Kontrak Kemanfaatan Epicurus dalam RUU KUP

- Senin, 28 Juni 2021 | 18:17 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Perbincangan rencana pengenaan PPN sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan masih menghangat beberapa hari terakhir. Pasalnya, narasi yang beredar di publik mengatakan pemerintah akan memajaki sejumlah barang dan jasa yang saat ini mendapat fasilitas pengecualian pengenaan PPN melalui perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dikutip dari pajak.go.id, Senin 28 Juni 2021.

Sebagian masyarakat yang menentang rencana itu berargumentasi bahwa harga barang maupun jasa tersebut akan semakin mahal, sehingga masyarakat akan semakin menderita. Terlebih jika kebijakan tersebut diberlakukan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Anggapan lainnya yang tak kalah seru adalah ketika isu PPN sembako ini dibenturkan dengan insentif PPnBM atas pembelian mobil. Mereka berpendapat bahwa orang-orang kaya justru dibebaskan pajaknya namun rakyat kecil malah dikenakan pajak. Apakah benar demikian?

Konsep Pengenaan PPN

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Kata umum ini membedakan PPN dengan jenis pajak konsumsi lainnya yang bersifat spesifik, seperti cukai dan bea masuk.

Di Indonesia, mekanisme pengenaan PPN dilakukan melalui pemungutan oleh pihak penjual barang dan/atau pemberi jasa. Pemungut PPN ini disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena mekanisme tersebut, maka PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung.

Sebagai catatan, tidak semua pengusaha wajib dikukuhkan menjadi PKP. Ada batasan peredaran bruto usaha (omzet) apakah pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Hanya pengusaha yang telah beromzet lebih dari Rp4,8 miliar setahun saja yang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, jika pengusaha beromzet di bawah Rp4,8 miliar setahun, pengusaha tersebut tidak wajib dikukuhkan PKP sehingga tidak memungut PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya.

Pemungutan PPN oleh PKP kepada konsumen pada umumnya tidak memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) konsumen. Atas dasar ini, PPN disebut sebagai pajak objektif dan bersifat regresif.

Artinya, siapapun yang dapat membeli barang dan/atau jasa kena pajak, maka ia akan dikenakan PPN. Tak peduli konsumen merupakan pihak yang mampu atau tidak mampu akan membayar jumlah PPN yang sama. Tentu ini tidak adil.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

‘Nyanyian’ Krisdayanti dan Gejala Alienasi

Kamis, 16 September 2021 | 22:42 WIB

Dermaga Cikaobandung di Tempuran Ci Kao dengan Ci Tarum

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB

Musim Hujan Segera Tiba, Jabar Rawan Longsor

Kamis, 16 September 2021 | 16:28 WIB

Berantas Aksi Jahat Pembajakan Buku!

Rabu, 15 September 2021 | 22:39 WIB

Lebih Baik Diam Daripada Body Shaming

Selasa, 14 September 2021 | 23:14 WIB

Desain Besar Pembangunan Nasional itu Bernama Fair Play

Selasa, 14 September 2021 | 22:56 WIB

Jangan Meremehkan Profesi Pembantu!

Senin, 13 September 2021 | 22:30 WIB

Mewujudkan Pemuda Penerus Peradaban Mulia

Senin, 13 September 2021 | 19:22 WIB

Muadzin Menangis akibat Covid-19

Minggu, 12 September 2021 | 08:30 WIB

Menduga Letak Benteng Tanjungpura di Karawang

Minggu, 12 September 2021 | 08:00 WIB

Jual Beli Jabatan Menjerat Walikota Tanjungbalai

Jumat, 10 September 2021 | 16:42 WIB

Jangan Membandingkan Manusia dengan Binatang!

Kamis, 9 September 2021 | 23:02 WIB

Vigilantisme Media Sosial

Rabu, 8 September 2021 | 11:58 WIB
X