Pecinan Cicalengka sejak 22 Januari 1872

- Kamis, 9 Juni 2022 | 16:25 WIB
Haktong Tjitjalengka pada tahun 1924.  (Mingguan Sin Po, 4 Oktober 1924)
Haktong Tjitjalengka pada tahun 1924. (Mingguan Sin Po, 4 Oktober 1924)

Penetapan pecinan di Cicalengka berjarak 16 bulan dari diterbitkannya aturan tentang pembentukan Afdeling Cicalengka.

Pada 26 Januari 1872, Sekretaris Umum (“De Algemeene Secretaris”) Hindia Belanda Van Harencarspel menerbitkan Ordonansi No. 9 tanggal 22 Januari 1872 tentang “Aanwijziging van plaatsen voor wijken der Oostersche vreemdelingen in de residentie Preanger-Regentschappen” (Penetapan untuk kampung-kampung orang Timur asing di Keresidenan Priangan).

Dalam keputusan yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie voor 1872, itu terbaca pertimbangan di balik lahirnya Ordonansi No. 9 adalah untuk melengkapi Ordonansi 9 Oktober 1871 (Staatsblad No. 146) tentang “Aanwijzing van plaattsen voor afzonderlijke wijken der Oostersche vreemdelingen”.

Dalam Ordonansi No. 9 tahun yang diputuskan menjadi “wijken” atau pecinan di Priangan adalah Garut (ibu kota Afdeling Limbangan), Sumedang, Manonjaya (ibu kota Afdeling Sukapura), Mangunreja (ibu kota Afdeling Sukapurakolot), Tasikmalaya (ibu kota Afdeling Tasikmalaya), Cicalengka (ibu kota Afdeling Cicalengka), dan Sukabumi (ibu kota Afdeling Sukabumi).

Bila dikaitkan dengan aturan kolonial sebelumnya, penetapan pecinan di Cicalengka berjarak 16 bulan dari diterbitkannya aturan tentang pembentukan Afdeling Cicalengka, yaitu Staatsblad No. 121 (Wijziging in het binnenlandsch bestuur in de residentie Preanger-Regentschappen) pada 10 September 1870.

Baca Juga: Karasak itu Nama Pohon dari Keluarga Ficus

Sedangkan dari ditutupnya wilayah Priangan bagi para pemukim Tionghoa (“den Chineezen in de Preanger Regentschappen het verblijf ontzeggende”) berjarak 52 tahun, yaitu sejak diberlakukannya Staatsblad No. 27 tahun 1820 (C.H.F. Riesz, De particuliere landerijen van westelijk Java, Vol. 1, 1887).

Pemberlakuan Agrarischwet atau Undang-undang Agraria tahun 1870 pun sangat mempengaruhi terbitnya Ordonansi No. 9 itu. Undang-undang tersebut antara lain membolehkan orang swasta Eropa memiliki hak guna tanah (erfpacht) selama 75 tahun. Dengan kata lain, Undang-undang Agraria tahun 1870 membuka pintu bagi modal swasta (A. Sobana Hardjasaputra, Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906, 2002: 138, 179-180, 205; Nina H. Lubis, Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942, 1998: 32).

Dibubarkan Tahun 1915

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASEAN Diapit Dua Konflik

Senin, 27 Juni 2022 | 14:49 WIB

Mengapa India Ditinggalkan Australia cs?

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:55 WIB

Ukraina di Ambang Perdamaian?

Selasa, 21 Juni 2022 | 15:14 WIB

Cibacang dan Cilimus yang Abadi dalam Toponimi

Minggu, 19 Juni 2022 | 15:42 WIB

Haruskah Indonesia Bergabung dengan BRICS?

Selasa, 14 Juni 2022 | 22:08 WIB

Mencetak Generasi ‘Boseh’

Minggu, 12 Juni 2022 | 09:00 WIB

Pecinan Cicalengka sejak 22 Januari 1872

Kamis, 9 Juni 2022 | 16:25 WIB

Karasak itu Nama Pohon dari Keluarga Ficus

Kamis, 9 Juni 2022 | 11:50 WIB
X