Mantri Cacar dan Dokter Jawa

- Rabu, 16 Desember 2020 | 11:06 WIB
Para murid sekolah untuk dokter Jawa.
Para murid sekolah untuk dokter Jawa.

AYOBANDUNG.COM -- Sejak adanya vaksinasi cacar di Indonesia pada tahun 1804, kalangan pribumi sudah dilibatkan dalam upaya pemberantasan penyakit menular yang sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya itu. Sebagaimana dalam pengalaman inspektur cacar Andries de Wilde, dia mengajak kalangan ulama untuk memberikan informasi vaksinasi tersebut sekaligus merangkap sebagai jurucacar bagi kalangan pribumi kebanyakan.

Tentu saja yang menjadi latar belakang dari pengangkatan pribumi sebagai asisten orang Eropa tersebut adalah “kepentingan penguasa Belanda untuk mencegah timbulnya wabah cacar dan kolera yang sangat ditakuti, di samping kemungkinan untuk berobat secara ilmu kedokteran Barat” (Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid 1, 1978) dan “Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan pada waktu itu dan adanya jarak sosial antara pribumi dengan tenaga medis Eropa”(“Dari Mantri hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX-XX”, oleh Baha‘ Uddin, dalam Humaniora, Vol. 18 No. 3, Oktober 2006).

Keberadaan jurucacar pribumi diresmikan dalam “Resolutie in Rade dd. 11. April 1820” bernomor 24 dari Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Isinya “reglement op de koepokinenting en waren daarbij de functiën van Inspecteur der vaccine” (aturan tentang vaksinasi cacar dan fungsi inspektur vaksin). Di dalamnya, antara lain, disebutkan dalam pelaksanaan pemberantasan cacar, kalangan ulama dan pejabat pribumi diangkat dan dibayar untuk menerangkan mengenai vaksinasi cacar kepada pribumi yang tidak mengetahui atau menolak upaya tersebut.

Dalam aturan tersebut, antara lain, disebutkan: seluruh usaha vaksinasi ditempatkan di bawah seorang inspektur; di tiap karesidenan diangkat seorang pengawas (opziener), sedapat-dapatnya dokternya setempat; pengawas tiap minggu harus memberi vaksinasi di tempat kedudukannya dan sekitarnya; untuk tempat-tempat yang jauh dari tempat kedudukan pengawas, digunakan jurucacar (vaccinateur) pribumi, yang sebelumnya dididik oleh pengawas;  tiap bulan pengawas harus mengirimkan laporan kepada residen dan inspektur dan tiap 6 bulan memeriksa hasil pekerjaan para jurucacar;  inspektur bertanggungjawab atas pengiriman bibit cacar ke seluruh karesidenan (Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia Jilid 1, 1978).

Fungsi jurucacar sendiri diperjelas dalam Staatsblad v. N. I. 1820, no. 22 mengenai Reglement op de verpligtingen, rangen en titels der Regenten op het eiland Java. Di sana disebutkan bahwa “Tukang cacar atau jurucacar pribumi (de toekang tjatjar, of inlandsche vaccinateurs) di karesidenan adalah orang yang sangat religius: mereka harus mempraktikkan vaksinasi di sejumlah desa, setiap delapan hari harus mengumpulkan kaum perempuan dan anak-anak di ibu kota atau desa di distrik bersangkutan untuk memvaksinasi anak-anak. Mereka pun harus berkeliling tiap hari ke desa-desa untuk mengamati anak-anak yang divaksinasi” (dalam Tijdschrift voor Neerland's Indië, Volume 35, 1853).

Kemudian dalam Staatsblad v. N. I. 1824, no. 13 yang mengatur lagi secara rinci ihwal kelompok gelar, pangkat, simbol status para amtenar pribumi, disebutkan bahwa tukang cacar atau mantri cacar berada dalam kelompok kedua (pada kalangan mantri, seperti mantri gudang kopi, mantri garam), yaitu pegawai kolonial yang lebih rendah derajatnya. Tetapi sama seperti kedua kelompok lainnya, mantri cacar juga berhak menggunakan payung dan mempunyai dua tenaga kerja rodi (herendienstplichtigen) untuk bekerja kepadanya. Payung adalah simbol status tertinggi di Jawa dan Madura bagi kalangan pejabat pribumi dan administratur Eropa pada zaman kolonial (Healers on the colonial market: Native doctors and midwives in the Dutch East Indies, karya Liesbeth Hesselink, 2011).

Umumnya yang menjadi mantri cacar adalah kaum lelaki, tetapi dalam sejarahnya ternyata perempuan pun dilibatkan. Hal ini bertalian dengan keengganan perempuan divaksinasi oleh laki-laki. Ini antara lain dikeluhkan oleh Kepala Dinas Kesehatan W. Bosch kepada residen Batavia dalam suratnya (21 Juni 1849 no. 350). Di situ dia menulis, “Pemeriksaan lainnya tidak dapat dilakukan, sepanjang pihak terkait [suami dan ayah – penjelasan dari Hesselink] tidak mampu dibujuk untuk membawa kalangan perempuan dan gadis ke dokter kota, karena seharusnya tidak akan menemui perlawanan karena tidak perlu adanya kontak fisik, dan tidak perlu ada yang disingkapkan kecuali setitik kecil di lengan”.

Itu sebabnya sekitar 1850, di Batavia, ada enam orang jurucacar perempuan diterjunkan untuk memvaksinasi perempuan pribumi dan gadis-gadis akil balig yang tidak mau divaksinasi oleh laki-laki. Jurucacar perempuan pun memang harus mendapatkan pendidikan karena kerja beratnya tersebut, demikian menurut W. Bosch.

Berapa gaji mantri cacar? Menurut Hesselink (2011), gajinya beragam. Di Priangan, pada 1854, mereka digaji 3 hingga 21 gulden per bulannya. Kemudian antara 1865 hingga 1875, mantri cacar rata-rata dibayar per bulannya sebesar 45 gulden. Sebagai tambahan, menurut Staatsblad v. N. I. 1867, no. 123 dan No. 124, mantri cacar mendapatkan hak memperoleh tenaga tiga orang pekerja rodi, kecuali di Karesidenan Jakarta.

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

Wisata dari Titik Nol Bandung

Senin, 8 Agustus 2022 | 20:11 WIB

Penempatan Siswa di Kelas berdasar Gaya Belajar

Senin, 8 Agustus 2022 | 19:45 WIB

Paypal Diblokir, Bagaimana Nasib para Freelancer?

Senin, 8 Agustus 2022 | 15:19 WIB

Mari Kita Sukseskan Desa Cantik

Jumat, 5 Agustus 2022 | 09:51 WIB

Citayeum, Citayem, dan Citayam

Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:50 WIB
X