Miskonsepsi IPA dan IPS dalam Dunia Pendidikan

- Selasa, 22 November 2022 | 10:50 WIB
Ilustrasi anak SMA. Antara
Ilustrasi anak SMA. Antara

Oleh Almeera Alifa Puteri

PERDEBATAN antara IPA dan IPS memang bukanlah suatu hal yang baru lagi. Sejak dulu, banyak miskonsepsi yang sudah ada dari generasi ke generasi antara jurusan IPA dan IPS. Lantas, apa sih yang dimaksud jurusan IPA dan IPS?

Jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah jurusan yang mempelajari ilmu eksakta dan hal-hal nyata konkret lainnya, contohnya matematika, biologi, kimia, dan fisika. Sedangkan di jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial, buudaya, bahkan masyarakat. Seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi.

Biasanya ketika siswa akan memasuki dunia SMA, mereka akan dihadapkan dengan pemilihan jurusan untuk menentukan ke mana langkah selanjutnya. Di tahap inilah stigma dan stereotype mulai muncul. Stereotype sendiri adalah persepsi merujuk pada kepercayaan yang kita yakini dan merefleksikan apa yang kita pikirkan tentang itu.

Stigma ini antara lain adalah IPS yang berisi anak-anak buangan, pelajaran yang mudah, urakan, bandel, dsb atau IPA yang berisi anak-anak yang selalu membawa buku tebal, mengikuti les, bahkan kuper. Bahkan, ada juga yang menganut paham bahwa jurusan IPA bebas mengambil jurusan apa saja atau jurusan IPA menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada jurusan IPS.

Baca Juga: Anggota Munas HIPMI Solo Berantem Kegiatan Ricuh, Sebelumnya ini Kata Jokowi Saat Membuka Seremonial Tersebut

Jokes-jokes tentang anak IPA yang menjadi dokter dan anak IPS yang mengelola rumah sakit atau menjadi manager pun tak luput. Stigma-stigma ini sangat kuno dan tidak realistis.

Ternyata, stigma IPA dan IPS memang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Seperti yang kita tahu, bahwa pada zaman dahulu, tidak banyak orang yang mengenyam bangku pendidikan. Hanya masyarakat dari kalangan atas saja lah yang dapat merasakan sekolah. Lalu, ketika dilaksanakan ‘Politik Balas Budi’ yang digagas oleh Conrad Theodore van Deventer atau yang lebih dikenal Van Deventer, seorang mantan anggota dewan perwakilan Belanda, masyarakat pribumi dari kalangan atas sampai bawah dapat merasakan ‘sekolah’ walaupun masih dengan sistem stratifikasi.

Politik etis atau politik balas budi sendiri adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Isi dari politik balas budi ini adalah edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan).

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mengapa Provinsi Sunda?

Jumat, 2 Desember 2022 | 14:06 WIB

Siarkan TV Digital, Indonesia Siap Total?

Jumat, 2 Desember 2022 | 10:52 WIB

Dari Egoisme Lahirlah Intoleranlisme

Senin, 28 November 2022 | 16:09 WIB

Dominasi AS Melemah G-20 menjadi Xi-20

Senin, 28 November 2022 | 10:36 WIB

Wabah Sampar di Cicalengka Tahun 1932-1938

Jumat, 25 November 2022 | 19:10 WIB

Cieundeur dan Gempa Cianjur

Jumat, 25 November 2022 | 15:06 WIB

Membangun Budaya Inovasi ASN di Indonesia

Kamis, 24 November 2022 | 14:20 WIB
X