Menanti Internasionalisasi Persaingan Tajam Amerika Serikat-China

- Sabtu, 20 Februari 2021 | 14:17 WIB
Logo NATO
Logo NATO

AYOBANDUNG.COM--Manfaat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mulai diragukan setelah Uni Soviet bubar, juga ketika negara-negara pecahan Uni Soviet dan anggota Pakta Warsawa bergabung ke dalam organisasi pertahanan itu. Jumlah anggota NATO sekarang mencapai 30 negara.

Belakangan diketahui alasan pendirian NATO bersifat politik dan ekonomi. Kekuatan militer hanya alat untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan sistem politik demokratis, merealisasikan pasar bebas atau sistem liberal.

Atas dasar itu, pasukan-pasukan dan peralatan militer NATO dipakai untuk melibas negara-negara yang pemimpinnya melawan Barat. Irak dan Libya yang berada di luar benua Eropa diserbu dengan dalih Saddam Hussein dan Moammar Khadafi diktator. Begitupun Afghanistan yang menjadi sarang teroris pimpinan Osama bin Laden. 

Motif Barat tak sepenuhnya murni sebab invasi militer, kemudian disusul dengan eksploitasi migas dan bahan tambang, termasuk mineral strategis. Perusahaan-perusahaan  multinasional dengan lobi-lobi politiknya mengambil keuntungan besar.

Australia yang mulanya enggan terlibat akhirnya mengirim pasukan khusus ke Afghanistan dan Irak, setelah 202 warganya tewas akibat ledakan bom di Bali tahun 2002. Selain itu anggota baru dalam NATO, seperti Republik Macedonia, menempatkan pula pasukannya di Afghanistan.

Pembubaran NATO sepertinya merupakan angan-angan. Ke 30 negara anggota NATO beberapa hari lalu mengadakan pertemuan secara virtual dengan topik pertahanan dan penjeraan, pembagian beban. Pertemuan juga membahas beberapa aspek dari gagasan sekjen Jens Stoltenberg yakni Prakarsa NATO tahun 2030. 

Dalam pertemuan itu, Menhan AS Lloyd Austin menegaskan kembali tekad AS untuk merevitalisasi hubungan dengan NATO.  Komitmen AS terhadap pasal kelima dalam Perjanjian Washington tidak berubah, ujar juru bicara Kemenhan John Kirby.

Pasal kelima itu intinya berisi bila salah satu negara atau banyak negara anggota di Eropa Utara maupun Amerika Utara mendapat serangan bersenjata maka negara-negara anggota lainnya akan membantu. Sifat bantuan ini sejalan dengan pasal 51 Piagam PBB. 

Setiap serangan bersenjata dan tindakan balasannya segera dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Langkah-langah balasan itu harus diakhiri bila Dewan Kemaman telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dan keamanan. 

Artikel lima itu untuk pertama kali  direalisasikan ketika teroris menyerang World Centers di New York pada 9 September 2011. Juga ketika menanggapi situasi di Suriah dan konflik Rusia-Ukraina.

Pembalasan atas serangan teroris ke World Trade Centre itu berbuntut pada serangan total ke Afghanistan, dimana ‘biang’ teroris Osama bin Laden bermukim. Sampai sekarang tentara internasional di sana tidak pulang-pulang, walaupun jenazah Osama sudah dibuang ke laut.  Belakangan, Presiden Trump memerintahkan perundingan dengan Taliban.

Teater Asia

Presiden Joe Biden sejak awal sudah menyatakan akan bersaing dengan China sampai ke tahap yang ekstrem tetapi menghindari perang. Dalam persaingan ini, AS akan mengajak sekutu dekat seperti Australia, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang, tetapi tidak menutup kemungkinan mengajak negara-negara lain karena aspek persaingan tidak hanya militer saja.

Kemungkinan juga akan berlangsung pembendungan pengaruh China pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pembendungan itu makin lama makin menguat sampai pada akhirnya AS atau China lelah atau tak berdaya.

Seperti biasa, bila dua kekuatan besar bertemu maka yang ikut repot adalah negara-negara menengah atau  kecil. Mereka itu berkerumun di Asia Tenggara kepulauan maupun daratan.

Kawasan Asia Tenggara dan laut China Selatan selama ini menjadi medan pertarungan tanggung. Statusnya akan menjadi medan pertarungan utama bila AS dan sekutu-sekutunya merasa berhak menentukan masa depan China di Asia Tenggara dan laut China Selatan.

Banyak pihak, persaingan AS-China akan berlangsung di Asia Timur, dimana Taiwan berlokasi. Namun terlampau berbahaya jika Beijing berupaya mengambil alih Taiwan.

Presiden Xi Jinping menyerukan kepada Joe Biden agar sama-sama memusatkan perhatian kepada pembenahan masalah di dalam negeri. Biden mengesampingkan saran itu dan membentuk Satgas Khusus yang akan memberi saran-saran bagaimana menghadapi China.

Jadi segala hal bisa terjadi. Di Asia tidak ada pakta militer seperti NATO tetapi ada kerjasama dan pangkalan militer. Bila armada laut atau pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang atau Korea Selatan diserang, bisakah Pasal Lima diberlakukan?

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

Kisah Barsisha dan Ajaran Berharga tentang Aib Manusia

Senin, 29 November 2021 | 16:55 WIB

Peluang Iran untuk Sedikit Bernapas

Senin, 29 November 2021 | 15:17 WIB

Diversifikasi Prestasi Olahraga Nasional

Minggu, 28 November 2021 | 08:30 WIB

Demam Belanja Online Berkedok Self Healing

Selasa, 23 November 2021 | 17:18 WIB

Pemimpin Masa Depan Bicara di Forum Dialog IISS

Selasa, 23 November 2021 | 08:56 WIB

Villa Isola: Venesia Kecil di Bandung Utara

Senin, 22 November 2021 | 16:59 WIB

Joki Tugas, Rahasia Umum di Masyarakat

Minggu, 21 November 2021 | 19:19 WIB

Mendidik dengan Sepenuh Hati

Minggu, 21 November 2021 | 16:24 WIB
X