Provinsi Sunda, Perlukah?

- Rabu, 18 November 2020 | 16:42 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020). 
 
 Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020). Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi

AYOBANDUNG.COM -- Beberapa orang budayawan dan tokoh Sunda, meginginkan nama Provinsi Jawa Barat diganti nama menjadi Provinsi Sunda. Salah satu alasannya ialah kata 'Sunda' saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar, mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Bahkan menurut Adji Esha Pangestu, tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat dan saat itu Sunda diberi nama Jawa Barat untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, China, dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda.

Nama Jawa Barat dinilai tidak sesuai dengan basis “Jati diri”  budaya masyarakat Sunda. Padahal Jati Diri itu sudah melekat sejak abad ke-7 saat kerajaan Tarumanagara berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Bahkan sejak abad ke-3 saat nama Sundapura pernah dijadikan nama Ibu Kota Kerajaan di Tatar Sunda. Oleh sebab itu mengapa sejak puluhan abad lampau  Jawa Barat senantiasa dikenal dengan nama Tanah/Tatar Sunda. Namun pada awal abad ke-20 nama Tatar/Tanah Sunda diubah oleh penjajah Belanda menjadi West Java/Jawa Barat. Pertimbangannya amat sangat sederhana  hanya untuk kepentingan  pemetaan wilayah perkebunan di tanah jajahan Pulau Jawa.

Para inohong yang menginginkan perubahan nama provinsi Sunda menilai, keputusan Belanda yang sangat tidak menghiraukan eksistensi budaya tersebut langsung atau tidak langsung mempengaruhi kekuatan masyarakatnya. Paling tidak jika hal itu dikaitkan dengan pendapat  Prof DR David Viglio seorang ahli Namelogy yang mengatakan  nama akan sangat berpengaruh terhadap pandangan pihak lain termasuk pandangan penggunanya sendiri. 

Faktor nama  dianggap oleh mereka sebagai  faktor yang harus  lebih diutamakan dari pada cara memasarkan sebuah produk. Dengan mensitir pendapat dari pakar Management Bisnis dari  Universitas Padjadjaran Prof. DR Ernie Krisnawati Sule, SE.M.Si, bahwa nama Kota/kabupaten atau provinsi  perlu dipertimbangkan seperti halnya  mempertimbangkan  sebuah merek dagang atau brand. Alasannya disebabkan dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Begitu pula menurut mantan gubernur BI Burhanudin Abdullah bahwasanya penamaan daerah yang mendukung jati diri sebuah kelompok suku bangsa akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.  Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi tidak bisa lepas dari kegiatan dunia perekonomian. Jati diri  adalah modal sangat penting bagi persaingan, namun mau bersaing bagaimana jika dari segi nama saja  ternyata sangat tidak mendukung sebuah provinsi. Bahkan merugikan masyarakat penduduk asli dan penduduk mayoritas.  

Mereka menyimpulkan bahwa nama provinsi sejatinya harus dipandang sebagai  bagian holistik–integral  bagi sebuah kemajuan. Agar masyarakat Jawa Barat ke depan memiliki daya saing yang tinggi, maka perubahan nama Jawa Barat harus menjadi pertimbangan sangat serius. Apalagi mengingat sejumlah daerah seperti Makasar,  Papua, Papua Barat,  Aceh  terbukti  telah merasakan manfaatnya. Disamping perubahan nama tersebut sangatlah memungkinkan mengingat  telah memiliki dasar hukum Permendagri  No 30 tahun 2012.

Keuntungan lain dari perubahan  adalah beragam kearifan lokal Sunda akan kembali diperhatikan. Hal tsb penting mengingat sejak dulu kearifan lokal  Ki Sunda sangat jauh dari sikap  egois. Puluhan abad lampau Tatar Sunda sudah menjadi wilayah berkarakter metropolitan, dimana antara pendatang dengan pribumi selalu seiring sejalan saling memberi manfaat. Dengan begitu maka perubahan nama provinsi merupakan sikap yang visioner atau berpandangan jauh ke depan, mengingat peradaban berbangsa dan peradaban dunia ke depan menurut para pemikir peradaban seperti Pritjop Capra, John Naisbid, Alvin Tofler sangat membutuhkan kehidupan yang seimbang antara High Tech dan High Touch 

Itulah sederat alasan mereka keukeuh untuk mengganti Jawa Barat dengan Sunda. Inilah yang kemudian menggiring opini dari mereka yang kontra terhadap penggantian nama tersebut, sebut saja anggota DPRD RI, Selly Andriany Gantina, tokoh muda Tasikmalaya Ashmasyah Timutiah dan TB Hasanuddin, Dewan Pangaping Paguyuban PaSundan.

Yang kontra mempertanyakan apakah Kongres Sunda sebagai awal pembentukan provinsi Sunda ini memiliki dasar hukum? TB Hasanuddin merasa tidak mengerti, hanya dengan 30-40 orang orang saja sudah berani mengatasnamakan 45 juta rakyat Sunda untuk melakukan kongres. Dasar hukumnya apa? Menurutnya, tahun 1956 memang ada digelar Kongres Pemuda Sunda. Tapi kongres Pemuda Sunda yang dihadiri oleh komponen pemuda se-Jawa Barat, bukan kongres Sunda.

Kongres itu adalah muktamar atau rapat besar yang diwakili oleh semua unsur yang sah dari organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membuat keputusan untuk kepentingan organisasi tersebut. Pertanyaannya apakah kongres saat ini mendapat legitimasi atau sah mengatasnamakan Urang Sunda? Bila kongres dilaksanakan tapi dianggap tidak legitimasi, itu hanya buang energi saja.

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

Pansos Demi Cuan?

Selasa, 28 September 2021 | 08:00 WIB

Selamatkan Remaja dari Perilaku Kejahatan Seksual

Senin, 27 September 2021 | 12:46 WIB

Pemerintah China Diuji Kasus Evergrande

Senin, 27 September 2021 | 08:00 WIB

Menyelesaikan Pandemi dengan Keimanan, Rasionalkah?

Jumat, 24 September 2021 | 22:58 WIB

Boring Daring, Saatnya Belajar Luring!

Jumat, 24 September 2021 | 19:56 WIB

Perlu Langkah Nyata Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

Kamis, 23 September 2021 | 22:23 WIB

Alasan Wajib Bangga Menjadi Orang Bandung

Kamis, 23 September 2021 | 18:27 WIB

Buruk Pengelolaan Lapas di Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 17:28 WIB

Meragukan Keampuhan Strategi Joe Biden

Kamis, 23 September 2021 | 16:47 WIB

Optimistis Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka

Rabu, 22 September 2021 | 23:36 WIB

Oase Perdamaian

Rabu, 22 September 2021 | 22:00 WIB

OSVIA, Klub Sepak Bola Pribumi Pertama di Bandung

Rabu, 22 September 2021 | 16:51 WIB

Emas Hijau yang Perlu Kita Rawat dan Lestarikan

Selasa, 21 September 2021 | 23:30 WIB

JANGAN CABULI KAMI!

Selasa, 21 September 2021 | 22:30 WIB

Mesin Waktu dan Media Sosial

Selasa, 21 September 2021 | 21:52 WIB
X