indonesia. Kewajiban untuk menginvestasikan kekayaan serta keuntungan yang didapatkan para konglomerat jelas akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

Pemerintah China Diuji Kasus Evergrande

Senin, 27 September 2021 | 08:00 WIB

Menyelesaikan Pandemi dengan Keimanan, Rasionalkah?

Jumat, 24 September 2021 | 22:58 WIB

Boring Daring, Saatnya Belajar Luring!

Jumat, 24 September 2021 | 19:56 WIB

Perlu Langkah Nyata Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

Kamis, 23 September 2021 | 22:23 WIB

Alasan Wajib Bangga Menjadi Orang Bandung

Kamis, 23 September 2021 | 18:27 WIB

Buruk Pengelolaan Lapas di Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 17:28 WIB

Meragukan Keampuhan Strategi Joe Biden

Kamis, 23 September 2021 | 16:47 WIB

Optimistis Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka

Rabu, 22 September 2021 | 23:36 WIB

Oase Perdamaian

Rabu, 22 September 2021 | 22:00 WIB

OSVIA, Klub Sepak Bola Pribumi Pertama di Bandung

Rabu, 22 September 2021 | 16:51 WIB

Emas Hijau yang Perlu Kita Rawat dan Lestarikan

Selasa, 21 September 2021 | 23:30 WIB

JANGAN CABULI KAMI!

Selasa, 21 September 2021 | 22:30 WIB

Mesin Waktu dan Media Sosial

Selasa, 21 September 2021 | 21:52 WIB

‘Nyanyian’ Krisdayanti dan Gejala Alienasi

Kamis, 16 September 2021 | 22:42 WIB

Dermaga Cikaobandung di Tempuran Ci Kao dengan Ci Tarum

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
X