Mengapa Provinsi Sunda?

- Jumat, 2 Desember 2022 | 14:06 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020).   Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi  (Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi)
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020). Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi (Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi)

Oleh Matdon*

NAMA JAWA BARAT dinilai tidak sesuai dengan basis “jati diri” budaya masyarakat Sunda. Padahal jati diri itu sudah melekat sejak abad ke 7 di saat Kerajaan Tarumanagara berubah nama menjadi Kerajaan Sunda.

Bahkan sejak abad ke 3 di saat nama Sundapura pernah dijadikan nama Ibu Kota Kerajaan di Tatar Sunda. Oleh sebab itu, mengapa sejak puluhan abad lampau Jawa Barat senantiasa dikenal dengan nama Tanah/Tatar Sunda.

Namun pada awal abad ke 20 nama Tatar/Tanah Sunda diubah oleh penjajah Belanda menjadi West Java/Jawa Barat. Pertimbangannya amat sangat sederhana hanya untuk kepentingan pemetaan wilayah perkebunan di tanah jajahan Pulau Jawa.

Maka, berkumpullah beberapa orang budayawan dan tokoh Sunda, yang meginginkan nama Provinsi Jawa Barat diganti nama menjadi Provinsi Sunda. Salah satu alasannya ialah kata 'Sunda' saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar, mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.

Baca Juga: Jadwal Tayang dan Link Nonton Kupu Malam FULL Episode Gratis dan VIP! Bukan LK21 dan IndoXXI?

Bahkan menurut Adji Esha Pangestu, tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat dan saat itu Sunda diberi nama Jawa Barat untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, China, dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda.

Mereka menyimpulkan bahwa nama provinsi sejatinya harus dipandang sebagai bagian holistik-integral bagi sebuah kemajuan. Agar masyarakat Jawa Barat ke depan memiliki daya saing yang tinggi, maka perubahan nama Jawa Barat harus menjadi pertimbangan sangat serius.

Apalagi mengingat sejumlah daerah seperti Makassar, Papua, Papua Barat, Aceh terbukti telah merasakan manfaatnya. Di samping perubahan nama tersebut sangatlah memungkinkan mengingat telah memiliki dasar hukum Permendagri No 30 tahun 2012.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mewaspadai Konflik Terbuka di Asia Pasifik

Rabu, 25 Januari 2023 | 13:55 WIB

Mewujudkan Indonesia Emas dengan Memberantas Stunting

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:54 WIB

Imlek: Merawat Kebhinekaan, Meneguhkan Keindonesiaan

Senin, 23 Januari 2023 | 18:20 WIB

Potret ‘Pengemis Online’ yang Meresahkan

Senin, 23 Januari 2023 | 16:51 WIB

BIJB Kertajati Dijual?

Senin, 23 Januari 2023 | 16:08 WIB

Tahun 1845 Baru Ada 13 Orang Tionghoa di Bandung

Sabtu, 21 Januari 2023 | 15:02 WIB

Cokelat sebagai Peluang Usaha Baru untuk Remaja

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:41 WIB

Ideologi di Balik Sepak Bola

Selasa, 17 Januari 2023 | 10:54 WIB

Membangkitkan Inovasi dan Daya Saing UMKM

Senin, 16 Januari 2023 | 17:00 WIB

Penggunaan Mobil Listrik di Indonesia, Efektifkah?

Senin, 16 Januari 2023 | 15:12 WIB
X