Tanggal 9 Desember diperingati sebagai antikorupsi-sedunia">antikorupsi">hari antikorupsi sedunia. Dalam peringatannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh kpk, pemerintah, dan masyarakat. Terbesit sebuah menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai masyarakat sudah siap mendukung gerakan melawan korupsi?
Seperti yang kita ketahui, korupsi telah menggerogoti bangsa Indonesia sekian puluh tahun. Pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (kpk) agaknya menjadi berita yang hampir tidak pernah putus menghiasi media di negeri ini, baik cetak maupun elektronik.
Alih-alih menurun, terjadinya tindak korupsi semakin meningkat. Awal tahun ini, tepatnya 14 Januari 2018 kpk menangkap Bupati Hulu sungai Tengah atas dugaan pemberian uang sebagai fee proyek pembangunan Klas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Tidak lama berselang, tepatnya tanggal 3 Februari 2018 Bupati Jombang tertangkap atas dugaan menerima uang suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Hampir setiap bulan ada saja kepala daerah yang tertangkap kpk atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan.
Sampai dengan Oktober 2018 tercatat ada sebanyak 25 OTT, di mana 17 orang diantaranya adalah kepala daerah dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana ada 19 kasus yang tertangkap melalui OTT.
Semakin masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini sungguh membuat miris. korupsi tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga telah merenggut hak rakyat baik secara sosial maupun ekonomi. Tentunya pantas jika korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime.
Hasil Survei Perilaku Anti korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dihasilkan Indeks Perilaku Anti-korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 menurun 0,05 poin jika dibandingkan IPAK tahun 2017 yang sebesar 3,71.
Untuk diketahui nilai IPAK berada pada skala 0 sampai 5, jika nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
Penurunan nilai IPAK ini cukup kontradiktif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan nilai indeks 4 pada tahun 2019. PR yang cukup berat mengingat sejak disusun pada tahun 2012, peningkatan IPAK tertinggi hanya sebesar 0,12 poin.
Hal tersebut terjadi pada tahun 2017, nilai IPAK meningkat menjadi 3,71 dibanding tahun 2015 yang sebesar 3,59 (tahun 2016, BPS tidak melakukan penghitungan IPAK).
IPAK tersusun atas dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nilai indeks persepsi tahun 2018 sebesar 3,86 meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,81.
Artinya masyarakat memiliki pehamaman dan penilaian yang semakin baik terhadap perilaku korupsi. Namun kondisi yang berkebalikan terjadi pada dimensi pengalaman dimana nilainya justru turun 0,03 poin dari 3,60 pada tahun 2017 menjadi 3,57 pada tahun 2018.
Artinya masyarakat masih memiliki pengalaman yang terkait tindak korupsi saat berhubungan dengan pelayanan publik dan pelayanan lainnya.
